Isu tak Sedap Jelang Pilgub Jatim 2018

Khofifah: Tak Perlu Heboh

Sesuai prediksi, situasi politik Tanah Air pada tahun 2018 mulai memanas. Setidaknya, ini terlihat saat menjelang pendaftaran pasangan calon (paslon) calon gubernur (Cagub) dan calo wakil gubernur (Cawagub) pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2018. Mulai isu tidak sedap berupa beredarnya foto syur pria yang mirip dengan Bupati Banyuwangi Azwar Anas, hingga soal pengunduran dirinya dari Cawagubnya Saifullah Yusuf (Gus Ipul).
--------------
Laporan : Riko Abdiono, Joko Sutrisno, Ibnu F Wibowo - Editor: Ali Mahfud
--------------
Jawa Timur merupakan salah satu dari 171 daerah yang akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun ini. Seiring kemunculan foto sensitif tersebut, Direktur Bhinneka Institute, Ridwan Darmawan, mengatakan isu yang menerpa Bupati Banyuwangi harus diwaspadai semua pihak. Munculnya isu-isu terkait "moralitas" kandidat menjadikan pilkada berlangsung tidak sehat. "Ini penting bagi para politikus untuk waspada kencangnya upaya memecah belah koalisi, baik dari luar maupun dari dalam koalisi tersebut," ujar Ridwan, Jumat (5/1/2018).

