SURABAYAPAGI.com - Gubernur Khofifah Indar Parawansa membuat kebijakan pro rakyat soal pendidikan. Pasalnya, mulai bulan Juli 2019, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim, mulai membebaskan SPP untuk SMA dan SMK. SMA dan SMK negeri gratis, sudah ada anggarannya. Mulai Juli, tahun ajaran 2019 sampai 2020 untuk negeri, ucap Khofifah di Kantor Gubernur Jawa Timur, Jumat (15/2).
Bukan cuma soal SPP, dirinya menegaskan jika saat ini pihaknya juga membahas soal penggratisan untuk seragam bagi siswa SMA dan SMK. Meski, pembahasan ini berlaku untuk sekolah milik pemerintah.
Pemprov akan memetakan sekolah mana saja yang benar-benar diperlukan penggratisan seragam bagi siswa serta sekolah mana yang tidak membutuhkan kebijakan ini. Pemetaan ini diperlukan, karena Pemprov menganggap bahwa kemampuan anggaran setiap sekolah di Jawa Timur berbeda-beda.
Untuk diketahui, Pemprov dan DPRD Jawa Timur, telah menyepakati alokasi anggaran pendidikan untuk menutup biaya SPP bagi 1.280.545 siswa SMA dan SMK, baik negeri dan swasta di Jawa Timur sebesar Rp 904 miliar.
DPW PKS Jatim mendukung langkah Pemprov bersama DPRD Jatim yang menganggarkan dana SPP untuk SMA/SMK. Kami juga akan memperjuangkan lahirnya seperangkat aturan berupa Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pendidikan yang dapat memastikan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Kami sebut Raperda pendidikan untuk kemakmuran, kata Ketua Umum DPW PKS Jatim, Arif Hari Setiawan di kantornya.
Persoalan dana SPP SMA/SMK ini, lanjutnya benar-benar hajat hidup rakyat. Selama dia berkeliling, salah satu keluhan warga adalah biaya pendidikan anak mereka yang SMA/SMK. Apalagi yang sebelumnya sudah gratis seperti di Surabaya.
