Laporan : Riku Abdiono Ainul Yaqin
-----------------------------------
SURABAYA PAGI, Surabaya Keluarga Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, ternyata tak satu suara pada Pilpres 2019 meski Zannubah Arifah Chafsoh alias Yenny Wahid menyatakan dukungan kepada Joko Widodo-Maruf Amin. Putri pertama Gus Dur yang juga Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian (JGD), Alissa Wahid, berbeda sikap. Kakak kandung Yenny ini bersama Gusdurian tidak memihak alias netral. Termasuk Jaringan Gusdurian di Jawa Timur.
Pegiat GUSDURian Jawa Timur, Ahmad Zainul Hamdi menyebut deklarasi Yenny Wahid yang mendukung Jokowi-Maruf merupakan sikap politik praktis. Menurutnya, sebenarnya itu gerakan politik metamorfosa dari Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB). Yakni, partai besutan Yenny setelah PKB diketuai Muhaimin Iskandar (Cak Imin), namun gagal mengikuti Pemilu 2009.
Selanjutnya, masih kata Zainul, simpatisan Gus Dur dalam PKBIB menyebut dirinya sebagai Barikade (Barisan Kader) Gus Dur. Sedang Barikade Gus Dur ini dikoordinasi oleh Yenny Wahid. Ia menegaskan hal itu berbeda sama sekali dengan Jaringan Gus Durian yang dipimpin Alisa Wahid.
"JGD (Jaringan Gus Durian) sepenuhnya gerakan kultural, tidak masuk dalam politik praktis. JGD membebaskan anggotanya dalam politik elektoral, tidak ada konsolidasi," ungkap Zainul kepada Surabaya Pagi, Kamis (27/9/2018).
Inung, sapaan Zainul Hamdi mengklaim kalau sampai saat ini Jaringan Gus Durian di bawah Alisa Wahid masih tetap bersikap netral pada Pilpres 2019. Meskipun Yenny Wahid mempunyai sikap politik lain, menurutnya itu tidak perlu dipermasalahkan. "Barikade Gus Dur dan Jaringan Gus Durian adalah dua entitas yang sepenuhnya berbeda, sekalipun keduanya bertemu pada sosok Gus Dur," tandas aktifis yang juga dosen Universitas Islam Sunan Ampel (UINSA) Surabaya itu.
Sementara itu, Alissa Wahid melalui akun Twitternya menegaskan bahwa Jaringan Gusdurian secara organisasi tidak berpolitik praktis. Namun dirinya mempersilahkan orang-orang di dalam Jaringan Gusdurian untuk menyalurkan hak politiknya di Pilpres 2019. "Jaringan @GUSDURians tetap istiqamah tidak berpolitik praktis. Orang-orangnya ya monggo menyalurkan hak politiknya sendiri. Tidak ada pengorganisasian via gusdurian," tulis @AlissaWahid.
Alissa menjelaskan bahwa Gusdurian sudah menggariskan pilihan strategi perjuangan gerakan sosial. Alissa tidak ingin urusan politik 5 tahunan merusak bangunan stratak (strategi dan taktik) dari Gusdurians itu sendiri. "Kesetiaan @GUSDURians sebagai gerakan sosial hanya untuk rakyat, bukan untuk politisi atau pejabat publik tertentu," tulis @AlissaWahid.
Sebelumnya, Yenny Wahid menyatakan dukungannya terhadap Jokowi-Maruf di Pilpres 2019. Ia juga berbicara atas nama 9 konsorsium kader Gus Dur. Yakni, Barikade Gus Dur, Gerakan Kebangkitan Nusantara (Gatara), Jaringan Perempuan Nusantara, Forum Silaturahim Santri Nusantara, Forum Kiai Kampung Nusantara, dan Forum Alumni Timur Tengah.
Yenny memastikan bahwa dukungan tersebut merupakan sikap politik dari keluar Gus Dur. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa ibunya, Sinta Nuriyah Wahid, akan bersikap netral pada Pilpres 2019. "Ada banyak kelompok-kelompok lain di luar sana. Bahwa keluarga Gus Dur, saya wakili dalam sifat politiknya. Ibu saya sendiri tidak akan ikut-ikutan karena beliau ibu bangsa, beliau tugasnya menjewer kalau ada yang bandel dari kedua kubu," cetus Yenny.
Pintu Masuk Kabinet
Sementara itu, sikap Yenny Wahid di Pilpres 2019 memantik perdebatan di kalangan pengamat politik di Surabaya. Pengamat politik dari Bangun Indonesia, Dr Agus Mahfud Fauzi mengatakan pilihan Yenny Wahid bersama 9 elemen mendukung pasangan Jokowi-Maruf Amin di Pilres 2019 menunjukkan kedewasaaan politik putri kedua Gus Dur karena tidak mengedepankan emosi pribadi.
"Pilihan Mbak Yenny itu berusaha menyambungkan aspirasi Gus Durian sesuai dengan aspirasi warga nahdliyin pada umumnya yaitu mendukung pasangan nomor urut 01," ujar Agus Mahfud Fauzi saat dikonfirmasi Kamis (27/9/2018).
