SURABAYAPAGI.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, pemerintah tak ingin terus bergantung pada utang guna membangun infrastruktur. Untuk itu, pemerintah, menurut dia, tengah gencar mendorong peran swasta untuk langsung terlibat dalam proyek infrastruktur.
"Kami mendorong BUMN untuk men-sekuritisasi proyek yang sudah dibangun. Untuk proyek infrastuktur baru, kami ingin PPP (Public Private Partnership) lebih banyak, sehingga kami tidak bergantung pada utang, tetapi partisipasi modal," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (27/2).
Sri Mulyani mengaku, pihaknya saat ini tengah mencoba melawan siklus ekonomi dunia yang melambat tak hanya dengan mendorong pengeluaran pada infrastruktur. Pemerintah, menurut dia, saat ini juga tengah bekerja keras untuk melakukan reformasi struktural pada tubuh pemerintah untuk menciptakan kebijakan yang atraktif dalam mendorong masuknya investasi. "Saat ini kami juga sudah mengantongi peringkat investment grade dari lembaga pemeringkat. Jadi ini (upaya pemerintah mendorong investasi) sedang berjalan," jelas dia.
Kementerian Keuangan sebelumnya mencatat, total utang pemerintah hingga akhir Januari mencapai Rp3.958,7 triliun atau bertambah Rp20 triliun dibandingkan posisi akhir tahun lalu. Adapun sejak pemerintahan Jokowi memimpin pada Oktober 2014, utang pemerintah telah bertambah sebesar Rp1.357 triliun dibanding posisi September 2014. Kendati demikian, belanja infrastruktur pemerintah juga tercatat mengalami peningkatan. Pada tahun ini, pemerintah mengalokasikan belanja infrastruktur sebesar Rp410,7 triliun, naik dibanding 2017 sebesar Rp383,3 triliun. Pada 2015 dan 2016 lalu, pemerintah mengalokasikan belanja infrastruktur masing-masing sebesar Rp256,1 triliun dan Rp269,1 triliun, naik signifikan dibanding 2014 sebesar Rp154,7 triliun. (cnn/cr)
