SURABAYAPAGI,Surabaya - Ribuan buruh yang menggelar aksi demo menolak pengesahan UU Omnibus Law atau biasa dikenal dengan Cipta Lapangan Kerja di DPRD Jatim, Selasa (6/10/2020). Aksi itu hanya ditemui oleh Anggota Fraksi Demokrat DPRD Jawa Timur Hartoyo.
Hartoyo mendorong agar para buruh melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) Untuk membatalkan aturan yang dinilai menyengsarakan para pekerja tersebut.
Baca Juga: Demokrat Buka Penjaringan Bacawali Kota Kediri, Nama Vinanda Masuk Dalam Daftar
"Ini belum selesai, belum final masih ada upaya bisa perpu dan MK. Mudah mudahan bisa diterima dan ada kajian saya bisa menyampaikan," kata Hartoyo di depan ribuan buruh yang menggelar aksi di depan gedung DPRD Jatim sejak siang itu.
Ia mengatakan, pihaknya akan membahas keberatan para buruh itu bersama komisi E DPRD Jatim lainnya. Menurut dia, meski sudah digedok menjadi UU, aturan Cipta Kerja atau Omnibus Law belum tentu bisa diterapkan.
"Nasi sudah menjadi bubur tapi buburnya kering jadi masih bisa jadi nasi lagi. Artinya apa itu masih ada harapan dan ada sebagian undang-undang tidak bisa diterapkan walaupun sudah di gedok berupa undang-undang tapi diterapkan di bawah belum tentu bisa atau nyantol dari 34 provinsi," tambah Hartoyo disambut teriakan ribuan buruh.
Baca Juga: Demokrat Optimistis Khofifah Kembali Gandeng Emil Dardak
Mantan ketua Fraksi Partai Demokrat dan mantan ketua Komisi E DPRD Jatim ini mengungkapkan untuk mewujudkan realisasi Judicial Review tersebut, dalam waktu dekat untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk pengajuannya.
“Dan yang terpenting, adalah Partai Demokrat bersama rakyat dan buruh telah berkoalisi bersama menolak adanya Omnibus Law,” tandas pria kelahiran Simo Surabaya ini.
Baca Juga: MK tak Utak-atik Keabsahan Gibran, Nitizen Koar-koar
Sebelumnya, DPR RI dan pemerintah akhirnya mengesahkan RUU Ciptaker atau Omnibus Law, senin (5/10/2020). Namun, dalam pengesahannya UU tersebut, tak berjalan mulus, karena dua fraksi yaitu Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS DPR RI menolak disahkannya UU tersebut. rko
Editor : Mariana Setiawati
