•   Minggu, 15 September 2019
Politik

Lima Utusan Pakde Ditunjuk Jadi Kepala Daerah

( words)
Ilustrasi.


SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Lima orang Kepala OPD Pemprov Jawa Timur bakal segera dipilih menjadi Penjabat (Pj) atau Plt (Pelaksana Tugas) kapala daerah. Kepastian ini menyusul lima orang kepala daerah yang bakal digantikan pada bulan Pebruari mendatang. Kelima daerah tersebut adalah, Kabupaten Probolinggo, kemudian Kabupaten Tulungangun, lalu Kabupaten Jombang, Kota Malang dan Kota Kediri. "Kelima daerah ini digantikan pada tahap pertama karena ada yang masa jabatannya habis dan ada yang maju sebagai calon kepala daerah," ujar Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Anom Surahno, pada Surabayapagi.com kemarin. Anom menjelaskan, alasan kenapa ada Pj atau Plt kepala daerah, karena masa jabatan kepala daerah habis sebelum masa pelantikan. Untuk yang mengisi Pj, akan diisi oleh kepala OPD dari Pemprov Jatim. Sementara untuk jabatan Plt, bisa diisi dari pemprov atau sekda kabupaten/kota. Meski demikian pengalaman pengisian Plt dan Pj Kepala daerah selalu diisi oleh Pejabat dari lingkungan Pemprov Jawa Timur. Ditanya berapa lama Pj atau Plt akan menjabat, Anom menyatakan paling lama Pj atau Plt akan menjabat selama 6-8 bulan sementara paling sedikit hanya beberapa hari. "Jadi ini akan menjadi Plt paling terpendek," beber Anom yang juga mantan wartawan itu. Masih kata Anom, pelantikan Pilkada serentak 2018 nanti akan dilaksanakan dua kali. Pertama pada Oktober 2018 dan kedua April 2019. Sementara masa jabatan gubernur akan berakhir pada 12 Pebruari 2019, dan pelantikan gubernur yang baru digelar pada April 2019. Dengan demikian selain kabupaten Kota, untuk Provinsi juga akan diisi oleh Pj. Ditanya, siapa saja calon lima orang Pj atau Plt tersebut ?, Anom mengatakan, dirinya tidak tahu siapa yang bakal menjadi Pj. Sebab penunjukan Pj kepala daerah adalah hak prerogatif Gubernur. “Yang pasti, mereka adalah pejabat yang masa pensiunnya tidak pada tahun 2018, itu itu jumlahnya cukup banyak," jelasnya. Terkait kewenangan yang dinyatakan dilarang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132A Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2015 karena kekosongan jabatan kepala daerah, bukan karena kepala daerahnya mencalonkan diri menjadi calon kepala daerah lain. Ia menjelaskan, empat kewenangan yang dinyatakan dilarang, kecuali telah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri, yakni memutasi pegawai dan membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya. Kemudian, membuat kebijakan tentang pemekaran daerah, serta membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya. Tidak itu saja, Gubernur juga meminta Pj menyelesaikan tugas tiga program kesuksesan Pilkada.arf Berikut Daftar Kepala Daerah yang Habis Masa Jabatan 2018/2019 Bupati Probolinggo 20 Februari Bupati Sampang 26 Februari Bupati Bangkalan 4 Maret Bupati Bojonegoro 12 Maret Bupati Nganjuk 16 April Bupati Pamekasan 22 April Bupati Tulungagung 30 April Bupati Pasuruan 9 Juli Bupati Magetan 23 Juli Bupati Madiun 3 Agustus Bupati Lumajang 26 Agustus Wali Kota Malang 13 September Bupati Bondowoso 16 September Bupati Jombang 24 September Wali Kota Mojokerto 6 Desember Wali Kota Probolinggo 28 Januari 2019 Wali Kota Kediri 2 April 2019 Wali Kota Madiun 29 April 2019

Berita Populer