Kemenag Jatim Digeledah, Menteri Lukman Terancam

Jaka Sutrisna-Alqomar,
Wartawan Surabaya Pagi
Usai menemukan uang tunai sekitar Rp 180 juta dan 30.000 dollar AS di ruangan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, KPK langsung bergerak ke Jawa Timur. Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Timur di Jalan Raya Juanda No. 26 Sidoarjo, Selasa (19/3/2019). Penggeledahan selama 5 jam itu terkait dugaan suap jual beli jabatan di Kemenag.
------
Pantauan di Kanwil Kemenag Jatim, ada tiga mobil Innova wsrna hitam yang digunakan petugas KPK. Mereka datang sekitar pukul 14.02 WIB dengan kekuatan delapan petugas. KPK menyelesaikan pemeriksaannya sekitar pukul 18.40. Atau hampir lima jam berada di lantai dua Kemenag Provinsi Jatim. Tampak seorang petugas turun dari lantai dua. Sembari membawa tas koper berwarna biru yang diduga berisi dokumen. Namun tak seorang pun petugas yang bersedia memberikan keterangan kepada wartawan.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah yang dikonfirmasi terpisah membenarkan penggeledahan di Kamenag Jatim. "Sejak siang ini (kemarin), penyidik telah berada di Surabaya dan penggeledahan di satu lokasi, yaitu Kantor Wilayah Kemenag Jatim," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Selasa (19/3) kemarin. "Dari lokasi tersebut diamankan sejumlah dokumen terkait seleksi dan pengisian jabatan," imbuhnya.
Sebelumnya, KPK lebih dulu menggeledah ruang kerja Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Sekjen Kemenag M. Nur Kholis dan ruang Kepala Biro Kepegawaian, Senin (19/3/2019). Hasilnya, dari laci meja Menag Lukman KPK menemukan uang senilai Rp180 juta dan U$30.000. Uang itu kemudian disita untuk menjadi bagian pokok perkara dari kasus jual beli jabatan di Kemenag.
Usut Peran Rommy
Tak hanya itu, secara maraton lembaga antirasuah juga telah menggeledah eks kantor Romahurmuziy alias Rommy di DPP PPP di hari yang sama dan menyita sejumlah dokumen termasuk rekening koran. Sementara itu di rumah Rommy di kawasan Condet, Jakarta, disita satu unit laptop.
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy (Rommy) sebagai tersangka penerima suap. Sedang Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik, Muhammad Muafaq Wirahadi, dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur, Haris Hasanuddin, yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap. Muafaq diduga memberi duit Rp 50 juta pada Jumat (15/3) ke Romahurmuziy, sedangkan Haris diduga memberi Rp 250 juta ke anggota DPR itu pada 6 Februari 2019.
Suap diberikan kedua orang itu demi memuluskan proses pengisian jabatan di Kemenag Jatim. Namun, KPK menduga Rommy terlibat juga dalam proses pengisian jabatan untuk wilayah lainnya. KPK menduga Rommy tak sendirian dalam menerima aliran suap.
Soal Uang Menag
KPK juga memastikan barang bukti yang disita termasuk duit di laci ruang kerja Menteri Agama Lukman Hakim berkaitan dengan kasus dugaan suap ke Romahurmuziy. KPK mempersilakan jika ada pihak yang menyebut uang itu adalah dana operasional menteri atau honor.
"Silakan saja, yang pasti uang tersebut sudah kami sita karena seluruh barang bukti yang disita, kami duga terkait penanganan perkara nanti akan kami telusuri satu persatu bukti-buktinya, klarifikasi-klarifikasinya dan informasi-informasi lain yang relevan," terang Febri Diansyah.
Dia mengatakan KPK tak akan masuk ke penilaian publik terkait penanganan perkara ini. Febri menegaskan KPK fokus pada bukti-bukti terkait kasus hukum yang sedang berjalan. "Kami tidak ingin masuk ke penilaian beberapa pihak, kami fokus pada penanganan perkara ini agar kasus ini tetap kita tempatkan sebagai kasus hukum saja," papar mantan aktivis ICW ini.
Sebelumnya, Menteri Lukman Hakim sudah angkat bicara soal penggeledahan di kantornya. Dia menyatakan mendukung proses hukum yang dilakukan KPK. "Pernyataan resmi saya kan sudah clear kemarin kan. Saya clear, bahkan saya mengajak seluruh ASN Kemenag untuk memberikan dukungan penuh kepada KPK, kepada seluruh aparat penegak hukum kita dalam rangka mengungkap kasus ini sehingga ini bisa cepat tuntas dan lalu kemudian ke depan kita bisa menatap lebih baik lagi," ujar Lukman Senin (18/3). n