SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Pemerintah RI dilaporkan memiliki rencana untuk memberlakukan Peraturan Presiden (Perpres) tentang sertifikasi sawit berkelanjutan atau Indonesian Sustainable Palm Oil atau ISPO, dalam waktu yang tidak lama lagi.
Beleid anyar ini bertujuan supaya sistem sertifikasi ISPO lebih kuat, terutama untuk sertifikasi sawit yang diambil dari kebun swadaya petani.
Terkait hal ini, Menko Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan, Perpres ini nanti akan mengharuskan kebun sawit rakyat memiliki sertifikat ISPO. Terkai dengan pendanaan yang sejauh ini acap kali disebut sebagai hambatan, Darmin mengatakan pemerintah akan menyokongnya dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS).
"Pemerintah telah menyiapkan aturan yang anyar. Semoga sudah dapat diberlakukan sebelum tahun 2019 berakhir. Aturan dalam ISPO yang lama tidak tegas dalam dukungan kepada perkebunan rakyat yang seharusnya didanai oleh pemerintah," papar Darmin.
Menurut Darmin, Perpres ISPO yang baru ini memiliki tujuan mulia yaitu memberi kepastian mengenai bisnis sawit yang diproduksi dari kebun rakyat, terus berlanjut alias awet.
"Nanti bakal ada suntikan biaya dari BPDP-KS. Berapa saja luasan kebun rakyat, bakal diberi bantuan pembiayaan," tutur Darmin.
