•   Rabu, 20 November 2019
Peristiwa Politik

Megawati Kritik Jokowi

( words)
Presiden Jokowi, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto di pembukaan Kongres V PDIP di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Denpasar, Kamis (8/8/2019)


Soal Jatah Menteri dan Jabatannya di BPIP. Sebut Jokowi Kebangetan

Di depan ribuan kader seluruh Indonesia yang hadir pada kongres V di Bali, Kamis (8/8/2019), Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri bicara blak-blakan soal bangsa Indonesia. Bahkan tercatat dua kali Presiden ke-5 Republik Indonesia itu mengkritik Pemerintahan Presiden Jokowi dengan joke-joke renyah.
---------
Laporan :
Riko Abdiono
Wartawan Surabaya Pagi
di Kongres V PDIP di Bali
----------

Image
Ada dua hal yang dikritik Mega ke Jokowi. Pertama, soal pengangkatan sebagai Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan soal jatah menteri yang porsinya tidak relevan dengan Perjuangan PDIP di Pilpres.

Ketika bicara ‘jatah menteri’ untuk formasi kabinet 2019-2024 di depan Presiden Jokowi dan Ma’ruf Amin saat pembukaan kongres, Megawati meminta supaya PDIP diberikan banyak jatah kursi menteri di kabinet 2019-2024. Karena PDIP ikut memenangkan Jokowi menjadi presiden untuk kedua kalinya. ”Pak Jokowi (Menteri) PDIP mesti banyak. Kalau saya, dikasih cuma empat. Emoh. Tidak mau, tidak mau, tidak mau,” ucap Megawati yang diikuti seluruh kader PDIP di Grand Inna Beach Hotel, Bali, Kamis (8/8) kemarin.

“Iya dong, orang yang nggak bantu saja minta (jatah menteri). Horee.. horee,” pekik Megawati yang kemarin tampak gembira tanpa beban dan penuh canda itu.

Putri Presiden Pertama Republik Indonesia Soekarno itu berseloroh meminta banyak menteri ini karena PDIP telah berjuang membantu Jokowi dalam memenangkan menjadi kepala negara di 2019 ini. Sehingga dia meminta kepada Preisden Jokowi supaya dikabulkan permintaanya mendapatkan banyak jatah kursi menteri. “(usulan) Ini di dalam kongres Partai Bapak presiden, saya meminta dengan hormat, bahwa PDI Perjuangan akan masuk dalam kabinet dalam jumlah menteri yang harus terbanyak. Sepp,” ucap Megawati sambil mengacungkan dua jempolnya.

“Itu baru pukulan, jleeppp,” sambung Mega lagi yang kemudian disambut tawa dari Presiden Joko Widodo, namun disambut senyum kecut Ketua umum Partai Nasdem Surya Paloh maupun Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.

Pernyataan agak menyudutkan Jokowi itu berawal ketika Megawati mengatakan, bahwa PDIP pada 2004 lalu saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terpilih menjadi kepala negara konsisten menjadi oposisi. Partai yang ia pimpin sempat ditawari delapan kursi menteri oleh SBY. Termasuk usai pilpres 2009. “Sepuluh tahun (kader PDI-P tidak ada yang jadi menteri) hidup juga kok. Meskipun anak anak (kader, red) banyak yang menggerutu,” sebut Megawati.

Namun Megawati memutuskan untuk menjadi oposisi. Megawati berujar banyak kader yang kecewa karena tidak menerima tawaran dari SBY tersebut. Tapi Megawati meneguhkan niatnya untuk menjadi opsosisi. “Saya bilang waktu itu, kalau elu (kader PDI-P) pengen jadi menteri, keluar dari PDI Perjuangan, nggak patheken,” imbuh Mega.

Sindir soal BPIP
Sedangkan terkait BPIP, Megawati menceritakan proses penetapannya sebagai Ketua Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila tahun 2017. Padahal Megawati adalah pensiunan Presiden ke-5 itu yang notabene pernah menduduki jabatan paling top di negeri ini. Tapi oleh Presiden Jokowi, melalui Seskab Pramono Anung mengatakan kalau dirinya diberi tugas untuk menjadi ketua Dewan Pengarah sebuah unit kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. “Saya spontan bilang ke Seskab. Kamu mbok ya jangan main-main, jelek-jelek saya ini presiden ke-5 lho. Lha masak melorot jadi unit kerja presiden," tutur Mega.

Meski awalnya sempat mikir-mikir, Megawati lantas menerima. Karena Megawati paham, kalau cuma unit kerja presiden, maka tidak mungkin dirinya bisa memanggil pejabat sekelas menteri. “Ya udah tak terima, biarpun cuma unit kerja. Tapi kok pak Jokowi kebangetan ya,” sambat Mega kepada Seskab Pramono Anung kala itu.

