Lokasi Ibu Kota, Minim Konflik Sosial
Jaka Sutrisna, Erick K
Kontributor Surabaya Pagi di Jakarta
Rencana memindahkan ibu kota dari Jakarta, kian mulai jelas. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menjelaskan, salah satu kriterianya harus dekat laut.
Penjelasan Bambang disampaikan dalam diskusi bertajuk Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara di Kantor Staf Presiden, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2019). Kriteria pertama, menurut Bambang, adalah lokasi yang strategis secara geografis.
"Karena kita lokasinya strategis secara geografis. Indonesia wilayah yang sangat luas. Dari barat ke timur kalau di Eropa itu dari London sampai ke Turki, kalau di Amerika itu dari LA sampai New York. Jadi, dengan wilayah yang lebar, maka kita melihat wilayah ideal adalah yang di tengah," ujar Bambang.
Dalam acara buka puasa bersama pimpinan lembaga tinggi negara di Istana Negara, Presiden Joko Widodo menyinggung soal rencana pemerintah yang ingin memindahkan. Ia. menegaskan rencana tersebut adalah serius.
"Pada kesempatan yang baik ini, mumpung bertemu dengan ketua dan pimpinan lembaga negara, saya ingin menyinggung sedikit berkaitan dengan pemindahan ibu kota," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/5/2019). Jokowi menegaskan rencana tersebut serius dikerjakan oleh pemerintah. Bahkan sejak tiga tahun lalu rencana itu sudah dibahas oleh Jokowi secara internal pemerintah.
Kajian oleh Bappenas
"Kita serius dalam hal ini, karena sejak tiga tahun lalu sebetulnya ini telah kota bahas di internal. Dan 1,5 tahun lalu kami minta Bappenas lakukan kajian lebih detil baik dari sisi ekonomi, sosial politik dan juga dari sisi lingkungan," katanya.
Kepala Bappenas Bambang juga menginginkan, lokasi baru nanti minim pembebasan lahan. Selain itu, lokasi baru harus bebas dari bencana. "Tersedia sumber daya air yang cukup, ini sangat penting. Dan kami juga ingin menciptakan efisiensi. Wilayah ibu kota baru ini dekat dengan wilayah yang existing secara ekonomi. Dan tidak usah membangun bandara baru, dan akses jalannya relatif sudah tersedia," jelasnya.
Kepala Bappenas menjelaskan kriteria lokasi ibu kota baru perlu dekat dengan laut. Mengingat NKRI adalah negara maritim. Keterjangkauan dengan laut perlu menjadi pertimbangan.
"Lokasinya kami harapkan tidak terlalu jauh dari pantai. Indonesia negara maritim artinya konektivitas laut itu penting," kata Bambang.
Minim Konflik Sosial
Dalam aspek pertahanan, kriteria yang perlu ada pada calon ibu kota baru adalah tingkat konflik sosial yang minimal. Konflik sosial yang dimaksud adalah yang terjadi antara warga lokal dan pendatang.
"Harus juga bisa menjaga agar potensi konflik sosial itu rendah. Masih punya budaya terhadap para pendatang," kata Bambang.
Bambang menjelaskan, ibu kota nanti punya konsep smart, green, and beautiful city atau kota yang pintar, hijau, dan indah. Kota dengan konsep seperti itu bakal meningkatkan daya saing ibu kota secara regional ataupun internasional.
Terkait dengan pemindahan ibu kota ini, Bambang menyebut perlu ada dukungan politik yang kuat dalam bentuk undang-undang. Peraturan yang ada sekarang masih menetapkan Daerah Khusus Ibu Kota untuk Jakarta.
"Jadi dari awal, nantinya harus ada dukungan politik dari bentuk perundang-undangan. Kan sekarang DKI dasarnya Jakarta, jadi ibu kota ada UU DKI-nya," ucap Bambang.
Kalimantan Timur
Kalimantan Timur, salah satu pilihan ibu kota baru NKRI. Kelak di Kaltim, akan memanfaatkan hutan konsep forest city untuk ibu kota baru. "Kita akan manfaatkan 20-30% lahan hutan. Tapi tidak dirusak, jadi nanti dibangunnya tidak menghilangkan seluruh bagian hutan," kata Kepala Pra Sarana Badan Pembangunan Daerah Kalimantan Timur, Yusliando dalam diskusi pemindahan ibu kota, di komplek Istana Negara, Senin (6/5/2019).
Provinsi Kaltim menyiapkan empat kandidat yaitu, Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kabupaten Kutai Kartanegara.
Pemerintah kemarein mengundang empat kepala daerah yang digadang-gadang menjadi lokasi pemindahan ibu kota.
Merekq diundang ke Istana untuk menjelaskan keunggulan wilayahnya masing-masing. Mereka berdiskusi bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.
Keempat kepala daerah itu Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Ali Baal Masdar, Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor, Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran, dan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) yang diwakili Kepala Bidang Prasarana Wilayah Bappeda (Kaltim), Yusliando. n
Editor : Redaksi
Tag :
BERITA TERBARU
Peristiwa
16 April 2024
16 April 2024
16 April 2024
16 April 2024
16 April 2024
