Home / Pilpres 2019 : Surat Terbuka untuk Capres Jokowi-Prabowo, Peserta

Prabowo, ingin Swasembada Pangan, Niru Mantan Mertuanya

author surabayapagi.com

- Pewarta

Selasa, 20 Nov 2018 22:11 WIB

Prabowo, ingin Swasembada Pangan, Niru Mantan Mertuanya

Yth Pak Jokowi-Pak Prabowo, Publikasi era Anda Capres Jokowi, pernah melakukan swasembada pangan, sangat minim. Justru yang ramai adalah perdebatan soal impor beras mulai Januari 2018. Impor yang dilakukan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukitaini ditentangMenteri Pertanian Amran Sulaiman, dan Kepala Bulog Budi Waseso. Maklum, orientasi pers industry sekarang adalah menulis bad news sebagai berita baik (good news). Hampir jarang pers mainstream, pers elektronik dan pers online yang memberi porsi pada berita bagus-bagus semata (good news), di medianya masing-masing. Terkait berita swasembada pangan pernah dilakukan oleh Kementerian Pertanian selama tahun 2017. Bahkan Menteri Amran, menyebut ada empat komoditas yang berhasil diterapkan program swasembada yaitu padi, bawang, jagung, dan cabai. Menteri Pertanian ini mengakui keberhasilan swasembada pangan merupakan sejarah baru, Pasalnya, sudah lama Indonesia belum pernah berhasil. Terakhir ada swasembada pangan pada tahun 1984 silam, saat presidennya Soeharto, mantan mertua Anda Capres Prabowo. Keberhasilan kementerian pertanian ini terlihat dari capaian luas tanam jagung yang pada 2017 mencapai 2.279.345, lebih luas dibandingkan tahun 2016 yang berada di angka 2.146.781 hektar. Kemudian untuk komoditas beras pada 2017 lebih kecil dibandingkan 2016 sebesar 413.727 hektar, dengan rincian tahun 2016 yaitu 5.241.597 hektar dan tahun 2017 yaitu 4.827.872 hektar. Saat kampanye sekarang ini, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, menyatakan Anda Capres Prabowo bersama Sandiaga, Cawapresnya ingin Indonesia kembali bisa swasembada pangan seperti zaman Orde Baru. Muzani menegaskan keingingan ini bukan berarti Prabowo-Sandi ingin kembali ke zaman seperti Orde Baru. "Yang hendak dilakukan oleh Pak Prabowo jika rakyat memilih beliau sebagai presiden, tentu saja semangat ini yang akan kita kembalikan, semangat bagaimana kita memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan sendiri, baik pangan dalam arti konvensional seperti padi atau pun lainnya," kata Muzani di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Senin (19/11/2018). Yth Pak Jokowi-Pak Prabowo, Saya jurnalis yang bukan lulusan ekonomi makro dan mikro. Jadi meski tidak tahu urusan swasembada, tetapi akal sehat saya tergelitik untuk bertanya bila dunia pertanian Indonesia berhasil swasembada beras, apakah itu keberhasilan Departemen Pertanian? Akal sehat saya mengakui pertanian membutuhkan lahan, air, dan infrastruktur. Tanpa lahan di mana petani bisa menanam pagi? Tanpa air tidak ada kehidupan di persawahan. Dan tanpa infrastruktur seperti jalan atau pasar, hasil panen pun bisa ditebak sulit dijual. Masalah lahan sawah bukan urusan kementerian pertanian semata, tetapi ada kementerian Agraria dan tata ruang. Nah dengan fakta bahwa sebagian besar petani Indonesia adalah petani penggarap yang tidak punya tanah, mudahkah mereka digusur oleh investor asing yang memiliki ijin mendirikan usaha HGU hingga 95 tahun? Jawabannya mudah, sebab investor asing dibranding mendapat kemudahan dari pemerintah pusat. Maklum, tanah memang sudah menjadi objek investasi spekulatif. Disamping latarbelakang petani yang memiliki keterbatasan ilmu, mudah terjerat rentenir yang berujung-ujung tanahnya digadaikan untuk bayar utang. Minggu yang lalu, saya jalan-jalan di sebuah desa di Kabupaten Mojokerto. Saya bertemu dengan beberapa petani. Mereka mengaku masih sering dihadapkan pada sejumlah pungutan yang kemudian semakin memberatkan hidupnya. Termasuk sewa tanah? lho? Benar!. Petani mengaku bila dulu terjadi bagi hasil, tapi sekarang sewa lahan. Dan masih ada tuan tanah. Juga ada pungutan irigasi yang dilakukan pada penjaga pintu air. Maklum, untuk mengalirkan harus ada penataan pintu air. Mengingat ada yang menjaga yang bisa menutup pintu air. kewajiban membayar. Bahkan juga kadang dibebani penarikan biaya keamanan untuk menjaga hasil tanam. Beberapa petani tidak yakin Indonesia sekarang menghasilkan swasembada pangan. Alasannya, tahun 2018 ini pemerintah pusat masih