SURABAYAPAGI.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, angkat bicara soal reuni 212 yang berlangsung di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu (2/12/2018). Menurut Mahfud MD, ukuran keimanan tidak bisa ditentukan dari hadir atau tidaknya di acara reuni 212. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Mahfud MD melalui kicauan Twitter, Minggu (2/12/2018).
Pernyataan tersebut merupakan tanggapan Mahfud MD dari netizen yang mengatakan bahwa yang datang di acara reuni 212 digerakkan oleh keimanan.
**foto**
Mahfud MD tidak sepakat dengan pernyataan netizen tersebut yang dianggap terlalu over-generalisir.
Ia juga secara tegas menyampaikan, acara reuni 212 tersebut bukanlah persoalan iman.
"Hadir ke Reuni 212 bukan ukuran keimanan.
Sy yakin banyak yg tdk hadir di sana imannya lebih kuat dan lbh lbh paham urusan agama daripada umumnya yg hadir. Sebaliknya banyak jg yg hadir di sana imannya tak lbh kuat.
Jadi tak bisa digebyah-uyah sesederhana itu. 212 bkn soal iman," kicau Mahfud.
Lebih lanjut Mahfud mengatakan di negara demokrasi, tak ada yang boleh memaksa atau melarang seseorang untuk ikut atau tidak mengikuti sebuah acara.
"Terserah Anda saja.
Coba baca, saya hanya menjawab Sukman yang mengaitkan iman dgn kehadiran di Reuni 212.
Mau hadir arau tidak, tak usah dikaitkan dgn iman.
Mau hadir ya saja, boleh. Mau tak hadir juga boleh.
Ini soal demokrasi, tak boleh ada yg memaksa atau melarang," imbuh Mahfud MD.
Reuni 212 berjalan kondusif
Mabes Polri memastikan aksi reuni 212 yang berlangsung di Lapangan Monas, Jakarta Pusat berjalan kondusif. "Situasi secara umum sangat damai dan kondusif," ujar Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo, Minggu (2/12/2018).
Ia mengatakan dalam aksi kali ini, pihaknya lebih kepada memantau daripada mengamankan.
Alasannya, kata dia, masyarakat telah sadar terkait tanggung jawab dari keamanan menjadi milik bersama dalam aksi ini. "Cukup dipantau saja karena memang masyarakat sudah sadar bahwa keamanan tanggung jawab bersama," jelasnya.
Jenderal bintang satu itu juga memaparkan jika massa yang turut mengikuti aksi reuni 212 berjumlah sekira 40 hingga 50 ribu orang. "Massa yang hadir sekitar 40 sampai dengan 50 ribu di Monas dan sekitarnya," pungkasnya.
Tudingan adanya motif politik di reuni 212
Sekertaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menilai acara reuni akbar 212 tak terlepas dari unsur politik.
"Ya itu pasti," kata Hasto saat ditemui di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (1/12/2018).
Sekertaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf ini bahkan menduga aksi reuni akbar 212 sebagai ajang kampanye terselubung oleh salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.
"Namanya unsur-unsur politik bahkan itu menjadi kampanye terselubung pasangan calon tertentu," tambah Hasto.
Hasto menilai, jika kegiataan reuni dilakukan dengan merayakan jasa-jasa para tokoh pendiri bangsa serta organisasi umat Islam yang turut membangun bangsa Indonesia.
PDIP secara tegas akan ikut serta dan mendukung acara itu.
"Ya kalau kita bersama dengan mereka mereka yang ikut membangun Republik dengan Muhammadiyah yang dibangun 1912, Nahdlatul Ulama tahun 1926, PNI oleh Bung karno tahun 1927 serta TNI dan Polri sebagai pilar negara itu semuakan berbicara berbangsa dan bernegara," papar Hasto.
"Sehingga kita ikutin yang seperti itu ajalah yang secara natural sudah berkeringat bagi Republik ini," pungkasnya.
Jawaban panitia terkait tudingan adanya agenda politik di reuni 212
Ketua Media Center Persaudaraan Alumni (PA) 212 sekaligus panitia Reuni 212, Novel Bamukmin menjamin tak ada agenda politik di balik acara Reuni 212 yang digelar Minggu (30/11/2018).
Novel Bamukmin mengatakan jika memang diduga ada atribut atau ujaran berbau politik yang dibawa peserta Reuni 212, maka pihaknya siap menyerahkan sepenuhnya kepada Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu).
Kami hanya akan sampaikan aspirasi sesuai konstitusi dalam acara itu, kalau memang ada yang menyebut-nyebut calon dan atribut politik maka kami serahkan sepenuhnya kepada Bawaslu, ungkap Novel ditemui di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, Jumat (30/11/2018).
Novel mengatakan pihak panitia sudah berulangkali menegaskan bila acara tersebut bukan panggung kampanye Pilpres 2019.
Nanti kalau terbukti ada yang melanggar akan kami tegur dan musyawarahkan, dan kami pasrahkan sepenuhnya kepada Bawaslu karena kejadian seperti itu tak bisa duga di tengah jutaan orang, tegasnya.
Novel Bamukmin menyatakan Reuni 212 selain bertujuan untuk merekatkan silaturahmi antarumat Islam, juga untuk menyampaikan aspirasi terkait pembakaran bendera yang beberapa waktu lalu terjadi di Jawa Barat.
Tujuan kami membuat pemerintah melek untuk menuntaskan kasus pembakaran bendera, masal setiap kasus perlu kita kerahkan jutaan massa, apakah keadilan di negara ini sangat mahal, pungkasnya. Tr
