SURABAYAPAGI.COM, Surabaya Sebanyak 14 kepala daerah di Jawa Timur telah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 2014 silam. Terakhir, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah terjaring operasi tangkap tangan (OTT), karena diduga menerima suap terkait proyek infrastruktur senilai Rp 59 miliar pada Selasa (7/1/2020) lalu. OTT ini juga berpotensi menimpa pejabat Pemkot Surabaya dan Pemkab Gresik, yang hingga detik ini belum tersentuh lembaga pimpinan Komjen Pol Firli Bahuri. Dua daerah ini diyakini dipelototi KPK. Selain sama-sama bakal menggelar Pilkada 2020, proyek fisik di Surabaya dan Sidoarjo juga terbilang besar-besar. Belum lagi soal perizinan yang ditengarai masih memberi celah adanya praktik percaloan.
-------
Sinyalemen itu diungkapkan Wakil Sekretaris DPC Gerindra Surabaya Bagiyon, Ketua DPRD Gresik Fandi Ahmad Yani, Direktur Parliament Watch Umar Sholahudin, dan pakar hukum pidana Universitas Bhayangkara (Ubhara) Surabaya Djoko Sumaryanto, Ketua KPK Firli Bahuri, yang dihubungi terpisah, Minggu (12/1/2020).
Sebelumnya pada tahun 2018, Bupati Tulungagung Syahri Mulyo ditangkap KPK karena telah beberapa kali menerima suap dari seorang kontraktor. Total uang suap mencapai Rp 2,5 miliar. Tujuannya memberikan sejumlah proyek pembangunan infrastruktur di Dinas PUPR Pemkab Tulungagung. Penangkapan Syahri Mulyo ini juga di saat ia bertarung pada Pilkada Tulungagung 2018 lalu.
Setahun berselang, KPK menyelidiki dugaan korupsi Bupati Sidoarjo Saiful Ilah. Pada 7 Januari 2020, sang bupati tertangkap tangan menerima uang suap untuk pengadaan proyek. KPK sendiri menyita uang Rp1,81 miliar dalam kasus suap proyek infrastruktur itu. Menariknya, penangkapan Saiful Ilah di saat ia menyiapkan anaknya sebagai calon bupati pada Pilkada Sidoarjo 2020.
Total sudah 14 kepala daerah di Jatim yang terjaring KPK sejak 2014 hingga 2020. Selain Bupati Tulungagung dan Bupati Sidoarjo, kepala daerah yang sudah terjaring KPK adalah Eddi Rumpoko (Wali Kota Batu), Masud Yunus (Wali Kota Mojokerto), Mustafa Kamal Pasha (Bupati Mojokerto), Mochammad Anton (Wali Kota Malang), dan Rendra Kresna (Bupati Malang).
Kemudian, Almarhum Fuad Amin (Bupati Bangkalan), Achmad Syafii (Bupati Pamekasan), Bambang Irianto (Wali Kota Madiun), Taufiqurrahman (Bupati Nganjuk), Nyono Suharli (Bupati Jombang), Muhammad Samanhudi Anwar (Wali Kota Blitar), dan Setiyono (Wali Kota Pasuruan).
Tahun ini, Surabaya dan Gresik juga bakal menggelar Pilkada. Walikota Surabaya Tri Rismaharini dan Bupati Gresik Sambari Halim Radianto bakal berakhir masa kepemimpinannya pada 2021. Saat ini tahapan Pilkada 2020 tengah berlangsung.
Proyek Besar
Wakil Sekretaris DPC Gerindra Surabaya Bagiyon mengapresiasi kinerja KPK yang menyasar daerah-daerah, khususnya di Jawa Timur. Menurutnya, potensi korupsi di daerah juga sama masifnya dengan yang terjadi di tingkat pusat. Bahkan, nilainya pun tidak kalah banyaknya.
Terkait sepak terjang KPK ini, Bagiyon menilai Kota Surabaya berpotensi masukwaiting list atau daftar tunggu untuk disergap KPK. Soalnya, dengan nilai APBD 2020 yang mencapai Rp10 triliun, Kota Surabaya punya banyak proyek untuk dikerjakan. "Bupati Sidoarjo itu kan sudah lama diintai KPK. Baru kemarin saja tertangkap. Sama dengan Surabaya, patut diduga masukwaiting list," cetus Bagiyon kepadaSurabaya Pagi, Minggu (12/1). "Cuma urutan yang ke berapa begitu saja," imbuhnya.
Data yang dihimpunSurabaya Pagi, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya, fokusnya pembangunan tahun 2020 ini adalah infrastruktur, kesehatan dan pendidikan. Dengan APBD yang mencapai Rp 10 triliun, Pemkot bakal memiliki banyak proyek besar. Diantaranya, melanjutkan pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) ruas Sememi ke Utara-Fly Over Teluk Lamong. Kemudian juga melanjutkan Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT) ruas Nambangan-Kedungcowek.
Selain itu, ada pula pengadaan tanah dan pelebaranfrontage road Wonokromo, pengadaan tanah dan pembangunan jalan akses menuju Gelora Bung Tomo (GBT). Selanjutnya, dialokasikan dana untuk pengadaan tanah serta pembangunan jalan akses Lapangan Tembak.
Ada pula pengadaan tanah dan pembangunan Jembatan Gunungsari (Gajah Mada), pembangunan box culvert diversi Gunungsari. Dialokasikan pula untuk pembangunan Jembatan
