SURABAYAPAGI.COM, Sumenep - Pemerintah Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur mengaku belum menerima laporan hasil rapid test dari sejumlah perusahaan yang ada di Kabupaten Sumenep.
"Kami belum dapat informasi tentang hasil rapid maupun pemeriksaan kesehatan yang dilakukan mandiri oleh perusahaan," kata Ferdiansyah Tetrajaya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Sumenep, Jumat 19/20
Baca Juga: Bupati Sumenep Himbau ASN Tiadakan Bukber
Menurutnya, di Kabupaten Sumenep terdapat beberapa perusahaan yang beroperasi, salah satunya PT Garam, PT Tanjung Odi, dan sejumlah perusahaan perbankan dan perusahaan yang lain. Namun, semuanya belum ada yang melaporkan hasil rapid test. Yang kami tahu cuma Pelindo III yang menyediakan pemeriksaan rapid test bagi calon penumpang kemarin, hasilnya sekitar 400 orang lebih non reaktif," jelasnya.
Kata Ferdian, Bagi perusahaan itu pemeriksaan cepat harus dilakukan secara mandiri, karena pemerintah daerah tidak menyediakan anggaran. Kata dia, laporan yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan kesehatan laporannya disampaikan kepada pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan, termasuk jika ada laporan dari perusahaan. Namun, sampai saat ini pihak Dinas Kesehatan belum menginformasikan adanya laporan tersebut.
"Laporan ke kami belum ada, tapi saya yakin kalau sifatnya koordinasi pasti ada, sebab pemerintah mengklaim serapan anggaran covid 19 minim. Saat ini baru terserap dibawah 10 persen dari total anggaran yang disediakan.
"Serapan anggaran tidak sampai 10 persen. Kalau hasil amatan kami kemarin, baru sekitar 3-4 persen. Itu data riil," kata Ferdiansyah Tetrajaya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Sumenep, Jumat,
Selain itu, lanjut Dian, sapaan akrabnya, mengatakan, kalau Pemerintah Kabupaten Sumenep menyediakan anggaran untuk penanganan, penanggulangan penyebaran virus corona sebesar Rp95,8 miliar lebih. Anggaran tersebut diberikan kepada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), seperti Dinas Kesehatan dialokasikan sebesar Rp19 miliar lebih, RSUD DR. Moh. Anwar sebesar Rp21 miliar lebih.
Selain untuk dana kesehatan kata dia, anggaran tersebut juga diperuntukkan untuk jaringan pengamanan sosial seperti padat karya dan bantuan langsung tunai (BLT). Selain itu, juga untuk dampak ekonomi. "Anggaran ini sifatnya penyediaan, bukan untuk dihabiskan," jelasnya.
Kendati begitu kata dia, serapan anggaran diperkirakan terus alami perubahan kedepan. Apalagi, saat ini ada pasien yang dirawat di Sumenep dan itu membutuhkan anggaran yang cukup besar. "Postur anggaran ini sewaktu-waktu bisa berubah," katanya.
Untuk diketahui, di Kabupaten Sumenep jumlah pasien yang terkonfirmasi virus corona sebanyak 16 orang. Dari jumlah tersebut empat diantaranya dinyatakan sembuh. "Dari 12 pasien itu dua diantaranya dirawat di Surabaya dan 10 pasien dirawat di Sumenep," jelasnya.
Mengingat ruang Isolasi Pasien Corona di kab. Sumenep sangat Minim maka Pemkab Sediakan Rumah Isolasi Darurat mengingat semakin bertambahnya pasien covid 19 yang terus bertambah. Sementara jumlah ruangan isolasi di RSUD Dr. Moh. Anwar untuk pasien virus mematikan itu sangat terbatas.
