•   Rabu, 16 Oktober 2019
Surabaya

Pemkot Untungkan Pengembang

( words)
Jalan Dr.Ir.H. Soekarano (MERR) dipadati kendaraan (17/7/2018). Kepadatan lalu lintas ini hampir tiap hari terjadi. (Foto: SP/Dimas Maulana)


Terkait Proyek Underpass yang akan Diambil Alih Pemkot Surabaya dan Jalan Baru seperti MERR yang Ditumbuhi Apartemen, Mall dan Hotel. Kini MERR jadi Macet, padahal Diproyeksi untuk Urai Kemacetan di Surabaya

SURABAYA PAGI, Surabaya – Selain pelebaran jalan, Pemkot Surabaya juga membangun jalan baru. Proyek jalan MERR (Middle East Ring Road), misalnya. Jalan yang membentang dari Gununganyar hingga Kenjeran itu diproyeksi sebagai solusi untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Surabaya. Namun faktanya, jalan ini justru menjadi titik kemacetan baru. Padahal, sudah ratusan miliar dana APBD dihabiskan untuk membangun MERR. Menariknya, kebijakan Pemkot membangun MERR ini justru menguntungkan pengembang properti. Sementara proyek underpass Bundaran Satelit yang mangkrak, anggota DPRD Surabaya melihat sebagai akal-akalan Real Estat Indonesia (REI) Jatim. Padahal, underpass dinilai sebagai solusi mengatasi kemacetan di Surabaya barat.
Laporan : Alqomar, Ainul Yaqin, Revill Riangga

Pantauan Surabaya Pagi di lokasi, Selasa (17/7/2018), sepanjang jalan MERR (Jalan D. Ir. H. Soekarno), saat ini mengalami pertumbuhan pembangunan berbagai macam bangunan. Jika dirunut dari ujung utara hingga selatan, sebagian besar tanah di kanan kiri jalan sudah dipasang pembatas tembok maupun seng. Ini menandakan tanah sudah dimiliki dan siap untuk dibangun.

Sedang deretan bangunan yang muncul, banyak proyek properti berdiri. Mulai komplek pertokoan (Ruko), apartemen, hotel dan mall. Sebut saja, Galaxi Mall yang sekarang melebarkan hingga barat jalan dengan dihubungkan Jembatan Penyeberangan Orang di atas jalan Dr. Ir. Soekarno. Informasi di lapangan, selain mall juga bakal dibangun apartmen. Hingga ke selatan lagi juga ada proyek pembangunan yang sedang berlangsung yaitu apartemen yang tidak diketahui pengembangnya. Setelah itu juga ada Hotel Alimar.

Kemudian bergeser ke sisi timur, dari utara sudah berdiri gedung berplang PT. Berhasil Indonesia Gemilang. Kemudian juga ada gedung tinggi Gunawangsa MERR Apartmen dan Apartemen Bale Hinggil. Disusul kemudian Apartemen One East milik konglomerat Hary Tanoe (MNC Land. Lalu di ujung sebelum memasuki jalan Kenjeran, ada Hotel Dafam.

Di saat pengembang jor-joran membangun proyeknya, pengguna jalan dihadapakan pada problem kemacetan di MERR. Dari pantauan Surabaya Pagi, titik kemacetan paling krusial terjadi di persimpangan. Seperti di persimpangan Jalan Kedung Baruk dan Jalan Wonorejo. Hal sama juga terlihat pada persimpangan Semolowaru, lalu persimpangan Menur Pumpungan dan Jl. Arif Rachman Hakim. Di ujung utara menjadi penumpukan kendaraan dari dan keluar jalan MERR.

Macetnya lalulintas di MERR ini jelas menambah daftar titik macet di Surabaya. Baik di pusat kota maupun daerah Surabaya barat seperti Jl Mayjen Sungkono hingga Jl HR Muhammad.