Dosen Unesa Surabaya ini tidak yakin jika ada yang beranggapan masuknya Barikade Gus Dur dibawah komando Yenny ke kubu Jokowi-Maruf karena ada bargainning menyangkut suksesi kepemimpinan di PKB. Namun Gus Durian akan bekerjasama dengan pemerintahan Jokowi jika menang Pilpres itu masuk diakal.
"Jokowi tak akan masuk dalam konflik internal partai selama pihak yang berkonflik mendukung kepadanya. Jadi yang memungkinan Mbak Yenny bisa menjadi salah satu pembantu presiden di kabinet," beber mantan komisioner KPU Jatim ini.
NU Nonstruktural
Terpisah, pengamat politik dari Universitas Trunojoyo Madura (UTM) Surokim Abdus Salam mengaku kaget dengan keputusan Mbak Yenny mendukung pasangan Jokowi-Maruf. Mengingat, sinyal selama ini diprediksi Yenny dan Gus Durian akan netral walaupun secara simbolik lebih dekat ke pasangan Prabowo-Sandi di Pilpres 2019. Apalagi, suami Yenny juga kader Partai Gerindra.
"Sesungguhnya perebutan suara Pilpres warga NU ya di NU kultural dan jika tokoh-tokoh kultural NU bisa digaet itu akan berpengaruh terhadap suara warga NU keseluruhan. Mbak Yenny termasuk salah satu punjer NU non struktural strategis karena mewakili keluarga ndalem Gus Dur, jadi dukungan itu amat strategis," ungkap Surokim.
Di sisi lain, dukungan Mbak Yenny dan elemen Gus Durian ke Jokowi-Maruf, lanjut Surokim merupakan bagian dari cara keluarga Bu Shinta Nuriyah Wahid mengirim pesan ke Jokowi agar memberi perhatian juga pada kelompok NU ideologis non struktural dan menjaga keseimbangan antara kekuatan NU Struktural dan NU Ideologis non struktural yang selama ini sama-sama potensial menopang kekuatan Jokowi pada warga nahdliyin.
Diakui Surokim, arus dukungan Gus Dur yang selama ini ada dalam anggapan publik karena faktor media dan lebih menguntungkan Prabowo tentu bisa tergerus dengan adanya dukungan terbuka dari Yenny Wahid ini. "Tantangan kubu Prabowo kian berat meraih ceruk suara NU dan membutuhkan ikhtiar lebih kuat fokus pada pemilih Nahdliyin urban rasional dan kiai-kiai satelit, kampung nonstruktural," tambah Surokim.
Dukungan tak Gratis
Sementara itu, pengamat komunikasi politik dari Unair Surabaya, Dr Suko Widodo menambahkan bahwa pilihan politik Yenny Wahid itu karena mereka berpikir panjang. Sebab potensi bekerjasama dengan pemerintahan Jokowi dengan kekuatan jaringan besar akan lebih dapat memberi ruang bergerak bagi Gus Durian.
"Bekerjasama dengaan Jokowi lebih memberikan ruang bergerak bagi Gus Durian dan bisa saling mengisi. Jadi pilihan Mbak Yenny sungguh realistis karena hitungan grass root telah dihitung dengan baik," jelas Suko Widodo.
Ia juga tidak membantah bahwa dalam politik dukungan itu hampir tidak ada yang gratis, karena pasti ada bargaining politik yang disepakati kedua belah pihak. "Biasanya ada deal tertentu ke depannya, terkait posisi keluarga Gus Dur, tandas Suko Widodo.
Politik Dua Kaki
Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Abdul Chalik, punya pandangan lain. Ia mengatakan kalau sikap Yenny mendukung Jokowi-Maruf merupakan hal aneh dan tidak wajar. Pasalnya, di mata publik Yenny terlihat tak sejalan dengan Muhaimin Iskandar, yang saat ini juga mendukung penuh Jokowi-Maruf. "Yenny itu anomali. Karena selama ini ia beranggapan Cak Imin merampas PKB dari Gus Dur, sementara di belakang kyai Maruf ada Cak Imin yang menjadi aktor yang menjadikannya Cawapres Jokowi," ungkapnya.
Lebih tegas, Chalik menyebut sikap keluarga Gus Dur merupakan politik dua kaki. Satu sisi, suami Yenny juga politisi Gerindra yang juga pernah menjadi anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra. Ia mensinyalir Yenny ada deal politik dengan Jokowi-Maruf di Pilpres 2019. Kemungkinan besar Yenny sudah mempersiapkan diri untuk menapaki jajak politik ke depan dengan membawa nama besar Gus Dur.
"Ketika ada keluarga lain yang tidak mendukung Jokowi Maruf ini adalah sebenarnya politik dua kaki keluarga Gus Dur yang sengaja diciptakan. Saya yakin ada main mata antara Mbak Yeni dengan Jokowi-Maruf. Dimungkinkan sudah ada deal politik untuk posisi strategis tertentu oleh Yenny," duga Chalik. n rko/qin