Baca Juga: Dituding Pembelian Tanah di SKB Cacat Hukum, Kabag Hukum Setda Kab Sumenep Angkat Bicara
Ferdian, mengatakan, RSUD Dr. Moh. Anwar hanya mampu menyediakan sebanyak 9 kamar isolasi untuk pasien covid 19. "Jumlah ruang isolasi di RSUD sebanyak 9 kamar, karena yang dirawat kemarin berjumlah 10 pasien, maka satu kamar ditempati dua pasien," katanya.
Selain itu lanjut Dian, Guna mengantisipasi kemungkinan bertambahnya jumlah pasien, kata dia pemerintah daerah menyediakan rumah isolasi darurat. "Tempatnya di SKD (Gedung Sarana Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Batuan," jelasnya.
Dipilihnya SKD sebagai rumah isolasi kata dia, karena dari segi fasilitas dianggap cukup memadai, termasuk jumlah ruangan. Saat ini terdapat 17 kamar yang bisa ditempati sebagai ruang isolasi bagi pasien positif corona.
Disana juga terdapat tiga ruangan untuk perawat dan dokter, dua kamar disediakan untuk ruang cleaning service dan logistik serta satu ruangan khusus. "Kalau fasilitas sudah ready semua, dan apabila ada pasien langsung akan diarahkan kesana," ungkapnya.
Selain jumlah kamar yang cukup banyak, di SKD Batuan juga memiliki tempat olahraga, tempat untuk berjemur dan juga terdapat tempat relaksasi. Dengan begitu rumah isolasi darurat dianggap lebih nyaman bagi pasien.
"Kalau dari segi tempat, kami kira lebih enak dibandingkan di rumah sakit, kalau di rumah sakit kan masih bercampur dengan pasien lain selain itu, mengenai Biaya Pasien Covid 19 Ditanggung Pemerintah termasuk biaya pemakaman bagi pasien yang meninggal dunia.
Baca Juga: Pembelian Tanah di SKB Cacat Hukum, Pemkab Sumenep Diduga Rugi Rp 7 Miliyar Lebih
"Pembiayaan ditanggung pemerintah, karena wabah ini merupakan bencana nasional jadi, biaya perawatan pasien cukup mahal dibandingkan perawatan pasien jenis penyakit lain. Untuk biaya test swab mencapai jutaan rupiah dalam satu kali tes. Setiap pasien, kata dia dipastikan tidak hanya dilakukan tes sweb satu kali, terkadang sampai enam kali hingga tujuh. "Kalau tidak salah biaya swab itu Rp2 jutaan lebih, lain lagi biaya obat yang lain," ungkapnya.
Sementara bagi pasien yang meninggal lanjut Ferdian terdapat anggaran khusus. Salah satunya untuk pembelian alat pelindung diri (APD) bagi perawat yang menguburkan, pembelian peti jenazah hingga biaya penguburan dan keperluan yang lain. "Karena kalau sudah terkonfirmasi sulit mencari orang tukang kali kubur," ungkapnya.
Tidak hanya pasien, keluarga pasien yang sedang menjalani isolasi juga diberikan bantuan berupa sembako. Bantuan tersebut diberikan oleh pemerintah melalui Dinas Sosial. "Kalau tidak dibantu kan pasti keluar rumah," Jumlah pasien positif virus corona di Kabupaten Sumenep terus bertambah. Secara kumulatif peta sebaran Covid-19 pertanggal 13 Juni 2020 berjumlah 18 pasien dari sebelumnya 16 pasien. Empat diantara mereka sudah dinyatakan sembuh. Sejumlah pasien sedang dirawat di Surabaya.
Pemerintah Kabupaten Sumenep menyediakan anggaran untuk penanganan, penanggulangan penyebaran virus corona sebesar Rp 95,8 miliar lebih. Anggaran tersebut diberikan kepada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan RSUD Dr. Moh. Anwar serta OPD lain.
"Anggaran ini cuma sebatas penyediaan bukan untuk dihabiskan," jelasnya.AR
Editor : Redaksi