Suara Warga
Menurut Sukardi, warga Kedung Baruk Surabaya, pembangunan jalan MERR ini lebih menguntungkan pengusaha ketimbang masyarakat. Baik warga setempat maupun pengguna jalan. Sebab dengan dana yang mereka miliki, bisa membeli tanah dan mendirikan bangunan untuk bisnis mereka. “Yang enak ya orang kaya-kaya itu mas. Bisa beli tanah terus dibangun hotel, apartemen,” ujar warga yang juga punya usaha warung kopi tersebut.

Meski begitu, ia tetap bersyukur. Sebab, ramainya mall di kawasan ini, warungnya jadi tak sepi pembeli. “Tapi yang paling banyak untungnya ya orang-orang China itu, mereka langsung bangun mall, hotel dan apartemen untuk cari duit miliaran. Kalau kita ini cari recehannya aja,” cetus dia.

Hal senada disampaikan Ridwan, warga sekitar MERR. Menurutnya banyak orang turut menikmati dengan adanya jalan MERR. Tapi yang paling beruntung adalah mereka yang dulunya memiliki tanah di sekitar MERR. “Yang punya tanah di sekitar Jalan merr ini enak, bisa dijual mahal, bisa juga dibangun kos-kosan, toko. Tapi kalau gak punya ya nguli,” ujarnya sambil tertawa. Ia sendiri hanya bisa bekerja di salah satu rumah makan di MERR.

“Mungkin saya kerja di sini juga berkat adanya jalan MERR ini mas. Tapi tetep yang paling banyak hasilnya kan mereka yang punya mall, apartemen, hotel itu,” tambahnya.


Image
Perkembangan MERR
Data yang dihimpun Surabaya Pagi dari DPRD dan Pemkot Surabaya, jalan MERR dibangun Pemkot Surabaya sejak periode pertama Tri Rismaharini memimpin kota Surabaya, yang kala itu menolak proyek Tol Tengah Kota (Aloha-Waru-Tanjung Perak). Kala itu, MERR dinilai sebagai solusi untuk mengurai kepadatan lalu lintas di Surabaya. Sedang Tol Tengah dianggap menambah kemacetan dalam kota Surabaya dan menguntungkan pemilik kendaraan roda empat.

MERR sendiri dibangun secara bertahap. Tahap pertama sepanjang 4,65 Km (perempatan Kenjeran-perempatan Mulyorejo), tahap kedua sepanjang 6,25 Km (perempatan Mulyorejo-Gunung Anyar). Sedangkan sisa proyek MERR sepanjang 1,8 Km, dari perempatan Gunung Anyar-perbatasan Sidoarjo, masih dalam proses pengerjaan.

Walikota Tri Rismaharini menjanjikan selesei tahun 2018 ini. Untuk itu, tahun ini Pemkot menggelontorkan lagi dana sekitar Rp 205 miliar dari APBD untuk membebaskan 267 persil, terdiri atas 219 persil pemukiman dan 48 persil sawah. Luasnya sekitar 45.323 meter persegi.

Risma beharap dengan tuntasnya MERR ini ekonomi warga di sekitar jalur ini bisa bergerak lebih cepat. "Saya yakin ekonomi akan berkembang di seputaran MERR," ucap Risma kala itu (11/4/2018).

Soal Underpass
Kondisi MERR yang menguntungkan pengembang, ini tak jauh beda dengan persoalan underpass bundaran Setelit Mayjen Sungkono. Banyaknya proyek properti di sana, baik perumahan mewah maupun apartemen, dinilai memiliki andil kemacetan di Surabaya barat. Sayangnya, pengembang yang tergabung dalam Real Estate Indonesia (REI) Jatim, tak menyeleseikan underpass dengan alasan kekurangan dana. Namun alasan REI itu dinilai hanya akal-akalan.

Tudingan ini dilontarkan M. Mahmud, anggota Komisi C DPRD Surabaya. Menurutnya, keluhan REI Jatim tersebut hanyalah akal-akalan belaka, karena ditengarai ingin melanjutkan proyek Underpass Bundaran Satelit dengan dana APBD. “Proyek Underpass ini cara-cara REI untuk menyerap APBD Surabaya, karena mereka sudah tau kelemahan Pemkot. Jika proyek ini macet maka akan diambilalih Pemkot. Maka saya minta Bu Wali harus tegas untuk tidak menggunakan dana APBD,” tandas Mahmud, kemarin.

