SURABAYAPAGi.COM, Surabaya - Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB di wilayah Surabaya Raya tidak seharusnya diterapkan dalam skala kota atau kabupaten. Namun, lebih tepat jika diterapkan dalam skala lebih kecil seperti berbasis komunitas, lingkup kampung atau RW. Sebab, penerapan PSBB skala kota/kabupaten dampak yang ditimbulkan juga begitu besar, salah satunya aspek ekonomi dan sosial di masyarakat.
Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Prof Pandu Riono, MPH., Ph.D saat menggelar video conference bersama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, di Halaman Balai Kota Surabaya, Senin (08/06/2020). “Dengan PSBB berskala komunitas itu akan lebih substansi. Karena yang menjaga, yang mengawasi dan semuanya adalah anggota komunitas. Sehingga pemerintah daerah/kota itu hanya memberikan bantuan yang diperlukan kepada kebutuhan spesifik tertentu,” kata Prof Pandu.
Baca Juga: DSDABM Kota Surabaya Akan Segera Tuntaskan 245 Titik Banjir di Surabaya
Prof Pandu menyatakan, ketika PSSB ini diterapkan dalam skala komunitas, maka protokol-protokol kesehatan harus tetap berjalan. Seperti tidak bepergian jika tidak ada keperluan. Kemudian keluar rumah harus menggunakan masker, serta rajin mencuci tangan.
“Supaya kita membuat virus itu tidak pergi dari satu orang ke orang lain. Jadi kewajibannya adalah semua masyarakat wajib menggunakan masker bila keluar. Itu vaksin yang kita punya,” katanya.
Ahli Epidemiologi tersebut menjelaskan, ketika di suatu wilayah ditemukan warga yang terpapar Covid-19, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah melakukan identifikasi atau penelusuran.
Mulai jumlah warga yang terpapar hingga ada berapa rumah tangga yang terinfeksi. Nah, dari hasil itu bisa diambil kesimpulan melalui pendekatan-pendekatan yang harus dilakukan kemudian. Seperti, apakah perlu dilakukan karantina skala rumah atau lingkup kampung.
“Jadi pendekatannya karantina rumah, atau karantina kampung. Jadi tidak perlu sampai karantina kota. Karena karantina kota itu dampaknya besar untuk seluruh anggota dan penurunan corona ini kan sebetulnya klaster per klaster,” ujar Prof Pandu.
Baca Juga: Wali Kota Surabaya Minta Surveyor Gali Informasi untuk Atasi Kemiskinan
Anggota Tim Gugus Tugas Nasional sebagai pakar modelling ini mengakui, bahwa sebenarnya identifikasi-identifikasi tersebut telah diterapkan Wali Kota Surabaya di Kota Pahlawan. Bahkan, hal ini telah berjalan di Surabaya melalui Satgas Covid-19 Wani Jogo Suroboyo di tingkat kampung atau RW.
“Nah klaster-klaster itu sebetulnya kan Ibu Risma sudah identifikasi, bagus menggunakan konsep kampung, konsep RW. Itu jauh lebih substansi dan jauh lebih bertahan lama,” terangnya.
Ia memaparkan, bahwa prinsip-prinsip simple memang yang seharusnya dilakukan dalam mengatasi pandemi ini. Yakni, melalui test massal, kontak tracing dan isolasi. Ia menilai bahwa selama ini Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah menerapkan semua itu.
Baca Juga: DPMPTSP Kota Surabaya Target Capaian Investasi 2024 Rp40 T
Ia menyimpulkan, bahwa dalam upaya mengatasi pandemi ini ada hal yang perlu diteruskan dan dilakukan monitoring. Prof Pandu menyebut, seperti test massal, tracing dan isolasi yang telah berjalan di Surabaya perlu diteruskan.
Namun, untuk monitoring karantina wilayah mungkin bisa lebih substansi lagi, misal dalam lingkup komunitas, rumah atau perkampungan.
Meski demikian, pihaknya juga mendorong masyarakat agar berperilaku aman. Artinya, disiplin dalam menerapkan protokol-protokol kesehatan. Dengan demikian, diharapkan maka penularan virus itu bisa dihindari dan penyebarannya bisa segera terputus. “Jadi yang paling penting kita terus melakukan upaya-upaya ini supaya juga masyarakat aman, bersih, bahwa sebenarnya perilaku aman itu kesadaran kita bersama,” tegasnya. byt
Editor : Moch Ilham
