Surat Terbuka untuk Presiden Jokowi atasi Pandemi Global, Covid- 19 (1)
Pak Presiden Yth,
Saya ikut prihatin bahwa Bapak sekarang menghadapi guncangan ekonomi sekaligus masalah sosial.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia di sepanjang tahun 2019 lalu hanya tumbuh di angka 5,02%. Meski masih mampu tumbuh di kisaran 5%, namun realiasi itu melambat dari pertumbuhan ekonomi di tahun 2018 masih bisa mencapai 5,17%.
Tahun 2020, saat terjadi wabah virus corona (Covid-19), menurut Menkeu Sri Mulyani Indrawati, pemerintah Anda memiliki beberapa skenario terhadap perekonomian.
Skenario moderatnya, Menkeu optimis ekonomi Indonesia masih bisa tumbuh 4 persen. Tetapi skenario terburuknya, ekonomi bisa terperosok dengan pertumbuhan 2,5 persen bahkan 0 persen. (dinyatakan oleh Menkeu di Jakarta, Jumat 20/3/2020).
Praktis, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang Anda pimpin, termasuk semua rakyatnya yang berjumlah 256 juta tak terkecuali, sama-sama merasakan pahitnya wabah penyakit maupun guncangan ekonomi.
Apakah Anda bersama manteri bisa bertameng pada pertumbuhan ekonomi global yang diprediksi juga melambat?
Sejumlah lembaga dunia, termasuk Dana Moneter Internasional (IMF), malah merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia untuk tahun 2020 ini yaitu sejak pukulan wabah corona.
Prediksi Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva, prakiraannya pertumbuhan ekonomi global akan turun sekitar 0,1 persen lebih rendah.
Padahal, dua bulan sebelumnya yaitu pada Januari 2020, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global menguat yaitu dari 2,9 persen (2019) menjadi 3,3 persen pada 2020.
Namun, saat virus corona muncul pada bulan Februari lalu di Wuhan, telah mengganggu aktivitas perekonomian di China. Hal ini oleh WHO dikategorikan sebagai kondisi darurat global.
Dalam revisinya, IMF memasang skenario pertumbuhan ekonomi China akan mencapai 5,6 persen pada 2020. Angka ini lebih rendah 0,4 persentase poin dibandingkan proyeksi IMF pada Januari 2020.
Sementara negara-negara maju seperti Amerika Serikat, juga sudah bersiap menghadapi resesi yang lebih dalam dibanding pada 2009. Kini Amerika Serikat sedang menyiapkan UU untuk mengantisipasi guncangan ekonominya.
Memburuknya ekonomi global ini, akan bisa memengaruhi ekonomi Indonesia.
"Kita pahami kondisi ekonomi global sangat menantang. Selain dihadapkan pada pelemahan ekonomi, sekarang ditambah dengan terjangkitnya virus novel corona," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Senin (2/3/2020).
Bahkan menurut Sri Mulyani, angka revisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang dilansir IMF, kondisi hampir sama dengan kurun 2008-2009. Pada kurun waktu itu, dunia dihadapkan pada krisis keuangan global yang bermula dari Amerika Serikat.
Pak Presiden Yth,
Minggu yang lalu, saya menerima informasi dari Tim Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI). Prediksi ini dikirim kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), pada tanggal 27 Maret 2020.
Menurut prediksi ini, total kumulatif kasus positif COVID-19, terdapat efek terhadap kematian. Terutama berdasarkan tingkat intervensi yang diterapkan pemerintah terhadap kondisi wabah ini.
Estimasi jumlah kematian kumulatif akibat COVID-19 di Indonesia ada empat terkait kecepatan penanganan oleh pemerintah. Pertama,. bila tanpa intervensi dari pemerintah akan ada 240.244 jiwa meninggal dunia.
Kedua, bila ada Intervensi rendah hanya menelan korban 144.266 jiwa penduduk Indonesia. Ketiga,ada Intervensi moderat akan mengakibatkan 47.984 jiwa meninggal. Dan keempat, bila ada intervensi tinggi dari negara-pemerintah, korban yang meninggal hanya 11.898 jiwa.
Tim Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dalam membuat prediksi draf COVID-19 ini meliputi Modelling Scenarios, Indonesia.
Mengingat orang yang terjangkit virus Corona , dinyatakan tidak bisa dibiarkan sembuh sendiri. Jadi Pandemi ini perlu intervensi pemerintah secara serius.