Ridwan berharap para elite politik memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat dengan menampilkan wajah politik jujur dan fair. Tidak hanya itu, menurut dia, para elite politik juga diingatkan untuk bertarung secara ksatria dalam merebut hati masyarakat.
Menurut Ridwan, friksi-friksi adalah suatu keniscayaan dalam politik. Namun, dia berharap friksi yang terjadi berkaitan dengan ide dan gagasan. "Sejatinya di dalam semua partai pasti ada friksi-friksi atau faksi-faksi, baik tajam maupun tidak. Ini perlu menjadi perhatian serius," tutur pengamat politik asal Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta ini.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD juga menanggapi isu yang beredar menjelang pelaksanaan Pilgub Jatim. “Ini mengagetkan," ucap Mahfud MD di Yogyakarta, kemarin (5/1/2018).
Pria asal Madura ini mengatakan, bila Gus Ipul dan Azwar Anas menyatu, kantongnya sama, yaitu kantong nahdliyin di Tapal Kuda. Sedangkan daerah Mataraman, yaitu Surabaya ke barat, seperti Madiun, Bojonegoro, Ponorogo, Lamongan, dan Magetan, itu kosong untuk Gus Ipul dan Azwar Anas.
"Sehingga diperlukan yang agak merah nggak terlalu hijau. Nah itu kemudian perlu orang PDIP, maka dimunculkan nama Rismaharini. Menurut saya itu perhitungannya. Sementara Khofifah dari perhitungan politik, dia di Tapal Kuda kuat juga, sementara di Mataraman dia ada Emil Dardak yang kebetulan agak PDIP, tetapi dia berdarah nahdliyin juga. Nah, mungkin karena perhitungan itu lalu dimunculkan Rismaharini. Tapi saya ndak tahu apa betul itu," papar mantan Ketua Tim Pemenangan Prabowo pada Pilpres 2014 lalu.
Terkait dengan foto Azwar Anas dengan seorang perempuan yang beredar, Mahfud MD mengatakan hal-hal seperti itu memang biasa. Siapa pun yang hendak mencalonkan diri harus siap menghadapinya. "Siapa pun yang mau mencalonkan harus siap menghadapi itu. Kalau nggak soal wanita ya soal korupsi, soal apa lagi gitu. Itu biasa," katanya.
Menurut Mahfud, untuk Pilkada Jatim, dua calon yang bertarung, yaitu Gus Ipul dan Khofifah, sudah bagus. Tidak perlu lagi ada alternatif ketiga karena itu hanya kepentingan politik partai yang belum mencalonkan, bukan kepentingan rakyat Jawa Timur. "Tapi begini memang Jawa Timur itu agak panas. Saya sendiri sudah pernah dihubungi partai untuk maju. Tapi saya tidak mau," tandas dia.
Beberapa Opsi
Dimintai pendapatnya, pengamat politik asal Unair Suko Widodo memandang bahwa ketidakjelasan kondisi saat ini menjadikan ada beberapa opsi yang terbuka. Meskipun pada akhirnya Azwar Anas benar akan mundur dari kursi Cawagub bagi Gus Ipul, opsi yang terbuka pun masih sangat banyak.
"Ini semua bergantung PDIP. Kalau yang diajukan adalah Pak Kusnadi atau Pak Kanang, berarti ini PDIP akan tetap bersama PKB dan mengambil jatah Cawagub bagi Gus Ipul," ujar Suko.
Sebaliknya, apabila PDIP mengajukan nama Walikota Surabaya Tri Rismaharini, maka kondisi yang muncul akan sedikit berbeda. "Karena Risma ini tidak akan mau jadi Cawagub. Otomatis, PDIP akan berpisah dengan PKB. Lalu PDIP dengan siapa? Semuanya masih mungkin. Masih bisa berkoalisi dengan siapapun. Karena, sebelum pendaftaran ditutup, semuanya masih bisa terjadi. Rekom yang sudah dikeluarkan pun bisa ditarik kembali," jelas Suko lebih lanjut.
"Kalau PKB ini kan akan tetap bisa mengajukan pasangan sendiri. Mereka kan sudah punya 20 kursi di DPRD Jatim," terang Suko.
Tidak Perlu Dihebohkan
Bakal Calon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menilai isu "mundurnya" Azwar Anas dari bursa Pilgub Jatim, tidak perlu dihebohkan.
"Tidak perlu heboh begitu," kata Khofifah kepada wartawan di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, kemarin.
Khofifah menekankan tidak perlu merespons sesuatu yang oleh publik dianggap dapat memengaruhi konstelasi politik. Sejauh ini dirinya beserta pasangannya Emil Dardak tetap fokus memaksimalkan energi untuk meraih kemenangan dalam Pilgub Jawa Timur 2018. “Kami tidak pada posisi merespons apa yang sebetulnya sedang terjadi di pasangan calon lain," ujar dia.
Syarat Cagub Jatim
Untuk memperlancar pelaksanaan tahapan pendaftaran Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Jatim 2018 pada Senin (8/1). Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim membeberkan tentang persyaratan maju pilgub Jatim 2018 ke partai politik (Parpol).
Ketua KPU Jatim, Eko Sasmito ditemui disela - sela pembukaan pertemuan parpol di kantor KPU Jatim, Jumat (5/1) mengatakan KPU mengundang partai politik ini bertujuan untuk menjelaskan tahapan pendaftaran pilgub Jatim 2018 terutama soal kesehatan para calon. Soal kesehatan ke bakal calon Gubernur lewat parpol ini sangat penting. Pasalnya tes kesehatan ini merupakan salah satu sahnya persyaratan bakal calon yang maju pada pilgub Jatim.
Pihaknya menyampaikan, KPU Jatim sudah melakukan kerja sama dengan Rumah Sakit dr. Soetomo, dan BNN provinsi Jatim untuk pelaksanaan kesehatan Bakal Calon Gubernur Jatim dan Bakal Calon Wakil Gubernur Jatim 2018. "Kerja sama dengan BNNP ini KPU Jatim ingin bacagub dan Bacawagub yang daftar Pilgub 2018 ini harus bebas dari Narkotika," ujarnya.
Pihaknya juga mengimbau kepada bacagub dan Bacawagub 2018 diharapkan untuk mendaftar lebih awal. Hal ini agar proses penelitian dan kesehatan dapat selesai dengan cepat.
Di masa pendaftaran tersebut, KPU akan menerima berkas sesuai jam kerja (pukul 08.00-16.00) mulai tanggal 8 - 9 Januari 2018. Kecuali di hari akhir (10 Januari 2018), KPU siap menerima hingga batas waktu pergantian hari, pukul 24.00.
Adapun berkas persyaratan tersebut, di antaranya adalah dokumen CV pribadi, visi dan misi, hingga bukti dukungan partai dari masing-masing kandidat. Yang mana, harus mencapai 20 persen dari jumlah kursi DPRD Jatim Atau 25 persen dari total suara di pemilu 2014 lalu. Penyerahan tersebut harus dilakukan langsung oleh pimpinan pejabat struktural masing-masing partai, di antaranya ketua dan sekretaris partai. n