Presiden Jokowi, Sudah Disuntik Vaksin China

Presiden Jokowi saat mendapat vaksin Covid-19 Sinovac, yang merupakan produk China, Rabu (13/1/2021).

Menkeu Sri Mulyani, Alokasikan Anggaran sementara vaksinasi Covid-19 Gratis sebesar Rp 54,44 triliun. Anggaran ini dari Realokasi APBN

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta – Presiden Jokowi sudah mendapat vaksin Covid-19 Sinovac, yang merupakan produk China, Rabu (13/1/2021). Beberapa media asing menyebut Jokowi jalani ‘Chinese injection’. Bahkan, kantor berita Reuters mengistilahkan Sinovac adalah Chinese vaccine.

Hal mengejutkan datang dari Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP, Ribka Tjiptaning. Ribka mengatakan, vaksin Sinovac ibarat barang rongsokan dari China. Pasalnya, China, kata Ribka justru tidak menggunakan vaksin tersebut.

"Kebetulan saya juga banyak teman di China. Sebenarnya Sinovac ini istilahnya apa nih, barang rongsokan lah buat di sana itu. Dan orang China sendiri sudah jarang pakai Sinovac sebetulnya," ingat Ribka dalam rapat kerja dengan Komisi IX bersama dengan Menteri Kesehatan, Kepala BPOM, dan Direktur Utama PT Biofarma (Persero), Rabu (13/1/2021).

Ribka meminta pemerintah untuk memastikan keamanan vaksin Sinovac. Pasalnya masyarakat susah mengakses fasilitas kesehatan di tengah pandemi Covid-19. Ia juga mengatakan bahwa vaksin Covid-19 yang disuntikkan ke Jokowi belum tentu vaksin Sinovac.

"Tadi dibilang kalau Pak Jokowi jadi contoh demonstratif begitu, disuntik sebagai orang pertama, kita semua tahu, kalau misalnya itu benar Sinovac, tapi kalau ada apa-apa (kepada Jokowi) dokter yang mengikuti berapa, rumah sakit siap, tapi nanti (warga) yang di ujung sana, orang kena Covid saja susah cari rumah sakit," ujarnya.

"Dan bisa saja itu bukan sinovac yang dikasih (ke Jokowi), kita tidak tahu semuanya, jangan ada dusta di antara kita," duga Ribka.

Harus Lalui 2 Meja

Penyuntikan vaksin impor dari RRC kepada RI 1 itu berlangsung di Istana Negara, Rabu (13/1/2021) pagi. Sebelum disuntik di meja ketiga, Jokowi harus melalui dua meja.

Pertama, suami Iriana itu didata. Kemudian di meja kedua diperiksa tensi dan suhu tubuh serta ditanya soal riwayat penyakit. Nah, di meja ketiga barulah Jokowi disuntik. Dokter yang menyuntik Jokowi seorang pria berambut putih bernama Prof.dr. Abdul Muthalib.

Dalam tayangan live streaming Sekretariat Presiden, tampak tangan Abdul Muthalib gemetar. Setelah jarum suntik memasukkan cairan vaksin di lengan kiri Jokowi, si dokter bertanya 'bagaimana, pak?

Jokowi pun segera menjawab. "Hahaha enggak terasa sama sekali," kata presiden.

Efikasi Sinovac Rendah

Ironisnya, di saat yang hampir bersamaan, Brasil mengumumkan vaksin corona CoronaVac buatan Sinovac Biotech efektif 50,4 persen dalam uji coba tahap akhir pada Selasa (12/1/2021). CoronaVac telah disuntikkan kepada petugas medis yang berada di garda depan saat menangani pasien Covid-19.

Padahal, sebelumnya pada pekan lalu Institut Butantant telah merilis vaksin Sinovac 78 persen efektif dalam mencegah kasus ringan yang membutuhkan perawatan, dan 100 persen manjur dalam mencegah kasus sedang hingga serius. Namun, akhirnya diralat. Karena desakan dari rakyat agar pihak Butantant untuk transparan.

