PSBB 1-2 Dikerjakan Seadanya

Petugas Dinas Perhubungan beserta Satpol PP melakukan pemeriksaan kendaraan roda dua yang berboncengan di check point Perbatasan Surabaya - Sidoarjo di Frontage Jalan A. Yani, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (26/5/2020). Foto: SP/Patrik Cahyo

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/258/KPTS/013/2020 yang memperpanjang pembatasan sosial berskala besar (PSBB) hingga 9 Juni 2020, disorot banyak pihak. Pasalnya, penerapan PSBB di Surabaya Raya 1 dan 2, dianggap dikerjakan seadanya oleh pemerintah. Terbukti penanganan Covid-19 hingga Selasa (26/5/2020), Jawa Timur masih tertinggi kedua setelah DKI. Bahkan pembagian dan penyaluran bantuan langsung tunai dan bantuan sosial juga dianggap belum tepat sasaran. PSBB jilid 3 Diragukan bisa lebih baik.

 Demikian pendapat dari anggota DPRD Jawa Timur dari fraksi PKB Mathur Husyairi, anggota fraksi PDIP DPRD Jatim Deni Wicaksono, kemudian Wakil Ketua DPRD kota Surabaya yang juga dari fraksi PKS, Reni Astuti. Serta anggota DPRD kota Surabaya fraksi Partai Golkar dr Akmarawita Kadir yang dihubungi Surabaya Pagi secara terpisah, Selasa (26/5/2020) kemarin.

Sekretaris Komisi D, DPRD kota Surabaya dr Akmarawita Kadir menerangkan, ada dua unsur yang harus diperhatikan, yaitu unsur Penanganan Covid-19 dan unsur Penyelamatan Ekonomi, kedua unsur ini menjadi dilema, karena bertolak belakang dengan prinsip penanganan Covid-19.

Bila melihat jalannya PSBB jilid 1 dan 2, Akmarawita Kadir melihat, pelaksanaannya terkesan setengah-setengah. Hal ini terlihat angka penyebaran Covid-19 di Surabaya Raya meningkat drastis diangka 3.939 kasus positif di Jawa Timur. Bila dibreakdown pada penerapan di Surabaya Raya, 2.118 kasus positif di Surabaya, 542 kasus di Sidoarjo dan 134 kasus di Gresik. Sedangkan, di sektor perekonomian juga menjadi tidak menentu.

“Kalo melihat data angka covid-19 hari ini (sampai 26 Mei) selalu ada peningkatan kasus. Ini memang disebabkan adanya test masif yang dilakukan oleh pemkot,” ungkap dr. Akmarawita kepada Surabaya Pagi, Selasa (26/5/2020).

Tetapi, lanjut Akmarawita, hasil yang meningkat ini sebenarnya terletak di hulunya yakni, ada kebijakan yang sudah ditetapkan tetapi tidak dilaksanakan oleh masyarakat. Misalnya di tempat-tempat kerumunan seperti pasar, mall, kegiatan acara, masih terlihat tidak menerapkan protokol kesehatan.  “Ada sanksi yang ditetapkan tetapi tidak ada ketegasan, terkesan memang dijalankan seadanya saja, ini harus dievaluasi dan ditingkatkan lagi, harus di kontrol yang baik,” ungkap Sekretaris Fraksi Golkar, DPRD Kota Surabaya ini.

 

Ada Manajer Kontrol

Sepertinya kata Akmarawita, sejauh ini tidak terkontrol sampai ke tingkat RT dan RW, saya mengusulkan harus di terapkan adanya manajer kontrol yang bernjenjang sampai ke tingkat bawah. “Manajer kontrol ini harus SDM yang mempunyai tanggung jawab yang baik dan mempunyai kepekaan yang tinggi dalam memutus mata rantai Covid-19 ini, jadi ada tanggung jawab disini, kelurahan mana yang tidak becus dalam pelaksanaan PSBB jilid 3 ini.  Ya tinggal dipanggil aja penanggung jawab/manajer kontrolnya, dicari masalahnya dimana, dan bisa diselesaikan,” terangnya.

Adanya program Kampung Tangguh pada PSBB Jilid 3, menurut Akmarawita, tetap tidak bisa di kontrol kalau tidak ada yang mengontrol. Hal ini terjadi pada PSBB jilid 1 dan 2. “Manajer kontrol ini harus ada dimana-mana, terutama di tempat-tempat yang rentan penyebaran, misalnya di setiap kelurahan, di setiap pasar, di setiap mall, di tempat transortasi umum, di ruang-ruang publik lainnya. Jadi semua bisa di kontrol, karena ada penanggung jawabnya,” katanya

 

Analisa dan Evaluasi

Terpisah, Reni Astuti, menyoroti diberlakukannya PSBB jilid 3 kali ini. Menurut Reni, PSBB jilid 3, harus dijalankan dengan berbekal Analisa dan evaluasi detail dalam PSBB 1 dan 2. Jika implementasinya berbeda dari PSBB 1 dan 2, Reni khawatir, warga akan apatis dan cuek. “Ini yang harus dibenahi. Bila tidak ada bedanya, yah jadi kendala. Karena perlu adanya keterlibatan dua belah pihak. Turut andil Pemerintah dan disiplinnya masyarakat. Hakekatnya warga akan manut jika ada edukasi, pengayoman dan penegakan yang jelas dan konsisten,” tegas Reni.

