Komisi B Desak Gubernur Jatim Tolak Impor Beras

author surabayapagi.com

- Pewarta

Selasa, 16 Jan 2018 01:30 WIB

Komisi B Desak Gubernur Jatim Tolak Impor Beras

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Komisi B DPRD Jatim mendesak Gubernur Jatim, Soekarwo untuk menolak impor beras sebesar 500 ribu ton. Alasannya Jatim masih surplus beras bahkan di beberapa wilayah di Jatim seperti Banyuwangi dan Jember pada di akhir Januari ini memasuki panen raya. Ketua Komisi B DPRD Jatim, Firdaus Febrianto menegaskan sejak awal Dinas Pertanian dan Disperindag Jatim surplus beras hingga pertengahan 2018. Ini karena sejumlah wilayah di Jatim menghadapi panen raya sehingga kebijakan impor beras tidak perlu dilakukan. Selain akan merugikan petani, niat Pemprov Jatim meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) juga tidak akan terealisasi. "Beberapa waktu lalu kami sudah sidak di beberapa wilayah di Jatim misalnya Banyuwangi dan Jember. Kedua wilayah tersebut segera melakukan panen raya sekitar akhir Januari ini. Karena itu kami mendesak Gubernur Jatim agar menolak kebijakan pemerintah pusat yang akan mengimpor beras dari India," ujar politisi Partai Gerindra, Senin (15/01) kemarin. Menurut Firdaus, tidak ada alasan bagi Jatim untuk impor beras. Karena sesuai data yang ada, Jatim sebagai lumbung pangan nasional sangat mencukupi stok yang ada, bahkan melimpah. Untuk itu Komisi B akan terus memantau khususnya di pelabuhan ada tidaknya bongkar muat beras impor. "Kalau sampai diketahui, maka kami tak segan akan mengusir kapal yang melakukan bongkar muat beras impor di wilayah Jatim," tegasnya. Senada, Anggota Komisi B DPRD Jatim lainnya, Subianto menambahkan sesuai data yang ada, ada sekitar 5 ribu hektar lahan pertanian yang akan panen. Atau tidak kurang ada 23 ribu ton beras yang akan dipanen pada awal tahun 2018 ini sehingga sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan beras di Jatim hingga enam bulan ke depan. "Jadi tidak ada alasan Jatim sebagai wilayah surplus untuk dijadikan bongkar muat beras impor. Jelas ini sangat merugikan petani, karena NTP akan turun seiring gempuran beras impor. Karenanya kami menjadi garda di depan saat Jatim masuk dalam wilayah untuk impor beras," terang politisi partai demokrat. Pihaknya juga tidak mengerti alasan pemerintah pusat melakukan impor beras. Mengingat beberapa wilayah di Jawa dan bahkan luar Jawa seperti Sulawesi Selatan juga akan panen raya sekitar 2,6 juta ton. rko

Editor : Redaksi

Tag :

BERITA TERBARU