•   Sabtu, 23 November 2019
Hukum & Pengadilan

Polda akan “Bidik” Anak Wali Kota Risma

( words)
Fuad Bernardi


Usai Kejaksaan Beri Petunjuk untuk Melengkapi Berkas Kasus Raya Gubeng Ambles

Hendarwanto, Wartawan Surabaya Pagi

Hampir enam bulan lamanya penyidikan kasus Gubeng terus berjalan. Hingga Senin (8/7/7/2019) kemarin, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur (Jatim) mengembalikan berkas kasus amblesnya Jalan Gubeng, Surabaya ke Polda Jatim lantaran belum lengkap. Dimana salah satu poin dalam berkas yang dikembalikan tersebut adalah meminta penyidik melakukan pemeriksaan lagi terhadap saksi-saksi, salah satunya untuk menungkap peran anak dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini Fuad Bernardi.

Hal itu diungkapkan Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera saat ditemui Surabaya Pagi di Polda Jatim, Senin (8/7/2019). Barung mengaku siap melaksanakan petunjuk dari penuntut umum (Kejati Jatim). Bahkan, jika dalam petunjuk tersebut meminta Fuad Benardi untuk kembali diperiksa, maka akan dilakukan. "Kalau kejaksaan minta (periksa Fuad Benardi) akan kita penuhi," katanya. Dan saat ini, petunjuk yang diminta jaksa penuntut umum akan dipenuhi.
Sebelumnya, pada 26 Maret 2019 lalu, Polda Jatim memeriksa putra Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, Fuad Benardi. Fuad diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi. Fuad diduga mengetahui asal muasal terjadinya jalan Gubeng ambles.
Anak sulung orang nomor satu di Surabaya itu menjalani pemeriksaan mulai pukul 09.00 WIB di ruang Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Jatim. Fuad diperiksa selama hampir tiga setengah jam. Ada sebanyak 20 pertanyaan yang dilontarkan pada penyidik. Salah satu materi yang ditanyakan adalah terkait proses perizinan proyek perluasan Rumah Sakit (RS) Siloam di Jalan Raya Gubeng.

Fuad Membantah
Usai menjalani menjalani pemeriksaan, Fuad keluar dari ruang penyidik. Tak hanya banyak komentar yang disampaikan dari mulut Fuad. Dengan mengenakan baju biru lengan pendek motif, Fuad mengaku tidak tahu menahu terkait proses perizinan proyek. Bahkan dengan dirinya juga membantah terlibat dalam proyek rumah sakit swasta tersebut. “Tidak tidak tahu apa-apa masalah itu (perizinan proyek),” katanya singkat.
Namun saat ditanya apakah dirinya menjadi salah satu pihak yang mengurus perizinan proyek tersebut, Fuad juga menampik hal ini. Dia mengatakan jika dia tak mengurus perizinan. "Endak," imbuh Fuad singkat.
Sementara saat ditanya, apa Fuad juga menjadi pihak yang menjadi perencanaan (pihak perencana) proyek basement, Fuad justru menanyakan kembali, apa itu perencanaan. "Ndak ada, perencanaan itu apa ya?," tanyanya.

Digulirkan Ketua DPRD Surabaya
Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Surabaya menuding adanya dugaan keterlibatan anak pejabat Pemkot Surabaya, bahkan tudingan itu secara tersirat ditujukan kepada anak Wali Kota Risma. Armuji menduga ada indikasi permainan izin proyek pembangunan perluasan basement RS Siloam di Jl Raya Gubeng.
Dalam hal ini Armuji tidak menuduh, tetapi indikasi tersebut sudah bukan menjadi rahasia publik lagi di lingkungan Pemkot. Dirinya akan mengusut secara tuntas kasus tersebut, karena telah merugikan dan mencelakakan masyarakat Kota Surabaya.
“Yang jelas ini ada permainan izin yang diindikasikan, dilakukan oleh anak seorang pejabat,” kata Armuji, kepada Surabaya Pagi, 19 Desember 2018 lalu.
Yang senter terdengar publik nama Fuad Bernardi anak wali kota Surabaya dan Don Rosano, yang diduga ada dibalik perizinan proyek pembangunan perluasan basement RS Siloam di Jl Raya Gubeng.
Namun, saat itu, Fuad Bernardi saat dikonfirmasi Surabaya Pagi membantah bahwa dirinya ada dibalik perizinan proyek pembangunan perluasan basement RS Siloam di Jl Raya Gubeng. Bahkan Fuad menanyakan bukti jika ada keterlibatan dirinya dalam perizinan proyek tersebut.
“Saya tidak tahu, saya tidak kenal dengan orang RS. Siloam, jika ada yang menyebut nama saya, mana buktinya,” kata Fuad kepada Surabaya Pagi saat di konfirmasi melalui telpon selulerny, Kamis 20 Desember 2018 lalu.

6 Tersangka
Diketahui, saat ini Polda Jatim telah menetapkan enam tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah RW sebagai project manager PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE), RH sebagai project manager PT Saputra Karya, LAH sebagai enginering supervisor PT Saputra Karya, BS selaku Direktur Utama (Dirut) PT NKE.
Kemudian tersangka A sebagai site manager di PT NKE dan A sebagai site manager di PT Saputra Karya. Adapun pasal yang dikenakan untuk keenam tersangka adalah Pasal 192 ayat (1) Jo Pasal 55 KUHP dan Pasal 63 ayat (1) UU 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Jo Pasal 55 KUHP. "Ya diperiksa lagi saksi-saksinya untuk pendalaman," kata Kasi Penkum Kejati Jatim, Richard Marpaung, Senin (8/7/2019).
Apakah keterangan saksi masih kurang? Dengan diplomatis Richard mengaku sejauh ini peran masing-masing tersangka belum terurai secara detil. Terkait keberadaan saksi, Fuad Benardi apakah perlu diperiksa lagi atau tidak, Richard enggan memberi tanggapan. Hanya dia menegaskan perlu menggali kembali keterangan saksi. "Kami tidak bisa menyampaikan secara detil apa saja yang perlu diperbaiki dalam berkas perkara," ujar Richard.

Berita Populer