•   Sabtu, 4 April 2020
Properti

Pemerintah Dorong Pembangunan Rumah Berbasis Komunitas

( words)
Direktur Rumah Umum dan Komersial Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR M. Yusuf membuka kegiatan Forum Konsultasi Publik dalam rangka Penyempurnaan Materi Teknis dan Rancangan Pedoman Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Perumahan.


SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendorong pemerintah daerah (Pemda) dan pengembang, untuk melaksanakan program pembangunan perumahan berbasis komunitas di Indonesia.

Direktur Rumah Umum dan Komersial (RUK) Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Yusuf Hariagung, menyatakan, pihaknya siap memberikan dukungan kepada berbagai komunitas di berbagai daerah yang membutuhkan rumah.

Direktorat RUK pun dikatakannya siap memberikan sosialisasi, informasi serta kebijakan dari pemerintah dalam bidang perumahan yang dikenal dengan penyelenggara perumahan berbasis komunitas, dan bagaimana perumahan berbasis komunitas dapat dilaksanakan di lapangan.

"Pada dasarnya perumahan berbasis komunitas adalah kolaborasi bersama stakeholder untuk mewujudkan perumahan bagi kelompok masyarakat tertentu," terangnya, Senin (22/7).

Salah satu lokasi perumahan yang dipersiapkan oleh pemerintah, sebagai lokasi pembangunan rumah berbasis komunitas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS dan anggota TNI/Polri yakni Perumahan Bhayangkara Praja Sriwijaya (BPS) Land di Kota Palembang, Sumatra Selatan.

Proses pembangunan BPS Land dilakukan oleh PT Cipta Arsigriya selaku pengembang. Sementara, bantuan yang akan diberikan Kementerian PUPR untuk membantu pembangunan rumah berbasis komunitas BPS Land yakni fasilitasi bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) berupa jalan lingkungan oleh pemerintah.

"Nantinya, komunitas yang akan menempatinya adalah ASN, TNI, dan Polri. Rumah ini progres pembangunannya sangat cepat. Insya Allah kami berharap Wakil Presiden Republik Indonesia bisa melakukan ground breaking perumahan komunitas ini," ungkap Yusuf.

Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rulilahu) yang disalurkan Kementerian Sosial (Kemensos) mampu meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat di provinsi Maluku khususnya kota Ambon. Jkt/05

Berita Populer