•   Minggu, 15 September 2019
Pemilu

Pemantau Pemilu Asing, BPN Soroti KPU

( words)
Ketua KPU Arief Budiman mengatakan pihaknya hanya akan menempatkan pemantau Pemilu 2019 dari luar negeri di TPS yang ada di Jakarta. (Foto: SP/IST)


SURABAYAPAGI.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI saat ini sudah mulai membuka pendaftaran untuk pemantau pemilu 2019. Tim pemantau ini nantinya bukan hanya dari Indonesia saja, tapi juga dari lembaga luar negeri dengan pemantau warga negara asing (WNA).
"Laporan yang dilaporkan kemarin ya itu kurang lebih ada 120 delegasi, 120 orang, itu rinciannya macam-macam ada yang dari KPU-KPU negara-negara di luar Indonesia ya, kemudian ada internasional NGO, pemantau pemilu kemudian ada dari negara-negara sahabat yang ada di Indonesia," kata Ketua KPU Arief Budiman di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (26/3).
Adapun Bawaslu merilis 51 lembaga pemantau Pemilu. Dari jumlah tersebut, terdapat dua lembaga pemantau Pemilu asing yakni Asia Democracy Network dan Asian Network For Free Election.
Arief Budiman juga mengatakan pihaknya hanya akan menempatkan pemantau Pemilu 2019 dari luar negeri di TPS yang ada di Jakarta. Arief menyampaikan hal itu dilakukan karena keterbatasan sumber daya manusia KPU pada hari pemungutan suara.
Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf meminta Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga percaya terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait pemantau Pemilu asing. TKN berharap persoalan pemantau Pemilu asing tak dijadikan apabila Prabowo-Sandiaga kalah dalam Pilpres 2019. "Jadi kita sudah ada KPU, kita percayakan pada KPU semua kebijakan-kebijakan dari KPU udah kita hormati," kata Wakil Ketua TKN Rosan Roeslani di The Hall, Senayan City, Jakarta, Rabu (27/3).
Menurut dia, tidak ada upaya sama sekali dari calon presiden petahana nomor urut 01, Jokowi untuk melakukan intervensi seperti yang dikhawatirkan oleh BPN. Sebab, selain sudah mempercayakan proses Pemilu sepenuhnya kepada KPU, TKN juga tidak pernah dengan sengaja membesar-besarkan atau mempermasalahkan suatu hal.
"Coba lihat kita selama ini enggak ada kan membuat suatu hal yang sifatnya satu settingan atau satu hoaks enggak ada lah. Semuanya kita membawa adem, kita lihat bapak presiden aja, itu kan personal dari cara kampanye kita, cara kampanye yang santun, cara kampanye yang baik, tanpa kampanye yang membuat masyarakat ini resah," tandas Rosan.
Sebelumnya, BPN sempat meminta semua pihak untuk tidak melakukan intimidasi atau intervensi kepada pemantau Pemilu asing. Juru Bicara BPN, Faldo Maldini mengatakan, ia justru ragu bahwa pihak penguasa yang akan mengintervensi para pemantau asing tersebut.
"Pemantau asing itu kan sudah biasa dalam tradisi demokrasi modern. Pemilu Amerika Serikat juga mengundang pemantau dari Indonesia, kami berharap pemantau asingnya memang datang dengan upaya untuk mencari fakta dan jangan ada intimidasi kepada mereka," ucap Faldo Maldini, Rabu (27/3).
Anggota Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Drajat Wibowo juga mempertanyakan sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang hanya menempatkan pemantau pemilu dari luar negeri di Jakarta saat hari pencoblosan pada 17 April mendatang.
Drajat merasa sikap KPU terkait hal ini sangat aneh. Menurutnya, pemantau pemilu dari pihak asing seharusnya ditempatkan di daerah-daerah, bukan hanya di Jakarta. "Kenapa hanya di Jakarta? Sikap KPU ini aneh," kata Drajat, Rabu (27/3).
Drajat mengatakan seharusnya pemantau pemilu dari luar negeri ini ditempatkan di daerah-daerah yang berpotensi akan bermasalah. Apalagi menurutnya BPN telah menyampaikan keanehan data pemilih sebanyak 17,5 juta yang ditemukan tak hanya di Jakarta.

Berita Populer