SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI siap menggelontorkan anggaran sebanyak Rp810 miliar demi mengembangkan 20 terminal tipe A tahun depan. Sebagian besar dari puluhan proyek ini adalah revitalisasi, sementara empat di antaranya pembangunan baru.
Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengungkapkan, empat terminal anyar yang hendak dibangun ini antara lain Terminal Anak Air di Padang Sumatera Barat, Terminal Palopo di Sulawesi Selatan, Terminal Demak di Jawa Tengah dan Terminal Entrop di Papua. Biaya untuk membangun empat terminal ini ditaksir mencapai Rp200 miliaran, karena per terminal membutuhkan Rp50 miliaran.
Budi menambahkan, sejatinya Kemenhub RI memiliki rencana untuk merevitalisasi sebanyak 40 terminal berubah statusnya menjadi tipe A. Tetapi, dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang sedianya dipakai untuk proyek kereta api, dilarang dimanfaatkan untuk membangun terminal oleh Kementerian Keuangan.
"Sebenarnya Kemenhub hendak merevitalisasi 40 terminal dengan biaya total Rp1,1 triliunan. Namun, anggaran SBSN tidak boleh digeser oleh Kemenkeu," tutur Budi di Jakarta, baru-baru ini.
Walau demikian, Budi optimis pada masa mendatang Kemenhub RI bisa mewujudkan target peningkatan status 40 terminal tersebut menjadi tipe A. Dengan begitu, pengguna jasa transportasi darat semakin nyaman.
Terpisah, Menhub RI Budi Karya Sumadi mengatakan, pemerintah sendiri telah berupaya itu memperbanyak pengadaan angkutan massal demi memenuhi keperluan rakyat. Dari sederet moda transportasi darat umum yang tersedia, bus masih belum menjadi pilihan.
Kharisma bus dinilai masih kalah mentereng jika dibandingkan dengan pesawat dan KA. Makanya, demi memanjakan pengguna jasa transportasi bus, pemerintah berupaya menaikkan status terminal menjadi tipe A.
Untuk diketahui, terminal tipe A ini mempunyai sarana seperti bandar udara. Jadi, pengguna jasa transportasi darat dapat kian berminat untuk menggunakan jasa angkutan umum massal ini. Selain itu, Kemenhub sendiri punya rencana jangka panjang berupa pengemabangan 50 terminal kelas A di sejumlah provinsi semisal, Sumatera Utara, Lampung, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.