Namun tak lama kemudian, Megawati saat bertemu Presiden Jokowi langsung mengusulkan agar lembaga itu diganti menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Jadi bukan lagi menjadi unit kerja presiden, tapi diubah sebagai badan yang langsung berhubungan dengan Presiden dan lebih punya kewenangan untuk urusan pembinacaan Pancasila. Hingga pada Februari 2018, lembaga itu resmi berubah menjadi BPIP. “Tapi sampai hari ini (BPIP) susah banget lho ketemu Pak Jokowi, aduh payah deh, padahal saya ini istilah orang Jakarta, kan mpoknya (Jokowi),” ungkap Megawati.

Image
Janji Jokowi
Presiden Jokowi, dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa pentingnya PDI Perjuangan menjadi bagian dari pembangunan Sumber Daya Manusia menghadapi tantangan kemajuan bangsa di tengah kondisi global yang semakin canggih. Di akhir pidatonya, Jokowi menjawab salah satu kritikan Megawati. “Tadi bu Mega kan menyampaikan ya jangan empat (Menteri). Tapi kalau yang lain cuma dua, lalu PDI-P dapat empat, berarti kan sudah dua kali lipat,” jelas Jokowi.

“Jadi kalau nanti yang lain tiga (menteri) maka PDIP belum tentu juga, tapi yang jelas PDI Perjuangan pasti yang terbanyak. Itu jaminannya saya,” tegas Jokowi.

Presiden Jokowi mengungkapkan kabinetnya kemungkinan akan berisi 34 anggota. Namun, ia mengaku belum membagi-bagikan kursi menteri itu kepada partai manapun, termasuk PDIP.

Sementara itu, pembukaan Kongres V PDI Perjuangan itu dihadiri banyak pejabat dan menteri. Selain Presiden Jokowi, juga hadir Wakil Presiden Jusuf Kalla, Wapres terpilih KH Makruf Amin, Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan sejumlah Menteri kabinet Indonesia Kerja. Ada juga elit koalisi Indonesia Kerja, seperti Airlangga Hartarto (Ketum Partai Golkar), Surya Paloh (Ketum Partai Nasdem) dan Suharso Monoarfa (PPP)

Hanya Ketum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan serta Ketum Partai Demokrat SBY yang tidak tampak di lokasi Kongres PDIP.

Respon Nasdem
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengaku tidak keberatan dengan pernyataan Jokowi terkait pembagian kursi menteri terbanyak akan diberikan kepada PDIP. Surya Paloh mengatakan Nasdem sepakat dengan apapun yang diputuskan oleh Jokowi terkait pembagian kursi menteri tersebut.

"Kita sepakat saja. Nasdem tidak punya kepentingan untuk mengharapkan berapa dan mesti apa," ucap Surya saat ditemui usai pembukaan Kongres V PDIP di Bali, Kamis (8/8) kemarin.

Ia pun mengaku Nasdem tidak pernah meminta kepada presiden berapa kursi menteri yang harus diberikan. "Yang penting itu terbaik," ucapnya.

Dua Agenda
Sementara itu, ada dua agenda penting dalam pelaksanaan Kongres ke V PDI Perjuangan di Bali, Kamis (8/8/2019). Pertama adalah menghadapi pilkada serentak 2020 di 9 provinsi (Gubernur) dan 224 Kabupaten yang ada di 32 provinsi. Kedua, tentang target kemenangan PDI Perjuangan dalam pemilu 2024 nanti. PDI P ingin mendulang kemenangan tiga kali berturut turut.

Ahmad Basarah, Wasekjen DPP PDI Perjuangan mengatakan, agenda kongres ini membahas banyak hal terkait internal partai. Namun fokus pada persiapan Pilkada serentak 2020 dan tiga kali berturut-turut pada 2024. Seperti diketahui, PDI Perjuangan menang pemilu Indonesia sejak 2014 dan 2019 kemarin.

Sedangkan terkait dengan susunan kepengurusan DPP PDI Perjuangan 2019-2024 Basarah mengatakan hal tersebut adalah hak preogratif ketua umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Termasuk mengenai wacana adanya jabatan baru, sebagai Ketua Harian. “Itu hak preogratif Ketua Umum yang menentukan mengenai siapa DPP kedepan dan bagaimana strukturnya,” jelas Basarah. Wacana yang beredar di arena Munas, Puan Maharani dan Prananda Prabowo adalah calon kuat Ketua Harian DPP PDI-P.

PDIP Jatim
Senada, Ketua DPD PDI Perjuangan JAwa Timur, Kusnadi SH mengaku sampai selesai pembukaan Kongres V, belum ada informasi mengenai bagaimana komposisi Pengurus DPP lima tahun mendatang. Semuanya akan diputuskan dan diselesaikan pada Kongres kali ini.

“Jawa Timur ikut apapun keputusan dari Ketua Umum, Karena Bu Mega adalah pemegang Formatur tunggal yang berhak menentukan bagaimana struktur DPP nanti,” jelas Wakil Ketua DPRD Jatim ini.

“Mungkin besok (hari ini, red) sudah ada keputusan,” sambung Kusnadi yang kemarin datang ke Kongres bersama seluruh Pengurus Harian DPD Jatim serta ribuan kader PDI-P Jatim. n

Berita Populer