•   Sabtu, 29 Februari 2020
Geliat Partai Politik

PDIP Bakal ‘Dikeroyok’

( words)
FOTO: Whisnu Sakti Buana Eri Cahyadi Machfud Arifin


SURABAYA PAGI, Surabaya – Rekomendasi Partai Amanat Nasional (PAN) kepada mantan Kapolda Jatim Irjen Pol (Purn) Machfud Arifin sebagai Calon Walikota (Cawali), diprediksi bakal mengubah peta politik menjelang Pemilihan Walikota (Pilwali) Surabaya 2020. Partai-partai yang punya 5 kursi di DPRD Kota Surabaya seperti Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Golkar, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan berperan penting dalam rangka membentuk koalisi. Sedang PDI Perjuangan (PDI-P) yang memiliki 15 kursi, terancam “dikeroyok” parpol-parpol yang nantinya membentuk koalisi besar.
----------------
Potensi PDIPhead to head dengan koalisi besar diungkapkan pengamat politik dari Surabaya Survey Center (SSC) Surokim Abdussalam, pengamat politik Universitas Airlangga (Unair) Suko Widodo, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD Partai Golkar Surabaya Arif Fathoni, Sekretaris DPC Partai Gerindra Surabaya AH Toni, dan Wakil Sekretaris DPW PKB Jatim Fauzan Fuadi. Mereka dihubungi terpisah, Jumat (17/1/2020), terkait gerak cepat PAN yang memberikan rekomendasi kepada Machfud Arifin (MA).
Menurut Peneliti SSC Surokim Abdussalam, rekomendasi PAN itu paling tidak akan memantik partai politik (parpol) lain akan membuka sinyal dan lebih terbuka dibandingkan sebelumnya. Untuk itu, menurut Surokim, Machfud Arifin harusnya intens menjalin komunikasi dengan partai politik lain. Sebab, PAN hanya memiliki 3 kursi di DPRD Surabaya. Artinya, masih kurang 7 kursi lagi sebagai syarat minimal untuk maju dalam Pilwali Surabaya 2020.
"Paling tidak, partai-partai politik bakal memberi sinyal atau lebih terbuka, tidak seperti sebelumnya. Oleh sebab itu, Pak Machfud dituntut untuk lebih aktif dalam mencari kawan koalisi pascarekom PAN," cetus Surokhim kepadaSurabaya Pagi, Jumat (17/1)
Sampai di sini, lanjut Surokim, partai-partai yang mengantongi lima kursi bakal menjadi penting posisinya bagi Machfud. Di lain pihak, sikap PDIP nantinya bakal menjadi faktor penentu, apakah Pilwali Surabaya 2020 mendatang bakal terjadi paslon tunggal atau dua paslon kontestan. Artinya, Pilwali 2020 mendatang berpotensi besar terjadihead to head. Saling berhadapan yang dimaksud adalah calon dari partai banteng bakal melawan calon dari partai koalisi. Soalnya, jika ditinjau dari safari politik Machfud Arifin, partai koalisi berpotensi besar mengusungnya.
"Bisa saja rekom PDIP diberikan ke Pak Machfud, mengingat jasa beliau sebagai TKD untuk Pilpres di Jatim. Kalau begitu, bakal terjadi calon tunggal. Maka selesai sudah (Pilwali Surabaya, red). Oleh sebab itu, rekom PDIP bakal menentukan," papar Surokhim.
Meski begitu, Surokim melihat Pilwali Surabaya 2020 sepertinya tidak akan ada pasangan calon tunggal. "Bacaan saya dengan keluarnya rekom PAN untuk Pak Machfud, maka rekomendasi PDIP akan sangat kompetitif. Tapi bagaimanapun, rekom PAN untuk Pak Machfud, mendobrak kebuntuan,” tandasnya.

