Perpecahan Ancam PDIP Surabaya

Gambar visual by SP

Isu Rekom DPP PDIP yang Turun ke Whisnu Sakti Buana Bikin Gaduh 

 

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya – PDI Perjuangan (PDI P) dikabarkan telah memberikan rekomendasi yang telah diturunkan oleh DPP PDI P, kepada Whisnu Sakti Buana (WS). Kabar ini mengakibatkan suhu politik dalam internal partai berlambang banteng ini, memanas. Indikasi perpecahan makin mengemuka di tubuh PDI  P yang memiliki kursi terbanyak di Kota Pahlawan.

WS sendiri saat dikonfirmasi membantah jika dirinya yang mendapat rekom dari DPP.  Menanggapi simpang siur soal keluarnya rekomendasi calon wali kota Surabaya yang jatuh ke tanganya, pria yang kini menjabat sebagai Wakil Walikota Surabaya ini,  meminta kader dan pengurus tetap harus menunggu keputusan DPP.

“Mohon jangan gaduh dulu. Saya secara pribadi tetap tunduk, patuh dan tegak lurus kepada keputusan resmi DPP PDI Perjuangan dan Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri,” ujar Whisnu Sakti Buana menanggapi perihal beredarnya isu rekomendasi, Minggu (5/7/2020).

Moch Mubarok Muharam, pengamat politik Lembaga Transformasi (Eltram) mengatakan, isu keluarnya rekom kepada WS ini membuktikan jika perang dingin dua kubu dalam internal PDIP, yang sudah terjadi bertahun-tahun,  belum usai. Di mana Risma sebagai Wali Kota terkesan tidak memberi peluang Wisnu Sakti berperan sebagai wakil wali kota. Meskipun konflik keduanya belum sampai muncul di permukaan.

"Walaupun konflik tidak muncul di permukaan, tapi kan semua pihak tahu kalau ada konflik 'perang dingin'. Kondisi perang dingin tidak bisa dipersatukan dalam waktu sekejap," kata Mubarok, Minggu (5/7).

Banyak yang memperkirakan prestasi Tri Rismaharini harusnya mampu mengawal rekomendasi ke Eri Cahyadi. Apalagi Eri merupakan anak emas wali kota Risma.

Namun ternyata jerih payah dan prestasi Risma sama sekali tidak diperhitungkan DPP. Ini dibuktikan dengan tidak turunnya rekom anak emas Tri Rismaharini sebagai Cawali Surabaya.

Sedangkan Armuji yang sebelumnya gembar-gembor maju sebagai bakal calon wali kota berpasangan dengan cawali Eri Cahyadi mendadak sudah mengundurkan diri. Sehingga muncul kabar Eri bakal berpasangan dengan Whisnu di Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Surabaya 9 Desember 2020 mendatang. "Pasangan ini akan lemah, karena pada dasarnya kubu Risma dan Whisnu tidak ketemu," ujar Mubarok.

Mubarok menilai, seandainya pasangan Whisnu dan Eri Cahyadi ini benar-benar terjadi, maka hal itu hanya untuk membawa kepentingan sesaat.

"Itu seandainya dipaksakan, hanya untuk kepentingan sesaat agar kedua kubu terakomodir dalam pilwali. Kubunya Whisnu menjadi calon wali kota dan kubunya Risma yaitu Eri Cahyadi terakomodir menjadi calon wakil wali kota," tuturnya.

Belajar pada pengalaman periode pertama Risma maju Pilwali tahun 2010 saat berpasangan dengan mantan wali kota Bambang DH. Risma yang dipromosikan oleh Bambang malah mengambil peran dominan dan berhasil menyingkirkan dia dari posisi wakil wali kota.

Di periode berikutnya giliran Whisnu yang merupakan kader asli PDIP juga diperlakukan sama oleh Risma. Sama sekali tidak diberi peran.

Berkaca di dua periode tersebut maka Risma akan kembali meminjam tangan orang lain untuk "memarkir" kader asli PDIP. Dalam hal ini Eri Cahyadi yang disebut anak emasnya bisa saja memberlakukan hal tersebut dan kembali membuat redup kader PDIP.

Seperti diketahui, kekuatan kubu di kandang banteng terpecah dalam beberapa kekuatan. Faksi-faksi ini, memiliki dukungan yang kuat diinternal. Seperti dukungan faksi Bambang DH (mantan wali kota Surabaya), faksi Tri Rismaharini (Wali Kota Surabaya), dan faksi Whisnu Sakti Buana (mantan Ketua DPC PDI Perjuangan yang juga Wakil Wali Kota Surabaya). "faksi Risma dan faksi Whisnu sulit dapat dipersatukan dalam waktu sekejap," tambahnya.

