SURABAYAPAGI.COM, Jombang - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang, Jawa Timur, meminta kepada aparat penegak hukum untuk turut mengawasi penggunaan anggaran pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di Jombang.
Anggaran Jawa Timur,
Selain itu, Ketua DPRD Jombang, Masud Zuremi juga mengimbau kepada seluruh panitia pilkades, agar tidak bermain-main dengan anggaran yang mencapai Rp 13 Miliar itu.
Anggaran pilkades sangat besar, harus digunakan transparan dan diketahui semua anggota, imbaunya, Rabu (16/10/2019).
Masud mengatakan, dengan anggaran pilkades yang cukup banyak itu, maka sangat rawan dimainkan. "Pihak berwajib dan tim saber pungli juga harus mengawasi, katanya.
Disamping itu, pelaksanaan pilkades serentak juga harus diawasi dengan baik, sehingga kedepan tidak menimbulkan berbagai masalah.
Masih menurut Masud, untuk pengadaan logistik, jangan sampai ada temuan yang di mark up oleh panitia atau pihak lain. Semua bentuk pengeluaraan apapun harus benar-benar terbuka dan bisa dipertanggung jawabkan.
"Terlebih lagi anggaran pilkades ini cair terlambat, sehingga banyak desa yang menghutang. Jadi semua pengeluaran bisa dipertanggung jawabkan, ujarnya.
Politisi Partai PKB ini menegaskan, jika nantinya ada temuan penyimpangan dana pilkades, terkait pengadaan logistik, aparat penegak hukum harus bertindak tegas. Ini dari APBD, juga uang rakyat. Jangan sampai bermain-main, tegasnya.
Masud berharap, dalam pelaksanaan pilkades serentak di Jombang berjalan lancar dan kondusif. Jadi harus bisa menjaga, agar pelaksanaan pilkades tidak terjadi masalah, pungkasnya.(suf)