Pada saat itu, mereka tidak menyebutkan tentang kelompok relawan vaksin yang terinfeksi virus corona, meski dengan gejala sangat ringan.

Dengan dimasukkannya hasil dari kelompok tersebut, CoronaVac memiliki efektivitas umum 50,4 persen mencegah penyakit pada pasien.

"Ini adalah vaksin yang aman dan efektif yang memenuhi semua kriteria untuk digunakan dalam kondisi darurat," kata Direktur Butantan Dimas Covas seperti dilansir AFP.

Hasil uji klinis vaksin Sinovac melibatkan 12.500 sukarelawan yang menunjukkan tidak ada efek samping atau reaksi alergi yang signifikan.

"Jika vaksin menolak tes ini, maka bisa jauh lebih baik di tingkat komunitas," kata manajer medis untuk uji klinis di Butanta, Riardo Palacios.

Pada Jumat (8/1) lalu Butantan telah menyerahkan permintaan otorisasi vaksin pertama kepada badan pengawas kesehatan Brasil, Anvisa.

Sementara Indonesia sendiri meyakini jika efikasi Sinovac mencapai 65,3 persen. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan batas minimal efikasi vaksin corona 50 persen. Hasil uji klinis yang ditetapkan Brasil mencatat efektivitas vaksin Sinovac di atas batas minimal yang ditetapkan WHO.

Efikasi Sinovac ini juga berada di bawah Pfizer yang memiliki efikasi 90 persen, atau Moderna 95 persen, atau AstraZeneca yang berada di kisaran 60-90 persen.

Meski efikasinya cenderung lebih rendah, Vaksin Sinovac lebih mudah didistribusikan karena cukup disimpan di suhu kulkas pada umumnya, sehingga menjadi incaran negara-negara tropis dengan sistem logistik yang tertinggal dari Amerika Serikat atau negara Eropa.

Semua Impor

Pemerintah Indonesia diketahui sudah mengonfirmasi pemesanan 329,5 juta dosis vaksin Covid-19 dari berbagai produsen. Seluruhnya berasal dari luar negeri atau impor. Pemerintah lewat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menetapkan jenis vaksin yang resmi digunakan untuk program vaksinasi nasional, baik vaksinasi yang dibiayai pemerintah maupun vaksinasi mandiri.

Seluruh vaksin yang disetujui pemerintah tersebut sudah mendapatkan izin edar atau persetujuan penggunaan pada masa darurat (emergency use athorization/EUA) dari badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Rincinnya, vaksin pertama sekaligus paling besar dipesan Indonesia, berasal dari perusahaan farmasi China Sinovac sebanyak 125,5 juta dosis. Vaksin impor kedua didatangkan dari pabrikan vaksin Amerika Serikat-Kanada Novavax sebesar 50 juta dosis. Ketiga dari kerja sama multilateral WHO dan Aliansi Vaksin Dunia (Covax-GAVI) sebesar 50 juta dosis. Keempat, pemerintah Indonesia juga mengimpor vaksin dari pabrikan Inggris AstraZeneca sebanyak 50 juta dosis, dan kelima perusahaan farmasi gabungan Jerman dan Amerika Serikat Pfizer BioNTech sebesar 50 juta.

Dianggarkan Rp 54,44 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pemerintah mengantongi anggaran sementara vaksinasi Covid-19 gratis mencapai Rp 54,44 triliun dari realokasi APBN. Duit itu berasal dari cadangan Rp 18 triliun dan anggaran kesehatan dalam Pemulihan Ekonomi Nasional 2020 yang diperkirakan tidak dieksekusi Rp 36,44 triliun.

“Kita masih memiliki space seperti instruksi presiden bahwa semua kementerian/lembaga harus memprioritaskan penanganan Covid untuk vaksinasi,” kata Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers virtual realisasi APBN beberapa waktu lalu.

