Prabowo Diminta Mundur dari Kabinet dan Ketum Gerindra

Prabowo Subianto bersama Edhy Prabowo.

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta— Politisi Prabowo Subianto, diminta mundur dari jabatannya sebagai Menteri Pertahanan di Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin, sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra.

Demikian dikatakan Arief menanggapi kabar ditangkapnya Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (25/11/2020).

 

Tabokan Besar buat Prabowo

Menurut Arief, penangkapan Edhy oleh KPK membuktikan bahwa lembaga antirasuah itu betul-betul 'engine' penangkap koruptor yang paling terbaik di Indonesia. Ia mengajak semua masyarakat untuk mendukung KPK terkait penangkapan kader terbaik Gerindra sekaligus orang yang sangat dekat dengan Prabowo Subianto. "Ini pelajaran besar sekaligus tabokan besar bagi Prabowo sebagai bos besarnya Edhy Prabowo, bahwa ternyata mulut yang sudah berbusa-busa dengan mengatakan korupsi di Indonesia sudah stadium empat ternyata justru anak buahnya dan asli didikan Prabowo sendiri, menjadi menteri pertama di era Jokowi yang terkena operasi tangkap tangan oleh KPK," tegas Arief dalam keterangan persnya, Rabu (25/11/2020).

 

Cita-cita Prabowo Tamat

Menurut Arief, seharusnya sudah sejak awal Prabowo Subianto mengingatkan dan melarang para kader dan keluarganya untuk memanfaatkan kekuasaan dalam berbisnis. Contoh izin ekspor lobster kepada perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan kader Gerindra dan keluarga. "Tapi nyatanya justru mendiamkan saja dan bisu seribu bahasa," katanya.

Dengan ditangkapnya Edhi Prabowo, kata Arief, maka tamat sudah cita-cita Prabowo menjadi presiden Indonesia. Terlebih akan berpengaruh terhadap elektabilitas partai Gerindra. Prabowo, sambung Arief, harus bertanggung jawab kepada masyarakat pemilih Gerindra atas ketidakmampuan menjaga disiplin para kadernya hingga berpotensi besar menghancurkan marwah partai. "Atau jika Prabowo gentleman, dia harus mundur dari kabinet Jokowi-Maruf Amin serta mundur dari Gerindra," tandasnya.

 

Tanpa Pandang Bulu

Menko Polhukam Mahfud Md masih menunggu hasil pemeriksaan KPK terhadap Edhy Prabowo.

"Sampai sekarang pemerintah belum tahu pasti tindak pidana apa yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Pak Eddy Prabowo, sehingga ditangkap dengan OTT oleh KPK. Tapi apa pun alasannya, pemerintah menyatakan bahwa pemerintah mendukung apa yang dilakukan oleh KPK, dan silakan itu dilanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku," ujar Mahfud dalam keterangan persnya, (25/11).

Menurut Mahfud Md, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah sering mendorong agar hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Mahfud menilai proses pemeriksaan yang saat ini dijalani Edhy Prabowo akan diketahui setelah 24 jam sejak Edhy Prabowo ditangkap KPK. n jk/rmc