Pengumuman Masih Simpang Siur antara Rabu Pon Desember 2020 dan Rabu Pon Januari 2021
Baca Juga: Perbedaan Jokowi dan Muhaimin, Peringati Hari Kartini
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Rentetan kekecewaan Presiden Joko Widodo atas operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dua menterinya yakni Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara makin memperkuat adanya reshuffle kabinet di Kabinet Jokowi saat ini.
Sejumlah politisi Senayan memperkirakan Presiden Jokowi akan segera mengumumkan reshuffle kabinet di penghujung tahun 2020. Ada yang mengatakan Rabu Pon Januari 2021.
Sepanjang sepekan ini Isu reshuffle kabinet menyebut akan diumumkan akhir Desember 2020. Ini karena gelaran Pilkada serentak sudah rampung. Terkait dengan perkembangan politik terbaru dan riuh policy libur panjang akhir tahun, seorang politisi dari PDIP, Minggu kemarin menyebut diundur Rabu Pon Januari 2021.
Juru Bicara Presiden RI, Fadjroel Rachman, pun tak banyak berkomentar terkait isu reshuffle ini. Menurutnya, reshuffle adalah hak prerogatif dan akan diumumkan sendiri oleh Presiden Joko Widodo. "Terkait kapan reshuffle, presiden sendiri yang akan menyampaikan," ujar Fadjroel di Jakarta, Rabu (16/12/2020) lalu.
“Menurut saya, sangat mungkin terjadi reshuffle pada Rabu Pon tanggal 23 Desember nanti," kata Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid saat dihubungi, Jakarta, Jumat lalu.
Logis Presiden Lakukan Reshuffle
Hingga saat ini, Jokowi pun belum mengumumkan pengganti kedua menteri tersebut. Terdapat pula sejumlah nama yang diisukan akan mengisi jabatan yang kosong tersebut misalnya Walikota Surabaya Tri Rismaharini hingga Sandiaga Uno.
Sinyal reshuffle kabinet juga terdengar di internal parpol koalisi pemerintahan, salah satunya dari PDIP. "Logis saja bila presiden memikirkan reshuffle, minimal pengisian nama-nama baru," kata Politikus PDIP Hendrawan Supratikno, kepada wartawan, Minggu.
Baca Juga: Dokternya Bisa Bisa Dibidik Halangi Penyidikan
Sejumlah politikus menyebut Presiden Jokowi mungkin akan mengumumkan reshuffle kabinet di akhir bulan Desember atau Januari. Ada juga yang iseng menyebut Rabu pon yang kebetulan jatuh pada 23 Desember 2020 sebagai salah satu hari favorit Presiden Jokowi.
Apakah reshuffle kabinet mendesak diumumkan dalam waktu dekat? Pakar Politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Philips J Vermonte, melihat dari sisi kebutuhan memang Presiden Jokowi perlu melakukan reshuffle. Paling tidak melakukan pengisian terhadap dua kursi menteri yang tersangkut korupsi.
"Kalau dari sisi kebutuhan memang perlu, karena ada yang bermasalah dengan KPK dan Menteri KKP kan sudah mengundurkan diri dan tidak bisa terus dirangkap oleh Menko.
Kementrian Sentral
“Mungkin portofolio Menko sudah banyak sehingga perlu menetapkan menteri baru definitif," kata Philips kepada wartawan, Jumat.
Baca Juga: Jokowi Uber China Rampungkan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya
Apalagi posisi Menteri Sosial yang perlu segera diganti. Kemensos menjadi salah satu kementerian sentral dalam penanggulangan dampak pandemi COVID-19.
Namun demikian Philips menduga Presiden mungkin sedang memperhitungkan perlu tidaknya faktor perimbangan parpol dalam mereshuffle kabinet. Karena parpol asal dua menteri tersebut mungkin masih menginginkan kursi menteri tersebut.
"Ini mungkin jadi pertimbangan Pak Presiden dan mungkin tidak mudah juga bagi partai mengajukan nama. Karena tidak mungkin kursi ini diisi oleh orang yang sama sekali baru menguasai lapangan karena kabinet sudah berjalan satu tahun dan masa jabatan Pak Jokowi tinggal 4 tahun lagi," kata Philips.
"Sehingga yang diperlukan adalah kandidat yang punya kapabilitas untuk bekerja dan tidak mengulangi dari awal karena ini bukan awal masa jabatan," imbuhnya.
Reshuffle kabinet ini juga jadi momen yang penting untuk mengoptimalkan kinerja pemerintahan Jokowi. Karena masa efektif pemerintahan Jokowi mungkin tinggal dua atau tiga tahun lagi, setelah itu mungkin parpol dan menteri mulai fokus menghadapi Pemilu.
"Sehingga masa efektif kinerja pemerintahan tinggal tiga tahun sehingga Pak Jokowi dan partai harus mengajukan kandidat yang kuat, bisa bekerja dan punya komitmen yang lebih baik dalam pemberantasan korupsi," katanya. n jk/erc/rmc
Editor : Moch Ilham
