SURABAYAPAGI.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, saldo awal dana pokok dalam Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) adalah Rp 2,1 triliun. Anggaran tersebut berasal dari Badan Layanan Umum Pusat pembiayaan Pembangunan Hutan (BLU Pusat P2H) yang sekarang sedang dialihkan ke BPDLH.
BPDLH akan efektif beroperasi pada 1 Januari 2020. Tapi, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, tahun ini pemerintah sudah melakukan transisi.
"Termasuk mengalihkan aset dana-dana yang tidak ada," ujarnya ketika ditemui usai peluncuran BPDLH di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (9/10).
Disisi lain, Pengelolaan anggaran terkait isu lingkungan hidup pada Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dapat mencapai Rp800 triliun. Selain itu, badan ini juga diharapkan dapat meningkatkan perdagangan karbon serta mempermudah pembiayaan program lingkungan hidup.
Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara peluncuran Pembentukan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta pada Rabu (9/10/2019).
Sri Mulyani mengatakan, potensi anggaran yang dapat dikelola BPDLH menembus angka Rp800 triliun. Jumlah itu berasal dari sejumlah sumber seperti dana reboisasi, perdagangan karbon (carbon trading) dan lain-lain.
Kendati demikian, ia mengatakan pihaknya harus terlebih dahulu mengkaji skema-skema pembiayaan yang optimal serta strategi pengelolaan serta risiko yang mungkin muncul. Kementerian Keuangan akan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dengan BPLDH guna mendapat rencana yang komprehensif.
Berada di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu, BPDLH akan menjadi pengelola dana-dana terkait bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Sebelumnya, anggaran tersebut tersebar di beberapa kementerian/lembaga (K/L) dengan beragam program yang tersebar pula di beberapa K/L yang berbeda.
Sri mengatakan, BPDLH akan membantu pemerintah dalam meningkatkan optimalisasi penggunaan sumber dana yang sudah ada selama ini sekaligus memobilisasi sumber-sumber dana baru. Termasuk mewadahi dana dari lembaga-lembaga atau institusi yang peduli terhadap lingkungan dan ingin mencari negara dengan kredibilitas dan komitmen untuk mengelola lingkungan hidup.
"Dan juga, dalam rangka mengurangi emisi karbon," katanya.
