PSBB = Pembiayaan Sia-sia Bodoh-bodohan

Dr. H. Tatang Istiawan Wartawan Senior Surabaya Pagi

Saya ini wartawan. Sejak belajar menulis, sudah diajarkan berbicara jujur. Apalagi membuat tulisan. Ini karena wartawan itu doktrinnya pembimbing masyarakat. Dalam kontek jujur dan pembimbing masyarakat, otak wartawan harus senantiasa menggunakan akal sehat. Tidak cukup berotak waras.

Pemahaman saya orang waras adalah orang yang masih bisa membedakan mana benar-mana salah,mana yang baik - mana yang buruk,mana yang mesti dilakukan - mana yang tidak boleh dikerjakan . Sementara orang yang sudah gila adalah ia kehilangan akal fikirannya dalam arti ia sudah kehilangan karakter cara berfikir dualistiknya. Makanya orang gila acapkali tak bisa membedakan mana benar-mana salah dan mana yang baik dan mana buruk urusan PSBB. Termasuk tak tahu mana jalan keselamatan – mana jalan menuju kecelakaan atas perlakuan PSBB. Jadi orang waras dalam menyikapi berlakunya PSBB bisa gunakan cara berfikir yang tertata-beraturan. Beda dengan orang tak waras cara berfikir menanggapi penerapan PSBB di Jakarta sampai Surabaya Raya. Orang semacam ini sudah tak lagi pikirannya tertata. Maklum, acapkali yang diikuti hanya dunia khayal yang memang tidak memiliki konstruksi dualistik.

Sebagai wartawan yang selalu menggunakan akal sehat, sejak awal saya sudah ragu efektifitas PSBB di kultur masyarakat kita yang dikenal suka ngeyelan, sok pintar dan tidak disiplin. Makanya kepada teman-teman saya, istilah PSBB sering saya plesetkan sebagai “Pembiayaan Sia-sia Buat Bodoh-bodohan.” Artinya, mestinya penerapan globalnya lockdown, oleh pemerintahan Jokowi diplintir jadi “Pembatasan Sosial Berskala Besar.” Plintiran istilah ini lebih memperhitungkan aspek ekonomi dan financial.

Jadi akronim normatif PSBB: Pembatasan Sosial Berskala Besar, menurut akal sehat tak ubahnya urusan tagline Revolusi mental yang indah didengar tapi rendah implementasi.

Padahal aturan PSBB yang dikeluarkan menggunakan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020. Aturan ini sebenarnya bagus yaitu untuk pembatasan sejumlah kegiatan penduduk tertentu dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19. Aturan ini juga menjangkau peliburan sekolah dan tempat kerja. Ada pembatasan kegiatan keagamaan. Ada pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Termasuk pembatasan kegiatan sosial budaya, pembatasan moda transportasi, dan pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.

Akal sehat saya berkata aturan normatif ini tidak atau belum membumi? Makanya, mulai Selasa kemarin (26/5/2020), Presiden Jokowi menurunkan TNI-Polri untuk mendisiplinkan rakyat yang mokong.

Akal sehat saya berkata, turunnya TNI-Polri ini adalah suara negara. Artinya NKRI saatnya menurunkan aturan “memaksa” agar negara dapat menertibkan masyarakatnya.

Sekaligus aturan PSBB yang dikawal TNI-Polri dapat memecahkan suatu permasalahan membatasi persebaran virus corona yang konon super jahat.

Akal sehat saya berkata, dengan diturunkannya TNI-Polri kali ini sepertinya  untuk menepis sindiran orang-orang kritis bahwa “peraturan dibuat untuk dilanggar”.

Kata-kata ini menurut akal sehat saya sepertinya sudah mengakar di dalam budaya kita, bahkan anak ABG pun sudah tahu akan kata-kata ini. Terutama melihat tingkah laku orang dewasa yang mencermikan kebiasaan orang suka melanggar aturan.

Contoh peraturan dilarang parkir di atas trotoar. Rambu yang terpampang dengan jelas sebagai sebuah larangan parkir acapkali diremehkan.

Akibatnya, prilaku parkir di sembarang tempat seakan menjadi kebiasaan yang sulit dihilangkan.

