Negara Wajib Datangkan Vaksin, Masyarakat Punya Hak Pilih

Vaksin Sinovac asal China

 

Pandangan Dokter

 

 

 

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Tidak hanya di Indonesia, isu vaksin memang begitu hebat di seluruh belahan dunia. Bahkan, kehadiran vaksin yang mulanya ditunggu-tunggu oleh masyarakat Surabaya, kini menjadi ketakutan tersendiri.

Meski beberapa orang sudah di suntikkan vaksin, namun tidak bisa dipungkiri bahwa ketakutan ada masyarakat yang meragukan vaksin sinovac dari segi efikasi. Mengingat kemunculan efikasi vaksin sinovac hanya menginjak angka 65,3%.

Alfian Nur Rosyid Sp.P, dokter dari Rumah Sakit Universitas Airlangga (RSUA) yang juga Sekretaris Satgas Covid-19 RSUA membenarkan hal itu. "Iya memang berbeda dengan vaksin pfizer dan moderna yang efikasinya mencapai angka 90% lebih. Itu sungguh jauh berbeda," ujarnya.

Karena perbedaan efikasi yang jauh, dr. Alfian menjelaskan, Indonesia juga harus mendatangkan vaksin Moderna dan Pfizer. "Tidak menutup kemungkinan Negara Indonesia juga akan mendatangkan vaksin moderna maupun pfizer. Tapi yang pasti, vaksin sinovac yang sudah tiba akan dihabiskan terlebih dahulu," ungkap dr Alfian.

Pro dan kontra masyarakat terkait vaksin memang tidak ada hentinya. Pada dasarnya, terang dr. Alfian, Negara memiliki kewajiban untuk mendatangkan vaksin demi kepentingan umum. “Namun, masyarakat juga memiliki hak untuk memilih kesehatannya sendiri. Sejauh ini aturan yang berjalan seperti itu," paparnya kepada Surabaya Pagi, Kamis (14/1/2021).

Dirinya menilai, berbeda halnya ketika yang tiba di Indonesia adalah vaksin Pfizer atau Moderna yang efikasinya jauh lebih tinggi. Masyarakat akan lebih tenang dan tentunya cemoohan tentang vaksin terminimalisir.

"Kalau yang dateng pfizer atau moderna mungkin situasinya berbeda ya. Karena uji klinis vaksin Sinovac ini juga masih belum final. Izin yang dikeluarkan BPOM juga dalam tanda kutip 'darurat'," tuturnya.

Meski demikian, masyarakat juga tetap harus menjaga etikanya. Kalaupun tidak ingin divaksin, "Jangan sampai ada gerakan-gerakan atau provokasi di golongan masyarakat. Akan bisa terjerat hukum jika memang ditemukan ada," kata dr. Alfian.

Pro kontra vaksin dikalangan masyarakat memang dilumrahkan oleh Dokter RSUA itu. Pasalnya, tidak hanya masyarakat sipil, tenaga kesehatan pun merasakan hal yang sama.

"Tidak sedikit tenaga kesehatan yang takut untuk di vaksin. Saya berikan literasi-literasi secara langsung, sehingga mereka bisa menerima dengan lapang dada," ungkapnya.

Meski vaksin sedang diperbincangkan pada akhir-akhir ini, ada hal lain yang perlu diperhatikan, yakni, "Perlu ditekankan, meski sedang menyoroti kehadiran vaksin, namun tetap jangan mengabaikan protokol kesehatan. Jika vaksin sifatnya hak bagi masyarakat, protokol kesehatan adalah bersifat wajib bagi masyarakat, pungkasnya. mbi/cr2/rmc