Politisi Partai Demokrat ini meminta kepada aparat penegak hukum seperti Kejaksaan dan Kepolisian turut serta mengawal rencana penggunaan APBD untuk lanjutan proyek underpass ini. “Dari sisi hukum harus dicek, apakah boleh APBD digunakan untuk menutupi pembangunan demi kepentingan pengusaha perumahan di Surabaya Barat. Ini harus diuji, jajaran samping seperti Jaksa dan Polisi harus melihat ini,” pinta mantan Ketua DPRD Surabaya ini.

Hal sama diungkapkan Agung Prasodjo, anggota Komisi C lainnya. Menurutnya, REI yang mengeluh soal keuangan itu hanya alas an saja. “Di sana itu ada kurang lebih 26 pengembang besar. Seharusnya, mereka mampu menuntaskan proyek ini. Kalau beralasan dana, itu hanya akal-akalan saja,” kata Agung kepada Surabaya Pagi, Selasa (17/7) kemarin.

Agung meminta ketegasan dari REI Jatim terhadap proyek underpass senilai Rp 74,3 miliar tersebut. Hingga saat ini proyek tersebut baru rampung 51 persen. “REI minta waktu 10 hari untuk mengkordinasikan dengan para pengembang, nanti kita akan hearingkan lagi,” kata sekertaris Fraksi Golkar ini.

Agung, menjelaskan, bahwa proyek underpas ini merukan tanggung jawab dari REI untuk menuntaskanya seperti dalam kesepakatan awal. “ Proyek underpas ini tidak bisa PAK dari APBD, karena ini sudah tanggung jawab REI,” tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua REI Jatim Christian Djaja mengatakan, sebenarnya REI berkomitmen untuk menuntaskan proyek underpass. Namun, karena lesunya ekonomi ada hambatan terkait pembiayaan. Dia mengaku, dalam kurun waktu 10 hari akan merapatkan dengan anggota REI terkait hasil hearing. Kondisi ekonomi saat ini membuat para pengembang kesulitan mencari dana. Hal itulah yang membuat proyek underpass molor. "Sebenarnya kami ingin selesaian tapi uangnya masih belum siap," jelasnya.

Sekretaris Kota (Sekkota) Surabaya Hendro Gunawan memberi sinyal untuk mengambil alih proyek yang mulai dikerjakan pada 2015 tersebut. "Ya karena kebutuhan yang mendesak, maka pemkot bisa ikut serta menyelesaikan melalui APBD," katanya.

Dia mengungkapkan, nantinya sisa pengerjaan yang belum diselesaikan akan dikoordinasikan dengan REI Jatim. Termasuk kebutuhan biaya yang tidak bisa dicover oleh pengembang. "Kan satu proyek tidak bisa dikerjakan berdua. Karena itu kita harus tahu sisa pengerjaannya seperti apa dan yang mana," terangnya.

Dishub Membantah
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Surabaya, Irvan Wahyudrajat mengatakan untuk kemacetan di Surabaya ini mulai membaik dan tidak ada kemacetan yang berhenti. “Tidak ada yang sampai berhenti lama, tetap bergerak, kepadatan masih sekitar Royal Plaza yang belum selesai pengerjaan dari PU Bina Marga,” ungkapnya kepada Surabaya Pagi, Selasa (17/7) kemarin.

Jika terjadi kemacaten di Surabaya, lanjut Irvan, itu hanya ada faktor-faktor tertentu, seperti ada event, penutupan jalan, ada pawai atau demo dan mobil mogok. “ Atau karena padat arah luar kota imbas kepadatan sore hari di Sidoarjo,” katanya.

Dari pantauan Dishub, menurut Irvan, kepadatan di Jl. A. Yani ini pun hanya terjadi pada hari-hari kerja dan pada jam-jam berangkat dan pulang kerja saja. “Kepadatan itu pada jam pagi sore terutama kepadatan tapi tidak setiap hari hanya hari senin pagi dan jumat sore saja,” jelas Irvan.

Berita Populer