Akal sehat saya kadang berkata apakah memang menegakkan peraturan di Indonesia itu sulit?.

Maka itu, bila kini TNI- Polri makin disiagakan, pertanda Jokowi, sebagai kepala negara tak ingin ada “pembodohan” dari sebagaian rakyat terhadap negara.

Dua kekuatan ini yaitu militer dan kepolisian untuk mengamankan penerapan PSBB di berbagai propinsi, kota dan kabupaten di negara kita mengisyaratkan semua rakyat diminta mematuhi segala aturan pencegahan virus corona. Isyaratnya penindakan tegas segera diberlakukan.

Ini sinyal bahwa imbauan dan anjuran pencegahan covid-19 telah berlalu. Goalnya agar lonjakan jumlah kasus rakyat terkapar virus corona, akhir Mei ini bisa menurun drastis.

Pertanyaan besarnya, bisakah aturan PSBB bisa dijadikan langkah tegas untuk menertibkan masyarakat bandel sekaligus mempercepat penanganan pandemi virus sendiri?.

Bisa jadi setelah tanggal 26 Mei, pelanggar aturan saat PSBB ada sanksi pidana yang menjerat warga yang tidak patuh. Indikasinya  segala aturan PSBB bakal diintensifkan, agar akronim plesetan tadi tidak menjadi buah bibir di masyarakat.

Apalagi PSBB ini menyerap dana yang tidak besar. Terutama dari APBD tiap provinsi dan kabupaten-kota yang menerapkannya.

Dana-dana ini bisa bersumber dari realokasi APBD, bukan semuanya dari pemerintah pusat. DKI Jakarta misalnya, untuk pelaksanaan bansos,  menyediakan anggaran  dalam bentuk Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 5,032 Triliun. Anggaran ini dapat digunakan sewaktu-waktu dan apabila dibutuhkan jumlahnya dapat juga ditambahkan. Terutama untuk penanganan 3 sektor, yakni penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penanganan jaring pengaman sosial (termasuk Bansos). Sementara Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyiapkan total anggaran sebesar Rp10,8 triliun.

Anggaran ini merupakan gabungan dana dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah daerah. Jadwalnya, semua penggunaannya akan dikoordinasikan agar bisa tepat sasaran. Antara lain anggaran untuk darurat kesehatan, pengamanan dan bantuan sosial.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, bahkan menyebut menyiapkan anggaran PSBB  sebesar Rp2,384 Triliun untuk PSBB di Jatim.

Di Jawa Timur, serapan anggaran terbesar untuk penanganan dampak jaring sosial atau social safetynet, sebesar Rp 995,04 milliar.

Maklum, Gubernur Khofifah, yang mantan Mensos menerapkan acuan masyarakat kecil atau orang miskin (pro-poor).

Pemerintah kota Surabaya juga dikritik agar bisa menggunakan dana tidak terduga  untuk penanganan Covid-19. Mengingat Covid-19 sendiri sudah dinyatakan sebagai bencana non alam. Termasuk dikritik agar mau merelokasi anggaran proyek-proyek lain tahun lalu di APBD 2020. Antara lain proyek-proyek prioritas seperti, renovasi infratruktur pemeliharaan Stadion Gelora Bung Tomo dan Pengerjaan Jalan Lingkar Luar Barat.

Catatan saya, urusan PSBB, pernah tersiar kabar ada dugaan potensi korupsi sebesar Rp 168 miliar di DKI Jakarta. Ternyata dugaan kecurangan atau korupsi pada anggaran Bantuan Sosial (Bansos) di Pemprov DKI Jakarta, tidak benar.

Adanya kabar di DKI Jakarta, mendorong akal sehat saya mengingatkan publik bahwa potensi dugaan korupsi atas dana untuk PSBB bisa terjadi. Ini mengingat, pada umumnya anggaran PSBB  bersumber dari realokasi APBD Provinsi, kabupaten, kota dan pendanaan bantuan dari Pemerintah Pusat.

Publik dan masyarakat sipil saatnya turun ke lapangan mengkontrol penggunaan dana-dana itu, agar plesetan Pembiayaan Sia-sia bodoh-bodohan tak dipraktikan oleh birokrat di semua tingkatan pusat sampai desa. (tatangistiawan@gmail.com)