Bila tak ada peningkatan penanganan terhadap penularan virus itu, maka hampir 2,5 juta orang di negara ini berpotensi terjangkit COVID-19.
Sampai Minggu sore (29/03) pukul 16.00 kemarin, kasus positif Corona bertambah 130 kasus, sehingga total kasus positif di Indonesia mencapai 1.285 kasus. Kemudian 114 kasus meninggal dan 64 kasus sembuh.
Jadi ada 8,87% kasus positif corona yang meninggal. Ini merupakan kematian tertinggi di Asean.
Dibanding minggu ketiga Maret (22/03) angka positif covid-19 di Indonesia terus meningkat, yaitu minggu lalu hanya ditemukan 514 kasus, sembuh ada 29 orang dan meninggal dunia sebanyak 48 orang.
Menurut data yang dirilis oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan virus corona atau covid-19. Minggu, (22/3/2020) Indonesia adalah negara dengan Case Fatality Rate (CFR) tertinggi di dunia, yaitu 9,33%.
Angka ini didapat dari komparasi angka kematian (48 orang) dengan kasus terkonfirmasi di Indonesia (514 kasus). Ini mengalahkan Italia yang rasio kematiannya diangka 9,25%.
Apakah ini pertanda, intervensi dari pemerintahan Anda masih rendah? Dan apakah ini menggambarkan koordinasi di Menko PMK (Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) yang membawahi Kementerian Kesehatan kurang bertindak taktis?
Terutama dalam melakukan penanganan terintegrasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Dalam Negeri?
Pak Presiden Yth,
Anda sampai semalam masih dikritik lamban menerapkan lockdown, meski diterapkan per wilayah yang terawan. Misal DKI Jakarta.
Beberapa pihak dari partai politik termasuk kampus, mengusulkan Anda bersikap tegas melakukan pencegahan penyebaran virus corona.
Misalnya, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, mengingatkan Anda lockdown diperlukan karena fasilitas kesehatan di Indonesia tidak siap menangani lonjakan pasien Covid-19.
Ketua Dewan Guru Besar FKUI Siti Setiati, dalam keterangan tertulis menyatakan alat bantuan pernapasan saja hanya ada di beberapa rumah sakit di kota-kota besar. Hal ini yang menyebabkan case fatality rate (CFR) yang tinggi, jauh di atas Tiongkok.
Bila tidak ingin lockdown secara nasional, Anda disarankan untuk menerapkan partial selective lockdown.
Partial selective lockdown merupakan langkah menutup wilayah atau provinsi terjangkit infeksi COVID-19 selama minimal 14 hari.
Cara ini dianggap sebagai salah satu cara untuk memutus rangkai penularan infeksi dan memudahkan penghitungan kebutuhan sumber daya untuk penanganan di rumah sakit.
Anda besar kemungkinan belum menerima usulan dari kampus dan partai politik, karena memiliki tim ekonomi yang melakukan kalkulasi biaya untuk menjamin hajat hidup minimal warga miskin selama dua minggu.
Ini mengingat, meski lockdown dilakukan parsial per provinsi atau kabupaten, memiliki dampak perekonomian yang bisa lumpuh total.
Sejak hari Jumat lalu, Polda Jatim malah resmi menutup Jalan Darmo dan Tunjungan selama tiga hari. Alasan penutupan dua jalan itu, karena dua kawasan tersebut merupakan paling banyak terjangkit penyebaran virus corona. Makanya dua jalan ini dilakukan penutupan dan pengawasan ketat. Toh publik bisa menerima.
Demikian pula di Sidoarjo, ruas jalan sekitar alun-alun juga ditutup. Termasuk Jalan Ahmad Yani, Jalan Sultan Agung, Jalan Gubernur Suryo dan juga di Jalan Cokronegoro.
Adanya penutupan jalan kewilayahan tertentu, membuka mata pemerintah pusat. Kini Anda tengah menggodok rancangan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur pelaksanaan karantina wilayah di tengah wabah Covid-19 yang terus meluas.
Menurut Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, penggodokan PP ini setelah pemerintah pusat mengamati keputusan beberapa kepala daerah untuk membatasi akses di wilayah masing-masing.
Penutupan kewilayahan (karantina kewilayahan) ini sendiri telah diatur dalam UU No. 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan. Masya Allah. Ternyata kepala daerah lebih cepat tanggap. Pelajaran menarik bagi bangsa Indonesia. ([email protected], bersambung)