Ia menambahkan pemerintah masih melakukan penghitungan jumlah kebutuhan anggaran untuk membiayai vaksinasi Covid-19 yang akan dilakukan gratis sesuai instruksi Presiden Joko Widodo berdasarkan sejumlah indikator. Adapun indikator itu di antaranya Kementerian Keuangan, lanjut dia, akan mengikuti Kementerian Kesehatan dalam menetapkan target vaksinasi.

Jika jumlah yang divaksin adalah 70 persen dari jumlah penduduk, lanjut dia, maka diperkirakan akan ada sekitar 182 juta orang yang akan menjalani vaksinasi. “Kita akan hitung berdasarkan berapa dosis yang disuntikkan. Kalau rata-rata vaksin dua kali suntik berarti 182 juta dikali dua dosis,” kata dia.

Selain itu, Kementerian Keuangan juga harus menghitung bersama Kementerian Kesehatan dan Kementerian BUMN termasuk Bio Farma, terkait efektivitas vaksin Covid-19. Jika, efikasi atau kemampuan vaksin itu mencapai 90 persen, maka vaksin yang disediakan harus lebih dari 100 persen atau 10 persen di atas kebutuhan untuk vaksinasi 182 juta orang.

Tak hanya itu, faktor penurunan kualitas atau kerusakan yang berpotensi terjadi dalam proses distribusi mengingat topografi wilayah Indonesia, juga menjadi indikator yang masuk penghitungan pemerintah.

Pemerintah juga menghitung jumlah tenaga kesehatan, hingga prioritas yang nanti dilakukan ketika melakukan vaksinasi sehingga baru diketahui besaran proyeksi dana yang dibutuhkan untuk vaksinasi gratis. Meski meminta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk melakukan prioritas anggaran untuk membiayai kebutuhan vaksinasi gratis, namun Menkeu mendorong institusi tersebut tetap melakukan belanja, mendorong momentum pemulihan ekonomi.

“Itulah yang sedang kita terus kaji, dan secara hati-hati melakukan langkah penyesuaian APBN karena belum jelas jumlah vaksin, berapa harganya, efikasi berapa banyak dan wastegae-nya berapa, maka kami belum bisa menemukan angkanya hari ini,” imbuh Sri Mulyani.

Selasa (12/1/2021), Sinovac kembali didatangkan ke Indonesia. " 15 juta dosis bahan baku vaksin akan datang Insya Allah Selasa (12/1/2021) dari Sinovac," kata Budi dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (11/1/2021) lalu.

Setibanya di Tanah Air, vaksin dalam bentuk bahan baku itu akan diproses oleh PT Bio Farma. Pemrosesan vaksin hingga menjadi vaksin siap pakai diperkirakan butuh waktu satu bulan.

"Sehingga nanti di awal Februari kita sudah punya 12 juta vaksin jadi dari 15 juta bahan baku ini," ujar Budi.

Selain Sinovac, lanjut Budi, Indonesia juga telah menjalin kerja sama secara multilateral dengan GAVI, sebuah aliansi vaksin internasional yang berbasis di Swiss, untuk pengadaan vaksin. Diharapkan, kerja sama ini menghasilkan minimal 54 juta dosis vaksin, atau maksimal 108 juta dosis vaksin gratis.

Melalui kerja sama dengan GAVI, pemerintah dapat memilih jenis vaksin yang akan diberikan. Pilihannya meliputi 4 jenis vaksin, yakni Pfizer, AstraZeneca, Moderna, atau Novavax.

"Kami sekarang lagi berdiskusi juga, berdiskusi dengan Pak Menko jenis apa yang mau kita mau ambil karena vaksin-vaksin ini, Bapak, Ibu, ini bisa diberikan di atas usia 60 tahun," kata Budi. Diharapkan, vaksin yang berasal dari GAVI akan tiba di Tanah Air pada akhir Febuari atau awal Maret 2021. jk/rl/tr/bs

Editor : Moch Ilham