SURABAYAPAGI.COM, Jakarta Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, bersama Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Badan Keamanan Laut, dan beberapa pemangku kepentingan lainnya mengadakan rapat koordinasi membahas masalah yang terjadi di Perairan Natuna, Kepulauan Riau
"Dalam rapat tersebut, kita menekankan kembali, pertama telah terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal Tiongkok di wilayah ZEE Indonesia," kata Retno.
Ia menekankan, Indonesia tidak akan pernah mengakuinine dash line di Laut China Selatan yang diakui sepihak oleh China. Menurut Retno, klaim sepihak tersebut tidak memiliki alasan hukum yang diakui hukum internasional.
"Indonesia tidak pernah akan mengakuinine dashline, klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional, terutama UNCLOS 1982," jelas Retno usai rapat koordinasi di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (3/1).
Ia juga memastikan, wilayah ZEE Indonesia telah ditetapkan oleh hukum internasional, yaitu melalui Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau UNCLOS 1982. Menurutnya, Cina merupakan salah satu peserta dari konvensi tersebut.
"Karena itu, merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati implementasi dari UNCLOS 1982," jelas dia.
Selain poin-poin di atas, Menlu juga menyampaikan, pada rapat koordinasi telah disepakati beberapa hal. Di antaranya, pemerintah Indonesia akan meningkatkan patroli di Perairan Natuna dan akan tetap melakukan kegiatan perikanan yang merupakan hak bagi Indonesia untuk mengembangkannya di sana.
"Intensifikasi patroli di wilayah tersebut dan juga kegiatan-kegiatan perikanan yang merupakan hak bagi Indonesia untuk mengembangkannya di Perairan Natuna," tuturnya.
