•   Senin, 16 Desember 2019
BUMN

Potong Gaji Pegawai, PLN Dituding Tak Profesional

( words)
Petugas PLN yang mempertaruhkan nyawa bekerja di atas tower listrik yang menjulang.


"PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) harus membayarkan ganti rugi sebesar Rp 839,88 miliar kepada 21,9 juta pelanggannya akibat mati listrik yang terjadi pada Minggu (4/8/2019) lalu. Direktur Pengadaan Strategis II PLN Djoko Rahardjo Abumanan mengatakan, perseroan tidak bisa mengandalkan dana dari APBN untuk membayarkan ganti rugi tersebut. Sebab, kejadian tersebut merupakan kesalahan perseroan dan bukan tanggung jawab negara"

Jaka Sutisna

"Enak aja kalo dari APBN ditangkap, enggak boleh," ujar Djoko Rahardjo Abumanan ketika ditemui di kawasan DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (6/8/2019). B

Menurut Djoko, APBN seharusnya digunakan untuk investasi dan subsidi. Sementara, pembayaran ganti rugi itu menggunakan biaya operasi. Djoko pun menjelaskan, perseroan harus melakukan efisiensi untuk bisa membayarkan ganti rugi kepada pelanggan. Salah satunya dengan memangkas gaji karyawan. Pasalnya, dengan besaran nilai ganti rugi tersebut, keuangan PLN berpotensi negatif.

"Makanya harus hemat lagi, gaji pegawai dikurangi," ujar dia.

Dia pun menjelaskan, pemangkasan gaji yang dimaksudkan adalah dari insentif kesejahteraan karyawan yang tidak termasuk dalam gaji pokok. Pasalnya, dalam skema pembayaran gaji PLN, terdapat beberapa komponen, termasuk gaji pokok dan insentif kesejahteraan yang tergantung pada kinerja pegawai yang bersangkutan.

“Di PLN itu ada merit order. Kalau kerjanya enggak bagus, potong gaji. (Namanya) P2 yang diperhitungkan. P2 ini kalau prestasi dikasih, kalau enggak?," ujar dia. Tak hanya pegawai saja, jajaran direksi pun berpeluang bakal terkena pemangkasan gaji. Sebab, kejadian mati lampu masal ini memberikan dampak yang cukup besar bagi masyarakat.

"Kaya gini nih kemungkinan kena semua pegawai," ujar dia. Walaupun demikian, Djoko belum bisa memastikan berapa besar peran dari pemotongan gaji tersebut terhadap keseluruhan nilai pembayaran ganti rugi. Dia juga tidak bisa memastikan apakah dengan cara tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan biaya ganti rugi.

"Bukan cukup tapi karena dampak dari kejadian itu," ujar Djoko.

Terkait rencana pemotongan gaji ini, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritik keras. Menurut Fadli, kebijakan itu menggambarkan ketidakprofesionalan PLN.

"Suatu cara-cara yang tidak profesional. Masa karyawan jadi korban, siapa yang tanggung jawab? Kalau misalnya sudah ada aturan kompensasi di undang-undang, aturan itu yang dimainkan, atau direksi ambil suatu diskresi, seperti ganti kerugian masyarakat, baik materiil maupun imateriil," kata Fadli di gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (7/8/2019).

Fadli pun mencontohkan ganti rugi materiil itu seperti sebagian besar masyarakat yang dirugikan, antara lain banyaknya ikan koi yang mati karena listrik padam. Lalu, beberapa pengusaha kecil online yang rugi karena tidak bisa melakukan transaksi jual-beli.

"Sampai ikan koi yang mati jumlahnya berapa, belum lagi orang yang tidak bisa melaksanakan transaksi elektronik dan yang berdagang berjualan online itu kan bisa melakukan juga tuntutan, class action, karena kerugian itu nyata. Itu baru kerugian materiil saja," ucapnya.

Fadli menilai seharusnya PLN memberikan ganti rugi sesuai dengan jumlah kerugian tiap orang. Jangan diganti rugi dari biaya dasar penggunaan listrik saja.

Kembali ke pengurangan gaji karyawan PLN, Fadli menilai kebijakan itu tidak adil. Dia juga meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendesak PLN dan BUMN menuntaskan masalah blackout.

"Saya sih tidak fair, jadi karyawan PLN-nya gitu harus dilihat ini, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang memberikan kesalahan. Jadi saya termasuk yang juga menyayangkan pernyataan Presiden dan kecewa terhadap PLN. Yang harusnya kecewa itu adalah rakyat, rakyat kecewa terhadap pemerintah, terhadap PLN, terhadap BUMN, kok bisa terjadi ini. Presiden itu mengeksekusi, melihat itu misalnya apa, diberhentikan atau siapa, jadi bukan sebagai seperti pengamat gitu loh," ucapnya.

Sementara Pengamat Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi mengungkapkan, PLN tidak bisa menutup ongkos kompensasi dari pemangkasan gaji pegawai.

Sebab, hal tersebut menurutnya tidak sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM No 27 tahun 2017. "Tidak benar justru menyalahi aturan yang ada. Kalau PLN memberikan kompensasi harus ada dasar hukumnya dalam hal ini Permen 27/2017," ujar dia.

Menurut dia, PLN seharusnya menggunakan dana, baik dana operasional maupun dana cadangan yang berasal dari pendapatan laba serta dana eksternal dari pinjaman konsorsium perbankan dan global bond. Tahun lalu, PLN telah mencatatkan laba sebesar Rp 11,6 triliun di 2018. Sedangkan pada tahun berjalan ini, PLN telah mencatatkan laba sebesar Rp 4,2 triliun.

"Memang selama ini PLN tidak menggunakan dana APBN, tetapi menggunakan dana internal yang dibentuk dari laba di tahun dan dana eksternal dari pinjman konsorsium perbankan dan global bond," ujar Fahry. "Kompensasi bisa dari dana operasional atau dana cadangan, yang lebih bisa dipertanggungjawabkan," ujar dia.

Berita Populer