SURABAYAPAGI.COM, Jakarta Dalam kasus yang terjadi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero), PT Bursa Efek Indoensia (BEI) membenarkan bahwa terdapat praktik kolusi. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan BEI Kristian S. Manullang dalam rapat dengan pendapat bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Kalau kami berandai-andai, memang kalau saya lihat ini memang ada kolusi dari awal. Misalnya pada waktu pencatat pertama kali," ujarnya, Senin (10/2).
Alasannya, sebagai investor institusional, Jiwasraya telah memiliki komite investasi yang bertugas menyeleksi kinerja instrumen investasi. Karenanya, dengan keberadaan komite investasi tersebut kesalahan penempatan investasi seharusnya bisa dihindari.
Sebagaimana diketahui, manajemen lama Jiwasraya diduga banyak menempatkan instrumen investasi pada aset berisiko dan berkinerja buruk. Imbasnya, nilai portofolio saham anjlok dari Rp5,6 triliun menjadi Rp1,5 triliun, sedangkan reksa dana berbasis saham turun dari Rp12,7 triliun menjadi hanya Rp4 triliun.
"Kalau kami katakan, Jiwasraya iniknowledgeable investor (investor yang memiliki pengetahuan), Jiwasraya ini tidak perlu diajari lagi, tidak perlu disuapi lagi karena dia sudah tahu dan memiliki hubungan dengan pemegang sahamnya," katanya.
Menanggapi fakta tersebut, Anggota Komisi XI Hasbi Anshori menilai terdapat tindakan kongkalikong alias persekongkolan dalam kasus perusahaan asuransi jiwa itu. Kongkalikong dilakukan oleh manajemen Jiwasraya dengan oknum perusahaan sekuritas dan manajer investasi.
"Tetap saja, kalau ini institusional, investornya atau orang yang berinvestasi sepertinya tidakcapable (memiliki kapabilitas) atau mungkin di sini terlihat ada unsur kesengajaan," katanya.
Akibat kesalahan investasi itu, ekuitas perseroan minus Rp27,24 triliun pada akhir 2019 lalu. Tak hanya itu, perseroan juga memiliki tunggakan klaim jatuh tempo dalam jumlah fantastis, yaitu Rp16 triliun. Untuk menyehatkan kembali Jiwasraya diperkirakan membutuhkan dana sebesar Rp32,89 triliun.jk01.
