SURABAYAPAGI.com - Para menteri Kabinet Kerja masih mengkaji kecocokan janji kartu prakerja dengan target penurunan angka pengangguran dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjanjikan penerbitan kartu prakerja untuk pengangguran yang belum pernah bekerja sama sekali, dan masyarakat yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK). Dengan kartu itu, masyarakat tuna karya bisa mengikuti penambahan keterampilan dari pemerintah.
Hal itu disampaikan saat pidato kebangsaan di acara Konvensi Rakyat, di SICC, Bogor, Jawa Barat, akhir Februari lalu.
Jokowi belum memiliki gambaran rinci mengenai sistem kartu prakerja ini. Hal yang pasti, kartu siap meluncur bila calon presiden pertahana itu terpilih kembali.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan tiap-tiap kementerian masih terus mengkaji janji kepala negara, baik dari sisi rancangan program, anggaran, maupun dampak terhadap pencapaian target pemerintah ketika dimasukkan dalam RAPBN 2020.
Target tersebut merujuk pada penurunan angka pengangguran dan peningkatan kualitas SDM yang juga tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
"Itu (kartu prakerja) adalah salah satu yang jadi isu atau pertimbangan dalam desain RAPBN 2020, tapi ini masih tahap awal karena sebetulnya penekananya lebih ke jangka menengah," ucap Ani, sapaan akrabnya, di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (6/3).
Khusus terkait anggaran, Ani menekankan program apapun yang digagas oleh Jokowi ketika kembali terpilih menjadi presiden diusahakan agar tidak memberi beban kepada APBN. Pasalnya, Kementerian Keuangan telah berkomitmen untuk melanjutkan pengelolaan anggaran negara dengan prinsip kehati-hatian. "APBN secara besar akan tetap dijaga secara hati-hati," tekannya.
Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengungkapkan kementeriannya masih terus mengkaji janji kartu prakerja dari sisi mekanisme. Kehadiran kartu prakerja diharapkan dapat terintegrasi dengan program pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang saat ini telah berlangsung, yaitu vokasional dan Balai Latihan Kerja (BLK).
Menurut Hanif, kartu prakerja sangat perlu disinkronkan dengan program terdahulu. Pasalnya, penyebab utama lahirnya pengangguran di Indonesia ialah ketidaksesuaian tingkat keterampilan yang dimiliki calon pekerja dengan kebutuhan industri.
Hanif mengatakan hal ini tercermin dari jumlah penciptaan lapangan kerja yang sudah mencapai angka 10,54 juta lapangan kerja dalam empat tahun pemerintahan Kabinet Kerja, namun tingkat pengangguran masih di kisaran 5 persen.
"Ini semua karena ada skill gap, masih ada ketimpangan yang jadi masalah dan harus diselesaikan. Misalnya, dari 10 pekerja di Indonesia, enam diantaranya lulusan SD dan SMP, tidak punya skill. Empat sisanya masing-masing SMA, SMK, D1, dan sarjana, missmatchnya masih 63 persen," jelasnya.
