NPL Hingga 46%, PD. BPR Kota Kediri Perlu Evaluasi

SURABAYAPAGI.com, Kediri - Perusahan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kota Kediri memerlukan evaluasi serius dalam penyelamatan kualitas sebuah bank. Pasalnya, di tahun 2018 angka kredit bermasalah atau Non Perfoming Loan (NPL) pada PD. BPR Kota Kediri mencapai 46%.
Hal itu diketahui dari rekomendasi Komisi B DPRD Kota Kediri dalam pembahasan APBD 2019 pada akhir tahun lalu. Rekomendasi itu menyebutkan sebagai upaya penyelamatan, PD. BPR Kota Kediri harus transparan dalam memberi informasi persoalan dan kendala yang dihadapi selama ini.
Ketua Komisi B DPRD Kota Kediri, Nurudin Hasan mengatakan, perlunya evaluasi pada PD. BPR Kota Kediri tidak hanya dilakukan pada pimpinan namun harus pada keseluruhan. Pasalnya, kondisi PD. BPR Kota Kediri saat ini dinilai sudah tidak sehat. "Ini harus butuh revolusi. Sebab penyakit PD. BPR ini sudah akut. Sebab NPL-nya tiap tahun terus meningkat," ujarnya, Kamis (17/1/2019).
Nurudin menjelaskan, terdapat sejumlah penyebab meningkatnya NPL pada PD. BPR Kota Kediri. Salah satunya mudahnya dalam pemberian kredit kepada nasabah. "Ada banyak kredit yang harusnya tidak bisa dicairkan tapi justru dicairkan. Ini penyebab NPL menjadi tinggi, harusnya PD. BPR lebih selektif lagi dalam memberikan kredit," jelasnya.
Salah satu contoh kredit macet pada PD. BPR Kota Kediri yakni kredit senilai Rp 500 juta dengan nasabah di Desa Jambangan Kabupaten Kediri. Dalam kredit tersebut menurut Nurudin, ternyata dilapangan dibagi oleh tiga nasabah hingga akhirnya mengalami kemacetan dalam pembayaran.

Diketahui, dari data Komisi B DPRD Kota Kediri, tahun 2018 lalu kondisi NPL PD. BPR Kota Kediri mencapai 46%, 56% brutto, kredit macet sebesar Rp 14 miliar, kredit kurang lancar Rp 1,1 miliar dan kredit diragukan sebesar Rp 1 miliar. "Disini disimpulkan dengan banyaknya cabang PD. BPR Kota Kediri ternyata tidak menambah kinerja baik namun justru buruk," tandas Nurudin Hasan politisi PKB. Can