Pemkab Malang Perketat Prokes di Wilayah Ponpes, Gratiskan Rapid

Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat. SP/ JT

SURABAYAPAGI.com, Malang - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang kali ini sedang menyusun strategi agar tak muncul kluster Covid-19 di ponpes wilayah kabupaten malang.

Sekretaris Daerah (sekda) Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat mengatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan evaluasi terkait adanya ponpes yang terjadi penularan Covid-19 di luar Kabupaten Malang, Senin (21/9/2020).

"Kita kemarin sudah mengumpulkan semua pimpinan pondok pesantren. Jadi beberapa waktu kita sampaikan, sebelum santri datang, aturan protokol kesehatan harus ditegakkan," tegasnya.

Pihaknya akan bekerja sama dengan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Malang beserta Dinas Kesehatan (dinkes) Kabupaten Malang agar selalu melakukan sidak (inspeksi mendadak) atau pengecekan protokol kesehatan ke ponpes yang ada di Kabupaten Malang.

"Kita perintahkan puskesmas yang ada di kecamatan-kecamatan itu membantu pondok pesantren. Selalu cek atau sidak untuk protokol kesehatan yang ada di pesantren," ungkapnya.

Wahyu mengatakan bahwa untuk pelayanan rapid test bagi para santri yang berasal dari wilayah Kabupaten Malang tidak akan dikenakan biaya alias gratis.

Upaya-upaya seperti ini, lanjut Wahyu, menuntut efektivitas kerja gugus tugas di tingkat kecamatan untuk selalu pro aktif dalam melakukan pengecekan penerapan protokol kesehatan di wilayahnya masing-masing.

"Kadang kala dianggap ini normal, protokol kesehatannya melemah dimana-mana. Akhirnya itu yang dikhawatirkan terjadinya kluster. Saya minta selalu ada sidak, evaluasi terus dari gugus yang ada di kecamatan," ungkapnya.

Sementara itu, hingga sampai saat ini Wahyu sebagai perwakilan Pemkab Malang juga bersyukur belum ada terjadi kluster penularan Covid-19 di lingkungan ponpes. "Insya allaah nggak ada. Mudah-mudahan nggak ada lah," tutupnya. Dsy3