Pihak yang Laporkan Bupati Saiful Ilah ke KPK, Diyakini Bukan Orang Sembarangan. Diduga karena Persaingan Politik Jelang Pilkada Sidoarjo 2020Tim Wartawan Surabaya PagiSURABAYAPAGI.COM, Sidoarjo Di balik operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Sidoarjo Saiful Ilah, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkap adanya informan dari internal Pemkab Sidoarjo. Ini yang kemudian membuat sejumlah pihak bertanya-tanya, siapa informan tersebut. Apalagi setelah penangkapan Bupati Saiful Ilah, tiba-tiba saja ada pesta. Tak hanya tumpengan sekelompok mahasiswa. Bahkan, anak buah Bupati Saiful, yakni Kepala Dinas Perhubungan Sidoarjo Bahrul Amig, langsung menggelar deklarasi pencalonannya sebagai bakal calon bupati di Pilkada Sidoarjo 2020 bersama PDIP dan PPP. Spekulasi pun mencuat, ada yang menyebut bahwa pelaporan ke KPK karena diduga persaingan politik di Pilkada Sidoarjo 2020 nanti. Mengingat Bupati Saiful menyiapkan putranya, Amir Aslichin alias Mas Iin, sebagai calon bupati. Namun ada juga yang menduga laporan ke lembaga antirasuah itu karena rebutan proyek di lingkungan Pemkab Sidoarjo.
------------------
Demikian informasi yang dihimpun tim wartawanSurabaya Pagi dari sejumlah ASN di lingkungan Pemkab Sidoarjo, anggota DPRD Sidoarjo, dan sejumlah elit parpol di kota Delta itu, Kamis (9/1/2020). "Saya prihatin dengan OTT Bupati Saiful Ilah, ini peringatan bagi ASN untuk tidak main-main dengan korupsi atau pungli," ujar anggota DPRD Sidoarjo M Nizar, kemarin.
Menurut Nizar, yang anggota Komisi C DPRD Sidoarjo, pihaknya sudah menengarai ada yang tidak beres dengan pelaksanaan proyek yang dikerjakan Pemkab Sidoarjo. Sebab, pada saat sidak proyek akhir Desember 2019 lalu, Komisi C menemukan banyak proyek yang tidak selesai hingga batas tanggal ditentukan yakni 27 Desember 2019.
"Proyek yang kami sidak itu termasuk Pembangunan Pasar Porong yang dikerjakan PT Rudy Jaya milik kontraktor Ibnu Ghofur yang ditangkap KPK selaku pemberi suap ke bupati," beber anggota Komisi C dari Fraksi Partai Golkar ini.
Mengenai adanya orang dalam yang melaporkan ke KPK, M Nizar mengatakan hal itu bisa terjadi. Sebab, menurutnya, orang dalam Pemkab mungkin ada yang tidak suka dengan kebijakan bupati yang memberikan ijin pada kontraktor penggarap proyek tidak selesai untuk memperpanjang penyelesaian proyek. "Jadi bukannya memberi sanksi pada kontraktor proyek molor, malah memberi keleluasaan meneruskannya," duga dia.
Baidlowi, salah pengurus DPC PPP Sidoarjo mendukung penuh tindakan KPK dalam menguak kasus korupsi di Sidoarjo. "Ini kami tunggu lama, karena sudah banyak daerah yang kena OTT seperti Mojokerto dan Jombang, namun Sidoarjo kok dilewati, makanya begitu tahu KPK turun ke Sidoarjo dan menangkap Bupati Saiful Ilah, kami sangat apresiatif," tegasnya.
Sementara itu, kalangan ASN Pemkab Sidoarjo enggan menyebut nama siapa informan KPK dari kalangan Pemkab sendiri. Jangan mas, takut kena semprot atasan," kata seorang ASN Pemkab Sidoarjo.
Meski begitu, ia menduga motif politik jelang Pilkada Sidoarjo dan persaingan perebutan proyek, menjadi alasan melaporkan adanya korupsi di Pemkab. Mungkin mau Pilkada atau karena ada yang tak kebagian proyek, bisa jadi kan, ungkapnya.
Internal Pemkab
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata terang-terangan mengungkap ada sosok informan di balik OTT Bupati Sidoarjo Saiful Ilah. Dia mengatakan informan dalam kasus ini dari jajaran internal Kabupaten Sidoarjo. "Terkait kejadian ini kita tidak periksa saksi-saksi, tapi kita mendapatkan infomasi dari informan. Informan dari orang dalam kabupaten (Sidoarjo)," kata Alexander Marwata di KPK, Rabu (8/1) malam.
Alex mengatakan KPK dan informan yang merupakan itu secara intensif menjalin komunikasi soal informasi dugaan suap tersebut sejak 6 bulan. Alex menyebut untuk melakukan OTT terhadap Saiful Ilah itu KPK mengikutinya hingga Padang. "Kita ikuti. Bahkan dalam rangka lakukan OTT itu sendiri, tim KPK mengikuti yang bersangkutan sampai ke Padang, Padang kita ikuti perjalanannya sampai naik pesawat Padang ke Surabaya kita ikutin satu pesawat bahkan tim kami juga. Kita ikuti, tentu informasi kita terima dari informan, selain dari percakapan," sebutnya.
