Meski Diprediksi Bakal Maju Tapi Ini Tantangannya

SURABAYAPAGI.com – Ekonomi digital digadang-gadang jadi masa depan baru bagi semua orang. Salah satunya yakni Fintech, tahun 2025 industri teknologi finansial ini bakal memproyeksikan nilai pasar ekonomi digital di Indonesia bisa mencapai US$ 100 miliar.

Selain itu, fintech juga bakal jadi penyumbang lapangan pekerjaan baru. Meski demikian, jalan tempuh tak selalu mulus. Ada tantangan yang harus dihadapi untuk menggapi itu semua.

Dalam Indonesia Fintech Forum 2019 di Auditorium Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (4/9/2019). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah dan otoritas harus mengantisipasi tantangan yang muncul dari pengembangan fintech di Indonesia.

Pertama, metode pembelajaran saat ini bersifat praktis sehingga belum mampu mendorong Sumber Daya Manusia (SDM) untuk berinovasi. Selama ini, menurutnya masyarakat Indonesia selalu belajar ilmu praktis, pertambahan, perkalian, pengurangan, matriks, dan sebagainya.

Kedua, pemerintah perlu mengantisipasi fenomena winner takes all pada industri fintech. “Yang menang dalam proses, itu diambil semua. Yang lain gugur dalam prosesnya. Ini hubungannya dengan keseimbangan,” kata dia.

Ketiga, industri ini rentan terhadap risiko pencucian uang (money laundering). Ia pernah mengatakan bahwa ada tantangan seperti upaya memecah transaksi (smurfing) melalui fintech. Tindakan seperti ini dilakukan karena transaksi melalui fintech dibatasi Rp 100 juta.

Lalu, ada pula persoalan pseudonimity terkait mata uang virtual seperti bitcoin. Hal seperti ini membuat pelaku transaksi tidak dapat diidentifikasi. Darmin ingin persoalan seperti ini diatur dalam kebijakan terkait fintech.

Keempat, perlu ada antisipasi penyalahgunaan data pribadi. Apalagi, belakangan sempat beredar kabar bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) disalahgunakan. Ada juga yang menyebut data pengguna di Gojek, Grab hingga e-commerce dipakai oleh fintech.

Untuk itu, pemerintah dan otoritas perlu mendukung pertumbuhan fintech di Indonesia, seperti menyeimbangkan antara mitigasi risiko dan membukan ruang inovasi. Serta, perlu adanya pemahaman terhadap lanskap, ekosistem dan dinamika industri.

“Kunci keberhasilan semua itu adalah proses inovasinya serta kualitas sumber daya manusia. Maka itu pemerintah pada 2020 mulai fokus memberikan pendidikan, pelatihan dan advokasi,” ungkap Darmin.

Karena bagaimanapun, kata Darmin, inklusi keuangan melalui fintech justru lebih dalam dibandingkan perbankan. Untuk mengoptimalkan potensi inovasi layanan keuangan berbasis teknologi maka ada beberapa isu yang harus diselesaikan.

Diantaranya, fintech menjadi pendorong tercapainya inklusi keuangan, perlu manajemen risiko melalui model regulatory sandbox, kehadiran sistem perlindungan konsumen yang kuat, dan adanya ekosistem digital.