Mubarok memperkirakan, kawin paksa antara Whisnu dengan Eri ini akan sangat berat. "Kawin paksa ini berat. Karena untuk membangun image sebelumnya tidak ada luka itu sangat berat. Mereka ini dalam keadaan 'konflik' walaupun konflik tidak muncul di permukaan, tapi kan semua pihak tahu kalau ada konflik 'perang dingin'. Kondisi perang dingin tidak bisa dipersatukan dalam waktu sekejap," tambah Mubarok.


Semua Membantah

Terkait isu turunya rekom pada WS ini,  Ketua PDI Perjuangan Kota Surabaya, Adi Sutarwijono, saat dikonfirmasi Surabaya Pagi, belum bisa memberikan komentar. “ Kontak Deni Wicaksono, Kepala Bappilu PDIP Jatim,” ungkap pria yang akrab dipanggil Awi ini.

Sementara Wakabid Bappilu DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Deni Wicaksana juga mengatakan, surat rekomendasi untuk pilwali Surabaya belum diturunkan oleh DPP. Pihaknya pun juga tak menerima surat itu.

“Belum tuh. Setahu saya sampai hari ini, belum ada surat rekomendasi untuk Pilkada Surabaya, yang diturunkan langsung oleh DPP PDIP,” kata Deni, kemarin.

Menurutnya, seperti sebelum-sebelumnya siapa yang akan direkom oleh DPP akan diumumkan secara langsung oleh DPP. Kemudian surat tersebut diteruskan ke DPD PDIP Jatim dan DPC PDIP Kota Surabaya. “Tradisi PDI Perjuangan pengumunan dilakukan di DPP,” katanya.

Ia mengatakan, tugas DPD Jatim sudah selesai dalam menggodok nama calon. Menurut pengakuannya, seluruh usulan nama-nama calon sudah diserahkan semuanya ke DPP. Kini mereka hanya menunggu arahan dan keputusan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

“Usulan dan rekomendasi DPD, sudah dikirim ke DPP. Kita tunggu ya dari DPP,” jelasnya.

Disinggung mengenai mundurnya Armuji, Deni tidak mau berkomentar banyak mengenai hal tersebut. Dirinya mengatakan jika yang menjadi fokus Armuji adalah membantu masyarakat Surabaya di tengah pandemi Covid-19.

"Yang perlu digaris bawahi adalah Cak Ji ingin fokus untuk membantu masyarakat Surabaya di tengah pandemi Covid-19, namun jika dipanggil lagi oleh partai beliau akan siap. Dan beliau juga mempersilahkan bagi pengurus lain yang ingin mendaftar. Itu saja," ucapnya.

 Senada, Wakil kepala BP Pemilu DPC PDI P Surabaya, Achmad Hidayat mengungkapkan bila belum mendapat informasi terkait rekomendasi calon walikota.

"Belum ada rekomendasi turun, kami DPC belum menerima keputusan dan rekomendasi dari DPP sampai saat ini," ungkapnya.

Achmad Hidayat mengaku bila masih menunggu keputusan dari DPP secara resmi. Ia menyebutkan bahwa siap patuh terhadap siapapun rekomendasi yang akan diturunkan. "Belum tahu kapan rekom turun. Yang jelas tunggu saja sampai pendaftaran bakal calon ke KPU," pintanya.

 

Tak Mendengar Kabar

Tim Surabaya Pagi kemudian mencoba menghubungi beberapa kader PDI-P yang lainnya. Jhon Tamrun,  anggota Komisi B Surabaya juga mengaku tidak mengetahui adanya informasi dari media yang menuliskan bila rekom Cawali Surabaya Jatuh Ke Wisnu.

"Belum kok, tunggu saja nanti dari DPC atau dari DPD. Karena saya tidak mendengar apa-apa sama sekali," ujarnya kepada Tim Surabaya Pagi.

Hampir senada dengan Jhon Tamrun, Ketua Komisi D Khusnul Khotimah memilih untuk tidak membahas hal tersebut saat di hubungi oleh Tim Surabaya Pagi.

"Maaf sebelumnya saya kurang pas, saya minta maaf betul. Intinya tunduk dan patuh, kita juga menunggu rekomendasi tersebut" pungkasnya.alq/byt/adt