Hasilnya, OTT di Sidoarjo yang berlangsung Selasa (7/1/2020), Tim KPK menemukan barang bukti dugaan korupsi berupa uang tunai sebanyak Rp1,8 miliar. Dalam kasus ini, KPK menetapkan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah sebagai tersangka penerima suap sejumlah proyek infrastruktur di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Proyek-proyek itu berupa proyek pembangunan Wisma Atlet senilai Rp 13,4 miliar, proyek pembangunan Pasar Porong senilai Rp 17,5 miliar, proyek Jalan Candi-Prasung senilai Rp 21,5 miliar, dan proyek peningkatan Afv. Karag Pucang Desa Pagerwojo Kecamatan Buduran senilai Rp 5,5 miliar.
KPK juga menetapkan Sunarti Setyaningsih (Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air/PU-BMSDA), Judi Tetrahastoto (Pejabat Pembuat Komitmen Dinas PU-BMSDA) serta Sanadjihitu Sangadji (Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan). Sedangkan Ibnu Ghopur dan Totok Sumedi kontraktor swasta ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.
Sindir Kadishub
Sementara itu, Sekda Kabupaten Sidoarjo Ahmad Zaini menyindir Kepala Dishub Sidoarjo Bahrul Amig yang menggelar deklarasi calon bupati bersama PDIP dan PPP di Kantor DPC PDIP Sidoarjo, sesaat setelah penangkapan Bupati Saiful Ilah. "Secara aturan, memang kalau sudah resmi mendaftar ke KPU atau resmi berstatus calon, harus mundur. Tapi kan ASN itu harus netral," cetus Zaini, Kamis (9/1/2020).
Selain itu, ASN juga tidak boleh berafiliasi atau menjadi anggota partai. Karena ASN harus netral, menurut dia, pejabat yang nyalon bupati sebaiknya mundur.
"Harus professional, mana urusan politik, mana kewajiban sebagai ASN," ungkapnya.
Untuk diketahui, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo, Bahrul Amig, menggelar deklarasi di Kantor DPC PDIP Sidoarjo bersama PPP, Rabu (8/1/2020). Bahkan sejak beberapa waktu lalu, Amig sudah mendaftar ke PDIP ketika partai berlambang Banteng moncong putih tersebut membuka penjaringan pendaftaran Cabup dan Cawabup Sidoarjo.
Pada saat itu, Bahrul Amig mengaku bersyukur, PDIP pada akhirnya memutuskan berkoalisi dengan PPP untuk mengusung dirinya. Dia sampaikan bahwa tekadnya sudah bulat untuk maju di Pilbup 2020. Sebagai ASN di lingkungan Pemkab Sidoarjo, Amig menegaskan, masa pensiunnya masih 10 tahun lagi. Dia rela mundur dari jabatannya sekarang untuk mewujudkan Sidoarjo yang lebih baik.
"Saya lahir di Prasung (Sidoarjo). Kalau kita lihat masa pensiun saya, masih kurang 10 tahun lagi. Tapi saya harus ambil langkah ini. Saya rela demi Sidoarjo yang lebih baik," ujarnya diiringi sorak sorai pendukungnya.
Mengenai waktu deklarasi yang bersamaan dengan ditangkapnya Saiful Ilah Bupati Sidoarjo oleh KPK, Bahrul Amig enggan berkomentar. "Saya no comment soal itu," ujarnya.
Bukan Sembarangan
Direktur Parliament Watch Umar Sholahudin mengatakan, dirinya menduga orang dalam Pemkab Sidoarjo yang menjadi informan KPK adalah bukan orang sembarangan. Pasalnya, informan tersebut harus dekat dan tahu apa-apa saja yang akan dilakukan oleh tersangka Saiful Ilah, termasuk ketika hendak menerima uang suap. "Saya menduganya seperti itu," ungkap Umar kepadaSurabaya Pagi, Kamis (09/1). "Ada orang-orang dalam lingkaran yang tidak puas dengan kerja bupati."
Selain itu, menurut catatan dosen FISIP Universitas Wijaya Kusuma (UWK) Surabaya ini, dugaan korupsi di lingkungan pemerintahan daerah sebetulnya bisa didiagnosa dari gejala-gejala nya. Dari kasus-kasus korupsi yang terungkap, hal itu terjadi jelang momen-momen pilkada. Apalagi, kalau petahana maju kembali.
"Jelang pilkada, bisa dilihat dalam APBD apakah dana hibah maupun dana-dana sosial itu naik apa tidak?" papar Umar. "Bagi kepala daerah yang berniat melanggengkan kekuasaannya, biasanya dana-dana itu naik anggarannya," imbuhnya.
Bupati Ditahan
Setelah ditetapkan sebagai tersangka suap, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah ditahan di rumah tahanan (Rutan) KPK. Pantauan di lokas, Saiful keluar dari Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, sekitar pukul 03.48 WIB, Kamis (9/1/2020). Saiful keluar dengan tangan diborgol dan memakai rompi berwarna oranye khusus yang dikenakan tersangka KPK.
Kepada wartawan, Saiful mengaku tidak menerima apapun dalam kasus dugaan suap ini. Dia mengatakan tidak tahu menahu soal pemberian suap. "Ya kita kurang tahu. Saya sendiri nggak dapat apa-apa," kata Saiful.
Dia mengatakan akan mengikuti proses hukum. Saiful juga menyebut akan membuktikan di persidangan nanti. "Ya buktinya belum tahu. Kita (buktikan) di sidang," tandas bupati yang akrab disapa Abah Ipul ini.n jk/sg/rga
