•   Sabtu, 4 April 2020
Peristiwa Politik

Mega Tak Setuju Ketua Harian

( words)
Megawati memimpin Kongres V PDI Perjuangan di Grand Inna Bali Beach Hotel, Sanur, Bali, Jumat dini hari (9/8/2019).


Diyakini, Sekjen PDIP Tetap Dijabat Hasto
“Gelombang desakan arus bawah PDI Perjuangan agar ada jabatan Ketua Harian atau Ketua Umum di kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) gagal. Megawati yang kembali terpilih sebagai Ketua Umum DPP PDI perjuangan 2019-2024, Jumat dinihari (9/8/2019) menolak adanya jabatan baru itu”

Wartawan Surabayapagi, Riko Abdiono

Megawati Soekarnoputri kembali dikukuhkan sebagai Ketua Umum PDIP periode 2019-2024 dalam kongres V PDI Perjuangan di Bali. Megawati juga menjawab isu soal adanya wacana ketua Harian partai tersebut.

Megawati awalnya menjelaskan bahwa dia memiliki hak prerogatif untuk menentukan DPP partai sebagai formatur tunggal. Ia lalu menirukan pertanyaan-pertanyaan yang banyak berkembang soal percepatan Kongres V PDI Perjuangan.

“Jadi kalau tadinya kan memang begitu. Saya dengar sendiri karena kaget kan pada, ’Ada apa ya kok PDI mau kongres? Apakah ini kongres luar biasa? Apakah Ibu tidak jadi ketum lagi? Apakah Ibu akan menyerahkan kepada ketua harian? Apakah Ibu akan buat wakil ketua umum?,” tutur Megawati di Grand Inna Bali Beach Hotel, Sanur, Bali, Jumat dini hari (9/8/2019).

Megawati pun menegaskan jika wacana ketua harian tidak ada. Megawati menyatakan tetap ketua umum partai dan memiliki hak prerogatif untuk menyusun struktur DPP partai.

"Ya sekarang kan sudah kelihatan, semua itu tidak ada. Saya tetap Ketua Umum yang diberi hak prerogatif dan nanti membentuk DPP partai," tegasnya.

Sebelumnya, wacana posisi ketua harian DPP PDIP santer beredar di kalangan internal partai peraih suara terbanyak dalam Pemilu 2019 ini. Dua kandidat yang berpotensi besar adalah kedua putra dan putri Megawati, Muhammad Prananda Prabowo (Nanan) dan Puan Maharani.

Sampai petang kemarin (9/8/2019) arena Kongres V PDI Perjuangan masih dipenuhi para pengurus dan kader dari berbagai daerah. Mereka banyak mendiskusikan tentang siapa yang ditunjuk Ketum Megawati untuk mengisi jabatan Sekretaris Jenderal dan jabatan pengurus harian lainnya. Awalnya sempat muncul kabar jika Bambang DH akan menggantikan Hasto Kristianto di kursi Sekjen. Namun belakangan, banyak yang menyebut Sekjen PDI-P lima tahun mendatang tetap Hasto.

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Sri Untari menyebut bahwa tidak banyak perubahan pada komposisi pengurus di DPP. Termasuk pada posisi Sekjen. “Sekjen sepertinya tetap Pak Hasto,” ucap Untari.

Namun Buru-buru Untari mengatakan keputusan finalnya menunggu Ketua Umum yang rencananya esok pagi (hari ini) dibacakan pada saat penutupan kongres. “Tunggu keputusan Ibu Ketua Umum, karena beliau formatur tunggal. Kami tunduk pada putusan beliau,” ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim ini.

Senada, Bambang Yuwono Ketua DPC PDI-P Ponorogo mengatakan tidak ada gejolak sama sekali di Kongres kali ini. Karena sda banyak hal yang penting dibahas untuk mengawal perjalanan bangsa ke depan. “Soal Sekjen saya dengar-dengar masih tetap Pak Hasto,” ujar Anggota DPRD Jatim ini.

Fokus Masalah Intoleransi dan Radikalisme
Masalah intoleransi dan radikalisme menjadi salah satu tema penting yang dibahas dalam sidang komisi di Kongres V PDI Perjuangan di Bali. Sebab dua masalah itu berpotensi memecah belah bangsa.

"Masyarakat Indonesia berketuhanan Yang Maha Esa, sehingga ada toleransi. Salah satu tantangannya sila pertama itu kan intoleransi gara-gara pemilu, gara-gara pilkada," kata Ketua Sidang Komisi I PDIP Djarot Saiful Hidayat, Jumat (09/08/19)

Ia lalu menyinggung pidato Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyorot tentang masalah perbedaan. Megawati, kata Djarot, mengatakan kalau perbedaan tersebut tidak harus dimaknai dengan permusuhan.

"Makanya dalam pilkada kemarin Bu Mega kan menyatir pidato Bung Karno kalau dalam demokrasi itu selalu ada toleransi, boleh kita berbeda-beda tapi harus toleran tanpa mencaci memaki, memfitnah, menyebarkan hoaks," katanya.

Apalagi, bangsa Indonesia itu menjunjung tinggi agama. Dan, semua agama melarang perbuatan mencaci, memfitnah dan berbohong. "Semua agama melarang itu. Sehingga tinggal bagaimana kita memberikan contoh-contoh," urainya.

Djarot mengatakan pihaknya juga membahas cara mewujudkan trisakti Bung Karno. Apalagi saat ini menurutnya banyak ancaman-ancaman yang bisa menggerus persatuan bangsa.

"Komisi I membahas hal-hal itu termasuk membahas ideologi Pancasila dan trisakti itu masuk dalam kebijakan pembangunan bernegara, karena kita akan berusaha mewujudkan ideologi trisaktinya Bung Karno itu, kemandirian, dan kepribadian dan bela negara," kata mantan Gubernur DKI Jakarta dan Walikota Blitar ini.

Masalah-masalah itu diajukan oleh para utusan yang merasakan dampaknya langsung di lapangan. "Bagaimana intoleransi, ujaran kebencian, kemudian politik identitas itu masif ditebarkan, terutama tadi di Kabupaten Ciamis," urainya.

Djarot juga memerintahkan para kader PDIP bergerak ke organisasi-organisasi lain untuk menyosialisasikan mengenai trisakti dan Pancasila. Diharapkan hal-hal yang menggerus persatuan bisa diminimalisir.

"Kita perintahkan ke para kader yang muslim masuklah ke organisasi-organisasi ini, NU masuk NU, Muhammadiyah masuk Muhammadiyah, kalau Kristen yang HKBP ya masuk ke situ, sehingga betul-betul semua dalam kemasyarakatan itu benar-benar di dalam tata kehidupannya mencerminkan ideologi Pancasila," pungkas Djarot.

Berita Populer