•   Minggu, 8 Desember 2019
Hukum & Pengadilan

Peran Menteri Era Megawati Didalami

( words)
Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Boediono, Laksamana Sukardi


Skandal Dugaan Korupsi BLBI

Sejumlah mantan menteri di era Presiden Megawati Soekarnoputri diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam dugaan skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Setelah mantan Menteri Keuangan Boediono, giliran mantan Menteri Koordinator Perekonomian, Dorodjatun Kuntjoro-Jakti diperiksa, Selasa (2/1/2018). Penyidik KPK mendalami peran Dorodjatun yang kala itu menjadi Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK). Namun sejauh ini, KPK baru menetapkan satu tersangka, yakni Syafruddin Arsyad Temenggung, mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).
-------------
Laporan : Joko Sutrisno – Tedjo Sumantri
--------------
Dorodjatun diperiksa sekitar enam jam. Dia memasuki gedung KPK sekitar pukul 09.55 dan keluar pukul 16.20. Saat ditanyai awak media, dia tak berkomentar. Dorodjatun diperiksa untuk tersangka mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung yang sudah ditahan sejak 21 Desember 2017. Dorodjatun juga sudah pernah diperiksa dalam kasus yang sama pada 4 Mei 2017 lalu.
Kasus BLBI masih dalam tahap penyidikan tindak pidana korupsi terkait dengan pemberian surat keterangan lunas (SKL) kepada pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) tahun 2004 milik Sjamsul Nursalim. Hal ini sehubungan dengan pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh obligor BLBI kepada BPPN.
Ada indikasi penyimpangan pemberian SKL kepada BDNI. Sebab, SKL tetap diberikan kepada BDNI. Padahal BDNI belum menyelesaikan kewajiban membayar utang Rp 4,8 triliun. Hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang diterima KPK pada 25 Agustus 2017, memperlihatkan ada nilai kerugian keuangan negara Rp 4,58 triliun.
Sedang SKL itu diterbitkan berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2002 tentang pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitor yang telah menyelesaikan kewajibannya atau tindakan hukum kepada debitor yang tidak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan pemeriksaan penyelesaian kewajiban pemegang saham.
Pendalaman
Juru Bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan Dorojatun diperiksa seputar pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada Sjamsul Nursalim, terkait pinjaman BLBI. "Surat (SKL) itu ditandatangani saksi (Dorodjatun) sebagai ketua KKSK, KPK ingin tahu bagaimana proses pembuatan surat usulan pengajuan SKL, siapa yang mengusulkan dan juga proses perdebatan seperti apa," terang Febri Diansyah di gedung KPK Jakarta, kemarin.
"Karena ada tahapan sebelum SKL terbit seperti pengklasifikasian utang dan agar kewajiban utang selesai sehingga SKL terbit, ternyata ada kewajiban utang yang belum selesai dan BPK juga menemukan kerugian negara di sana," tambah Febri.
KPK juga sudah berkoordinasi dengan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) atau KPK di Singapura untuk mendapatkan keterangan dari seorang saksi di Singapura. Selain pemeriksaan sejumlah saksi, KPK juga sedang melakukan penelusuran aset termasuk aset-aset Sjamsul yang berada di Indonesia agar dapat dilakukan pengembalian kerugian negara.
KPK sebelumnya juga telah memeriksa mantan Wakil Presiden Boediono sudah diperiksa KPK sebagai saksi pada 28 Desember 2017. Pemeriksaan Boediono tersebut dilakukan dalam kapasitasnya sebagai mantan Menteri Keuangan 2001-2004 atau pada saat kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri, dan merupakan inisiatif Boediono sendiri.
Selain Dorodjatun dan Boediono, KPK sudah memeriksa pengacara Todung Mulya Lubis pada 22 Desember 2017 sebagai saksi dalam kasus yang sama. Todung diketahui adalah kuasa hukum BPPN saat Syafruddin menjabat.
Peran Menteri
Dari penyidikan yang dilakukan KPK diketahui, bahwa SKL diterbitkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 tentang pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitor yang telah menyelesaikan kewajibannya atau tindakan hukum kepada debitor yang tidak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan pemeriksaan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS).
Inpres itu dikeluarkan pada saat kepemimpinan Presiden Megawati yang juga mendapat masukan dari Menteri Keuangan Boediono, Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjara-djakti dan Menteri BUMN Laksamana Sukardi. Berdasar Inpres tersebut, debitur BLBI dianggap sudah menyelesaikan utang, meski baru melunasi 30 persen dari jumlah kewajiban pemegang saham dalam bentuk tunai dan 70 persen dibayar dengan sertifikat bukti hak kepada BPPN.
Syafruddin diduga mengusulkan pemberian Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham atau SKL kepada Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham atau pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) pada 2004.
Syafruddin mengusulkan SKL itu untuk disetujui Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) dengan melakukan perubahan atas proses ligitasi kewajiban obligor menjadi restrukturisasi atas kewajiban penyerahan aset oleh BDNI ke BPPN sebesar Rp4,8 triliun yang merupakan bagian dari pinjaman BLBI.
Sehingga hasil restrukturisasinya adalah Rp1,1 triliun dapat dikembalikan dan ditagihkan ke petani tambak sedangkan Rp3,7 triliun tidak dilakukan pembahasan dalam proses restrukturisasi. Artinya ada kewajiban BDNI sebesar Rp3,7 triliun yang belum ditagihkan dan menjadi kerugian negara.
BLBI adalah skema bantuan (pinjaman) yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas saat krisis moneter 1998 di Indonesia. Skema untuk mengatasi masalah krisis ini dilakukan berdasarkan perjanjian Indonesia dengan IMF.
Bank Indonesia sudah mengucurkan dana hingga lebih dari Rp144,5 triliun untuk 48 bank yang bermasalah agar dapat mengatasi krisis tersebut. Namun penggunaan pinjaman ternyata tidak sesuai dengan ketentuan sehingga negara dinyatakan merugi hingga sebesar Rp 138,4 triliun karena dana yang dipinjamkan tidak dikembalikan.
Terkait dugaan penyimpangan dana tersebut, sejumlah debitur kemudian diproses secara hukum oleh Kejaksaan Agung tapi Kejaksaan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kepada para debitur dengan dasar SKL yang diterbitkan oleh BPPN.
Syafruddin pun sempat mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun Hakim Tunggal Effendi Mukhtar menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukannya dalam pembacaan putusan pada 2 Agustus 2017 lalu. n

Berita Populer