Pengusaha Hiburan Tantang Satgas Covid-19

Ketua Asphija, Hana Suryani

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Para pengusaha hiburan yang bernaung di Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta (Asphija) menantang Satgas (Satuan Tugas) Covid-19. Mereka merasa dirugikan Satgas.

Asosiasi hiburan ini membantah disebut sebagai klaster baru virus Corona (Covid-19) oleh Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19. Aspija menyatakan belum ada laporan soal ada tempat hiburan malam yang jadi klaster Covid-19.

"Nggak ada. Kita merasa dirugikan dengan adanya pernyataan tersebut. Mana datanya? Kita juga belum buka. Dituduh ada kasus, ini menjelekkan nama industri hiburan," ucap Ketua Asphija, Hana Suryani, kepada wartawan di Jakarta, Rabu (22/3/2020).

 

Heran Dijadikan Klaster Baru

Hana menyebut industri hiburan malam belum diizinkan buka sejak akhir Maret 2020. Sehingga, dia heran jika ada informasi hiburan malam menjadi klaster Covid-19.

"Dipastikan tidaknya karena memang industri saya belum ada izin. Makanya tadi dari Dinas Pariwisata juga bingung. Katanya mau cari (datanya)," ujar Hana.

Dia meminta kepada Satgas Covid-19 untuk memberikan penjelasan lebih mengenai klaster hiburan malam. Sehingga, ada kejelasan soal lokasi klaster dan benar tidaknya kasus tersebut.

"Kita tanyakan, Satgas Pusat ngomong pake apa? Nggak boleh dong kayak begitu. Kalau dia ngomong kayak begitu, menampar Dinas Pariwisata, kasihan dong, seakan ada kecolongan," ucapnya.

Sebelumnya, Tim Pakar Satgas Covid-19, dr Dewi Nur Aisyah memaparkan ada klaster baru di DKI Jakarta, seperti perhotelan hingga tempat hiburan malam.

"Di sini sebenarnya ada beberapa yang baru yang sebelumnya tidak ada, contohnya adalah klaster hotel sudah mulai ada, pesantren ada, hiburan malam juga mulai ada," kata Dewi, dalam siaran YouTube BNPB, Rabu (23/9/2020).

"Jadi memang ditemukan 3 kasus sebenarnya di sebuah hotel dan di dilihat 3 orang ini memang punya kontak sebenarnya. Ini masih dalam penyelidikan sebenarnya. Tapi muncul tempat baru yang berpotensi untuk penularan," pungkasnya.  erc