Reni menjelaskan, PSBB yang sudah membawa dampak pada sektor sosial dan ekonomi harus benar mampu mengendalikan laju penyebaran Covid-19. Transparansi atas upaya yang sudah dilakukan pemkot juga penting untuk makin menguatkan kesadaran kolektif warga kota agar makin semangat bersama mengendalikan penyebaran Covid-19. “Semoga PSBB tak lagi berjilid-jilid. Jilid 3 terakhir dan happy ending. Aamiin,” jelas Reni.

 

Belum Tepat Sasaran

Sementara itu, terkait anggaran yang disiapkan Pemprov Jatim sebesar Rp 2,3 Triliun untuk penanganan Covid-19 di Jawa Timur termasuk Surabaya Raya, juga dianggap belum merata dan tidak tepat sasaran.

Hal itu dilihat dari pantauan lapangan dua anggota DPRD Jatim asal PKB Mathur Husyairi dan anggota DPRD Jatim asal PDIP Deni Wicaksono.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur asal fraksi PBB, Mathur Husyairi malah belum mendapatkan informasi berapa anggaran yang sudah terserap hingga PSBB tahap ketiga resmi diberlakukan.

"Dari Rp 2,3 Triliun, Pemprov malah belum merinci berapa anggaran yang terserap selama hampir 3 bulan ini. Bahkan, secara realitas, bantuan bahan pokok pun belum ada konkritnya,” ujar Mathur saat dihubungi Surabaya Pagi pada hari Selasa (26/5/2020).

Senada dengan Mathur, anggota DPRD Jawa Timur asal fraksi PDIP, Deni Wicaksono juga melihat Pemprov belum membeberkan secara tertulis jumlah penyerapan APBD untuk penanganan Covid-19 dan PSBB di Jawa Timur.  "Saya sebagai anggota Banggar dan Komisi E saja tidak tahu, serapan anggaran Rp 2,3 Triliun itu untuk apa juga tidak jelas. Sampai hari ini belum ada laporan tertulis mengenai hal itu," ujar Deni saat dihubungi Surabaya Pagi pada Selasa (26/5/2020).

Deni mengaku hingga saat ini, hanya menerima data pengalokasian anggaran Rp 2,384 triliun tersebut. Dengan rincian sebesar Rp 825,31 miliar untuk kuratif, Rp 110,17 miliar untuk promotif preventif, kemudian Rp 995,04 miliar untuk sosial safety net dan Rp 454,26 miliar untuk pemulihan ekonomi.

"Itu khan rencana pengalokasiannya. Detail sudah cukup baik. Namun teknis dan pelaksanaannya, faktanya belum transparan. Jika dilihat dengan masih terus bertambahnya pasien positif di wilayah PSBB maupun Jawa Timur, berarti hasilnya kurang maksimal," kata pria lulusan FISIP Universitas Airlangga Surabaya ini.

Dirinya juga berharap kedepannya Pemprov Jatim bisa transparan dalam hal penyerapan dan pelaksanaan anggaran. Selain itu, perlu adanya komunikasi lebih lanjut dengan pemerintah kabupaten / kota untuk menghindari penumpukan anggaran.

 

Masyarakat Tidak Percaya

Sedangkan, KH Zahrul Azhar Asad, Pengasuh Pondok Pesantren Queen Darul Ulum Jombang melihat perpanjangan PSBB tahap 3 dinilainya tidak akan berhasil, dan akan dirasa sama saja hasilnya dengan tahap pertama dan kedua. Alasan Gus Hans, sapaan KH Zahrul Azhar, bahwa PSBB 3 tidak akan berhasil, karena belum adanya kesinambungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Yang hasilnya, masyarakat tidak memiliki kepercayaan kepada pemerintah, dan berjalan seenaknya.

"Menurut saya, secara penerapannya tidak berhasil. Kalau penerapannya sama seperti tahap pertama dan tahap kedua kemarin. Pasalnya, sejauh ini pemerintah tidak konsisten. Pemerintah daerah memberlakukan PSBB, tapi pemerintah pusat malah melonggarkan aturan. Misalnya masalah aturan transportasi umum kemarin. Alhasil, masyarakat juga bingung dan kepercayaan pada pemerintah pun turun. Jadinya masyarakat tidak patuh pada aturan," kata Gus Hans.

Sementara, langkah pemerintah di PSBB tahap 3 yang memberdayakan hingga tingkat RW untuk usaha pemutusan mata rantai penyebaran Covid-19 di kawasan perkampungan, menurutnya harus diimbangi dengan pemberian stimulus dari pemerintah berupa bantuan baik itu tunai maupun non tunai di tingkat RW agar penerapannya efektif. "Ini langkah yang bagus jika dijalankan dengan baik. Tapi jangan lupa, harus ada stimulus berupa bantuan baik itu tunai maupun non tunai agar dalam pelaksanaannya berjalan dengan baik dan efektif," tutup Gus Hans. adt/alq/byt