Politik Jokowi Dianggap Tak Sehat, Gerus Jumlah Oposisi

Pakar politik UINSA Adi Prayitno

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Pemberian penghargaan Bintang Mahaputra Nararya oleh Presiden Jokowi kepada Fahri Hamzah dan Fadli Zon ditanggapi oleh pakar politik UINSA Adi Prayitno, Selasa (11/8/2020). Adi Prayitno menilai, penghargaan yang akan diberikan Presiden Jokowi kepada kedua politisi Gerindra dan Wakil Ketua Umum Partai Gelora itu bisa mendapatkan jasa bila kritikan diikuti dengan tindakan nyata.

“Seperti membangun lembaga pendidikan gratis untuk kelompok tidak mampu atau aktif memberikan pelatihan kepada kelompok usaha mikro, kecil, dan UMKM. Tapi itu baru kontribusi, kan terlihat oke,” jelasnya.

Adi pun tak heran keputusan pemerintah menuai pro kontra. Karena menurutnya peran Fahri Hamzah dan Fadli dinilai belum layak menerima tanda jasa. “Kritik hanya sebatas ngomong-ngomong, kecuali kritiknya membangun,” pungkasnya.

Ia menambahkan, penerima tanda jasa sudah termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Penerima mesti berkontribusi besar terhadap negara.

 

Politik tidak Sehat

Sedangkan, pengamat politik asal Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin menilai, upaya yang dilakukan Jokowi ini sudah menunjukkan arah politik yang tidak sehat dengan jumlah oposisi yang sedikit.

Selain tidak jalannya upaya check and balancing dari DPR, para kritikus juga satu per satu dirangkul oleh pemerintah sehingga suara para pengkritik pun tidak didengarkan lagi.

"Iya padahal tidak baik, hari ini kita saksikan demokrasi yang tidak sehat, tidak ada check and balancing, tidak ada kekuatan kontrol parlemen yang kuat terhadap eksekutif, karena apa? Karena parlemennya ada di dalam genggaman koalisi pemerintah," kata Ujang, Selasa (11/8/2020).

Ujang berpendapat, ditempatkanya Fadli dalam jabatan yang tak strategis juga sebagai upaya "meredam" kekuatan. "Kita liat Fadli Zon digeser tidak jadi Waketum Gerindra lagi gitu, hari ini juga kadang kencang kadang tidak karena sudah dikondisikan agar tidak kencang mengkritik. Sudah tanda-tanda demokrasi tidak sehat. Karena tidak ada bangunan kritik dari parlemen maupun dari publik begitu," sambungnya.

Pemberian penghargaan itu dinilai sebagai upaya pemerintah merangkul sekaligus menjinakkan para pengkritik pemerintah. "Mungkin ingin politik tidak gaduh, ingin kondusif, ingin semua dirangkul oleh pemerintah begitu, lo. Saya liatnya ke situ," ucapnya.

Ujang juga menilai, Jokowi terkesan memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang sudah berada dalam pemerintahan seperti Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Fahri Hamzah, hingga Fadli Zon. Seharusnya jika ingin fair, menurut Ujang, pengkritik di luar pemerintah yang memiliki peran dalam membangun pemerintah juga diberikan pengargaan seperti PA 212, NU, Muhammadiyah dan yang lainnya.