OPD Masih Lambat Respon Gubernur Baru

author surabayapagi.com

- Pewarta

Sabtu, 16 Feb 2019 09:26 WIB

OPD Masih Lambat Respon Gubernur Baru

Solechan Arif Wartawan Surabaya Pagi Meski Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sudah hampir tujuh bulan, sejak ditetapkan KPU Jatim sebagai pemenang Pilgub 2018 lewat rapat pleno 24 Juli 2018, namun belum direspon secara menyeluruh oleh Pemprov Jatim. Buktinya masih ada beberapa fasilitas publik yang menggunakan gambar pemimpin lama. Salah satunya adalah fasilitas Wifi id yang ada di lingkungan kantor Gubernur Jawa Timur di Jalan Pahlawan 110 Surabaya. Masyarakat maupun Aparatur Sipil Negera (ASN) yang ingin menikmati fasilitas Wifi masih disuguhi gambar Gubernur dan Wakil gubernur Soekarwo Saifullah Yusuf. Foto Pakde dan Gus Ipul itu terpampang jelas sebagai gambar pembuka beserta keterangan welcome to East Java Provincial Government. Padahal sejak sejak 13 Pebruari pasangan Khofifah - Emil resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. Sumber yang dihubungi Surabaya Pagi, menyebut fasilitas umum di kantor Gubernur Jatim menjadi tanggung Jawab Biro Administasi Umum. OPD yang berada di kantor Gubernur Jalan Pahlawan Surabaya ini dikomandani Ashari Abubakar. Ini karena anggaran untuk pembayaran wifi id masuk dalam anggaran Belanja Biro Umum. Tidak tanggapnya OPD dalam bekerja seolah sudah dirasakan Gubernur Khofifah sebelumnya. Ini terlihat saat ia sidak di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Jawa Timur Gubernur perempuan pertama itu mengingatkan kepada Dinas Kominfo Provinsi Jatim untuk menerapkan CETAR (Cepat, Efektif, Tanggap, Transparan, dan Responsif). Sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki command center harus CETAR. Khofifah menginginkan CETAR sebagi ruh bagian layanan aparatur sipil negara (ASN) dan OPD di Pemprov Jatim. CETAR pada masing-masing OPD akan dilakukan audit. Karena itu quick response dalam layanan OPD menjadi penting. Dinas A kurang CETAR, Dinas B kurang CETAR. Kurangnya seperti apa? Misalkan dinas tersebut merespon tetapi kurang efektif. Kemudian ada dinas yang merespon dan efektif, tetapi kurang transparan, jelas orang nomor satu di Jatim. Terkait ini Kepala Biro Umum Ashari Abubakar yang dihubungi Surabaya Pagi, mengatakan jika kewenangan Wifi id tersebut menjadi tanggung Jawab Dinas Kominfo itu kewenangannya Kominfo bantahnya.

Editor : Redaksi

Tag :

BERITA TERBARU