Kesadaran Parpol
Sementara itu, Sekretaris DPC Partai Gerindra Surabaya AH Toni mengatakan Gerindra menawarkan paslon tunggal ke PDIP. Jika tawaran itu tidak direspon PDIP, maka Gerindra bersama partai lainnya akan berkoalisi menghadapi paslon yang diusung PDIP. "Kami sudah membangun komunikasi, karena tidak menutup kemungkinan Pilwali nanti peluang bisa mengusulkan satu pasangan calon saja," ujar Toni.
Tapi jika PDIP mengusung calonnya sendiri tanpa berkoalisi, Gerindra bersama koalisi partai siap menghadapinya. Gerindra, lanjutnya, hanya memiliki 5 kursi, sehingga perlu koalisi untuk menghadapi PDIP. "Bukan semangat mengeroyok. Kita bersatu karena ada kesadaran bahwa tidak bisa berjalan sendiri (perlu koalisi, red),” ungkap Toni yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya ini.
Untuk diketahui, Gerindra sendiri berpeluang mengusung Machfud Arifin. Pria asli Surabaya itu bahkan sudah mendaftar ke partai bentukan Prabowo Subianto itu. Dari penilaian yang dilakukan, skor Machfud Arifin tertinggi disbanding bakal cawali lainnya.
Ini berarti, sudah ada 8 kursi jika PAN dan Gerindra mengusung Machfud Arifin. Sedang DPC PKB Surabaya sudah mengusulkan Machfud untuk diusung parpolnya sebagai Bacawali Surabaya di Pilwali 2020. Usulan tertuang dari hasil rapat pleno DPC tanggal 27 Desember 2019. Hanya saja, belum ada kepastian. PKB masih menunggu siapa bakal calon wakil yang akan dipilih Machfud. Jika PKB nantinya berkoalisi, maka posisi Machfud Arifin aman untuk maju Pilwali.
“Surabaya kita hanya bicara Cawawali. Karena Cawawali, kita berharap koalisi partai pengusung Pak Machfud Arifin ngumpul dulu untuk menentukan siapa wakilnya,” cetus Wakil Sekretaris DPW PKB Jatim, Fauzan Fuadi. “Misalnya ada yang merekomendasikan Pak Machfud langsung dengan paket wakilnya, sementara koalisi lain belum diajak bicara. Tidak bisa gitu. Nanti kami akan duduk bareng,” imbuhnya.

Sinyal Golkar
Sementara itu, Partai Golkar Surabaya memberikan sinyal tidak akan berkoalisi dengan PDIP dan lebih memilih berkoalisi dengan parpol lain. Hanya saja, siapa yang bakal diusung parpol ini belum ada kejelasan, apakah Machfud Arifin atau tokoh lain. Apalagi Golkar juga memiliki kader potensial. Sebut saja Wakil Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur KH Zahrul Azhar Asad. Pria yang akrab disapa Gus Hans ini juga cukup kuat di kalangan massa Nahdhiyin. Apalagi pada Pilgub Jatim 2018, ia menjadi Jubir Khofifah Indar Parawansa.
"Kita sudah berkomunikasi dengan partai politik lainnya non-PDIP. Karena secara normatif, PDIP bisa mengusung sendiri kadernya tanpa berkoalisi," kata Ketua Bappilu DPD Partai Golkar Surabaya, Arif Fathoni.
Menurut Toni, Golkar menginginkan koalisi yang sederajat dengan partai lainnya. "Koalisi juga tidak bisa dinilai dengan jumlah kursi. Artinya, kesepahaman itu berbasis dengan hasil elektoral dalam pemilu sebelumnya," terang anggota Komisi A DPRD Surabaya ini.
Mengenai calon yang bajal diusung, Toni mengatakan sudah ada beberapa nama yang dibidik. Salah satunya, Gus Hans. Apalagi, menurut Toni, Gus Hans telah aktif turun ke tengah-tengah masyarakat. Ketiga nama bacawali itu sudah diserahkan ke DPD Partai Golkar Jawa Timur sejak Desember 2019. “Calon kita berikan kesempatan untuk bergerilya. Sedangkan partai memanaskan mesin politiknya. "Kalau (cawali) nonkader tidak bisa kita sebutkan," papar dia.n rga/rko/alq

Berita Populer