•   Jumat, 24 Januari 2020
Pemprov Jatim

Kemiskinan Tuban Imbas Lemahnya Penanganan Banjir, BLK dan UMKM

( words)
Agung Supriyanto anggota DPRD Jatim dari dapil Tuban Bojonegoro saat reses di Widang, Tuban, Senin (25/11/2019).


TUBAN, SURABAYAPAGI.COM - Masa Reses I DPRD Jawa Timur dimanfaatkan maksimal oleh Agung Supriyatno menemui masyarakat di Tuban dan Bojonegoro. Salah satunya adalah menemui konstituen di Desa Kedungharjo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban. Problem yang banyak disampaikan adalah soal masalah banjir yang masih menghantui warga setempat.

Selain masalah banjir, masyarakat setempat juga menyampaikan problem berkaitan tingginya jumlah penduduk miskin dan pengangguran di Tuban yang belum ditangani serius. Pasalnya, data BPS (Badan Pusat Statistik) yang terakhir, Tuban Masuk dalam urutan ke lima kabupaten termiskin di Jawa Timur. “Dari reses ini kami mendapat banyak harapan dari masyarakat, Bahwa tiga hal krusial di Tuban harus segera diatasi pemerintah,” kata Agung Supriyatno, Senin sore (25/11/2019).

Anggota DPRD yang berangkat dari Dapil Jawa Timur XII yang meliputi Kabupaten Bojonegoro dan Tuban ini mengatakan, masalah tanggul Sungai Bengawan Solo di Tuban perlu dilakukan penanganan lebih awal. Karena setiap musim hujan selalu muncul adanya daerah yang terkena banjir. Kalau banjir datang Perekonomian menjadi lumpuh. Tidak hanya di Widang, masalah serupa juga dialami 3 kecamatan lainnya di Tuban yang dekat dengan aliran sungai Bengawan Solo. Seperti kecamatan yakni Soko, Rengel dan Plumpang. “Di empat kecamatan itu kalau diestimasikan mengalami kerugian puluhan miliar setiap banjir datang,” sebut mantan anggota DPRD Kabupaten Tuban ini.

Hal tersebut ini, kata Agung, masih kembali dipertanyakan oleh masyarakat ketika dirinya reses di Kecamatan Widang. Iapun akan memperjuangkan ke pemerintah, agar ada upaya mengregasi dan menampung serta megartikulasikan pada pokok-pokok pikiran, seberapa besar bentuk perhatian pada persoalan banjir. Yakni seperti apa kemampuan keuangan yang disiapkan kabupaten Tuban untuk pembuatan tanggul ini. “Bagi kami seberapapun besarnya anggaran, sangatlah berarti untuk mengurangi luapan banjir sehingga mereduksi pada penekanan kemiskinan,” terang anggota KOmisi C DPRD Jatim ini.

Kemudian masalah pengangguran, Keberadaan BLK (Balai Latihan Kerja) di Tuban dikeluhkan sarana dan prasarana jenis pelatihannya masih belum maksimal. Termasuk juga support anggarannya. Padahal BLK sangat penting di Tuban. Karena saat ini Tuban terdapat kawasan industrialisasi sangat masif dengan adanya perusahaan-perusahan besar. “Bicara tentang ketenagakerjaan kan bukan orang yang sudah eksisting bekerja. Tapi dari Hulu dan hilir harus dipersiapkan. Di Hulu itulah peran BLK sangat kompeten sekali menyiapkan Tenaga kerja yang terampil sehingga bisa diterima oleh perusahaan-perusahaan besar,” harapnya.

Problem serius di Tuban adalah jumlah kemiskinan yang sangat tinggi. Pihaknya pernah berkomunikasi dengan Gubernur Jatim Khofifah tentang upaya pemprov Jatim meminimize kemiskinan. Dengan cara membangun peran pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang sangat vital sekali. Untuk menjaga stabiilitas inflasi, peran UMKM sangat kuat sekali.
Dikatakan Agung, pihaknya sangat berharap, sesuai tagline di RPJMD meningkatkan resource pembangunan Sumber daya manusia dan pertumbuhnan ekonomi. Maka Konteks pertumbuhan ekonomi ini pemprov Jatim wajib memprioritaskan UMKM di daerah-daerah. “Sehingga harapan kami melalui pokok-pokok pemikiran, salah satu yang menjadi aformasi kami adalah menyangkut UMKM di kabupaten Tuban,” cetus politisi Partai Amanat Nasional ini (PAN).
Karena jika UMKM diberdayakan, tentu efek domino perekenomian di kabupaten Tuban terjadi pelompatan. Sehingga pertumbuhan ekonomi naik. Dan hasilnya adalah tingkat kemiskinan di Tuban yang saat ini masih bertengger di lima besar di Jawa Timur itu bisa di turunkan. “Itu fokus kami dalam reses ini. Jadi kesimpulannya, Kemiskinan di Tuban ini adalah imbas dari persoalan banjir, BLK dan UMKM yang penanganannya masih lemah. Semoga ke Depan ada Langkah yang cepat dan kongkrit dari pemerintah,” pungkasnya. rko

Berita Populer