SURABAYAPAGI.COM, Jombang - RSUD Jombang, Jalan KH. Wahid Hasyim, Nomor 52, merasa kelimpungan. Pasalnya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan hingga saat ini belum membayar klaim dari RSUD tersebut.
Tunggakan hutang yang hatus dibayar oleh BPJS kepada RSUD Jombang selama medio bulan Juni hingga Oktober mencapai nominal sekitae Rp 60 miliar. Sehingga hal tersebut menyulitkan pihak RSUD.
Direktur RSUD Jombang, dr. Pujdi Umbaran mengatakan, RSUD Jombang merupakan salah satu rumah sakit rujukan Regional Jawa Timur bagian tengah. Dan pelayanan yang terbesar ada pada pelayanan pasien dengan status pembiayaan BPJS.
"Baik itu kelas 3, 2 maupun 1. Dan sampai dengan sekarang ini kita baru dibayar oleh BPJS di bulan Mei. Sementara bulan Juni, Juli, Agustus yang sudah jatuh tempo, yang sudah pasti harus dibayarkan, sampai sekarang belum dibayar," katanya, kepada jurnalis di RSUD Jombang, Rabu (6/11/2019).
**foto**
Pudji menjelaskan, kalau di total setelah melihat data validnya, kurang lebih sekitar tiga bulan itu di angka 33,5 miliar yang sudah harus dibayarkan. Karena itu piutang. Pasti karena jatuh tempo sudah melebihi tanggal yang sudah ditetapkan.
"Kemudian di bulan September dalam proses verivikasi ini kita lihat kurang lebih sekitar Rp 12,5 miliar, Oktober yang baru kita kumpulkan data kurang lebih Rp 12,5 miliar. Jadi ada Rp 25 miliar juga tambahannya. Jadi kalau kita total ada Rp 60 miliar," jelasnya.
Pudji menegaskan, untuk pelayanan tidak boleh berhenti, dan pihaknya berkomitmen pelayanan tetap harus maksimal, tidak boleh ada pengurangan kualitas pelayanan, kecepatan dan semuanya. Namun demikian, yang perlu dipahami ketika harus memberikan pelayanan, ada modal yang dibelanjakan, terutama di bidang farmasi.
"Nah, farmasi juga butuh modal untuk proses dalam produksi obat-obatan kefarmasiannya. Sehingga kami berharap, jangan sampai nanti ada akibat karambol yang kemudian itu nanti berdampak pada pelayanan kesehatan di masyarakat," tegasnya.
Pudji menandaskan, mudah-mudahan BPJS segera ada kucuran dana dan segera piutang di beberapa rumah sakit, khususnya RSUD Jombang, bisa dibayarkan. Sehingga tetap bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat pengguna layanan di RSUD ini.
"Dan untuk kefarmasian, jadi kami melakukan negosiasi dengan penyedia kefarmasian, bahwa pengadaan kita tetap e-katalog. Tetapi proses pembayaran terpaksa harus kami atur sedemikian rupa dengan penjadwalan jatuh tempo," tandasnya.
Yang jatuh temponya sudah lama, lanjutnya, akan di bayar terlebih dahulu, kemudian jatuh tempo yang baru beberapa minggu terakhir ini ditangguhkan dulu. Dan itu adalah bentuk utang.
"Kalau tadi kami sampaikan punya piutang ke BPJS tiga bulan itu Rp 33,5 miliar yang harus dibayarkan BPJS, kami juga punya utang pada kefarmasian. Jadi kalau kita total Rp 60 miliar di lima bulan itu kalau dihitung sekarang ini, hutang kita kepada kefarmasian di angka Rp 35 miliar," sambungnya.
Jadi menurut Pudji, hal itu juga memberatkan bagi teman-teman di kefarmasian, karena mereka juga harus berproses untuk berproduksi dan tidak boleh berhenti. "Kami betul-betul berharap, BPJS memahami kondisi di lapangan. Dan segera dibayarkan piutang kami yang begitu beaar, sehingga bisa segera kami belanjakan," pungkasnya. (suf)