impor beras, Sejumlah petani malah memohon pada pemerintah pusat, hendaknya menjadi pelindung petani. Permohonannya untuk tidak melakukan impor beras, karena mereka yakin tahun 2018 ini panen di Jawa, terutama di Jawa Timur, melimpah-ruah. Yth Pak Jokowi-Pak Prabowo, Anda Capres Prabowo berjanji ingin saat menjadi Presiden mengganti Anda Jokowi, bisa menjalankan swasembada pangan, seperti yang pernah dilakukan presiden Soeharto, bukan Anda Capres Jokowi. Padahal pada tahun 2017, Kementerian pertanian menegaskan Indonesia selama tahun ini sudah melakukan swasembada pangan. Tidak hanya saya, hampir semua pemilih rasional paham kadar janji calon penguasa yaitu saat berkampanye. Janjinya ini untuk merebut simpati pemilih. Pertanyaan menggelitik saya, semoga kelak bila benar rakyat memilih Anda Capres Prabowo, Anda jangan ingkar janji seperti Capres Jokowi. Maklum, suara yang saya saring di masyarakat rasional (pengusaha, wartawan, mahasiswa dan dosen) sudah sering mendengar janji kampanye. Hampir kebanyakan orang yang mencalonkan diri menjadi pemimpin, pernah memberi janji pada pemilih. Saya mendapati janji dari calon lurah sampai calon presiden. Praktis semua mengobral janji. Bahasa penyanyi dangdut, mereka berani berjanji sekaligus berani mengingkarinya. Hal ini persis tulisan William Shakespeare dalam "As You Like It", 1599/1600 . Tulisan Shakespeare, bicara dengan kata-kata berani, bersumpah dengan sumpah berani, dan melanggarnya dengan berani." Maka itu, saya usulkan semua janji kampanye Anda berdua, baik tertulis maupun lisan, dicatat oleh tim pemantau pilpres untuk dilampirkan ke DPR-RI, sebagai dokumen politik penguasa. Dengan demikian dokumen ini bisa memiliki legalitas. Paling tidak menjadi dasar wakil-wakil rapat mengkontrol presiden terpilih untuk mematuhi serta menjalankan visi dan misinya, tersurat dan tersirat. Sebagai lulusan ilmu hukum, saya sadar bahwa janji kampanye memang bukan termasuk ranah perdata yang setiap pelanggaran berakibat berujung pada mekanisme pengadilan. Tetapi, janji kampanye bisa masuk dalam ranah hukum tata negara yang berakibat pada proses politik dari parlemen untuk menagih janji melalui penggunaan hak-hak berupa interpelasi dan angket. Oleh sebab itu, akal sehat saya berpesan Anda berdua mulai tak bermain-main dengan Membuat visi misi dan program yang sekedarnya. Contoh, Anda Capres Jokowi, yang telah membuat nawacita, belakangan ini disoroti tak sedikit program nawacita yang belum terealisasikan. Soal swasembada pangan yang telah dihasilkan kementerian pertanian era Anda Capres Jokowi, dengan era Soeharto pun diperdebatkan juga. Ada yang mengatakan swasembada era Orde Baru tak murni, sebab sistem pemerintahannya otoriter. Padahal, swasembada pangan yang saya pahami sebagai bukan ekonom, adalah jumlah produksi pangan yang dihasilkan di dalam negeri telah mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sendiri, tidak impor. Tapi era Anda Jokowi, sejak awal tahun 2018, telah tiga kali impor beras ke Vietnam dan Thailand, selama tiga kali berjumlah dua juta ton. Sebagai orang non eksak yang masih makan beras, saya sampai tak habis pikir bagaimana Anda Capres Jokowi, yang memimpin Indonesia sebagai negara agraris, subur dan sebagainya ternyata tidak mampu "memberi makan" penduduknya sendiri, sehingga untuk urusan nasi saja harus impor. Sampai semalam, saat merampungkan surat ini, saya penasaran adanya kebijakan impor beras dengan alasan untuk menambah stok beras yang akhir-akhir ini mengalami penurunan? Benarkah alasan ini? Menurut UU Pangan Nomor 18 Tahun 2012, impor beras dilarang. Bahkan sejak awal 2018, data Kementan menunjukkan ada surplus beras. Maka itu, akal sehat saya berteriak untuk apa kebijakan impor 2 juta, manakala kementerian pertanian menyatakan selama tahun 2017 Indonesia menghasilkan swasembada beras. Adanya debat antar menteri, soal impor saya makin bertanya impor beras ini untuk siapa? pengimpor dan pemberi ijinnya atau rakyat mayoritas? Mengingat impor beras adalah kebijakan publik yang harus menguntungkan stakeholder pangan terbesar Indonesia, yakni masyarakat konsumen dan petani padi. Masuk akal bila kini Anda apres Prabowo, berkampanye akan melakukan swasembada pangan. Tentu bila rakyat memilihnya. ([email protected], bersambung)

Editor : Redaksi

Tag :

BERITA TERBARU