SURABAYA PAGI, Blitar- Ribuan Guru Honorer yang berstatus GTT baik Guru SD maupun SMP, melakukan aksi mogok mengajar, Senin (24/9). Dalam aksi ini yang diikuti 3750 GTT ini, mereka sepakat mogok kerja selama sepekan, mulai 24-29 September mendatang.
Aksi ini dipicu regulasi rekruitmen CPNS 2018 yang menurut mereka tidak berpihak pada keadilan. Utamanya bagi GTT/PTT yang sudah mengabdi puluhan tahun pada negara. Aksi dilakukan di depan kantor UPTD masing-masing kecamatan.
Pantauan di lapangan, aksi dilakukan di Kecamatan Wonodadi. Sebanyak 124 GTT/PTT malah sudah melakukan aksi mogok kerja sejak kemarin. Hari ini mereka menggelar doa bersama di depan kantor UPTD.
"Mogok massal ini merupakan instruksi dari PGRI Kabupaten Blitar. Dan kami memang harus memperjuangkan hak-hak kami, setelah puluhan tahun mengabdi pada negara. Kami minta pemerintah memberikan prioritas bagi kami menjadi PNS tanpa tes. Karena kalau melalui jalur tes, jelas kami sudah tidak memenuhi syarat semua," kata Korlap GTT/PTT Wonodadi Dedi Churniawan, Senin (24/9/2018).
Aksi serupa dikabarkan juga dilakukan GTT/PTT wilayah Kanigoro, Wlingi, Nglegok, Sanankulon dan Srengat. Sementara wilayah lain seperti Kademangan, Kesamben, Garum menyusul besok.
Dikonfirmasi terkait instruksi itu, Ketua PGRI Kabupaten Blitar Munthohar membantahnya. Dia menegaskan, pihaknya tidak menginstruksikan dilakukan mogok kerja massal. Namun hanya menfasilitasi aspirasi GTT/PTT yang dinilainya perlu disalurkan.
"Tidak ada instruksi resmi dari PGRI. PGRI sebagai wadah mereka GTT/PTT merespon kegiatan tersebut. Daripada liar ditunggangi pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Jadi PGRI hanya menfasilitasi kegiatan mereka untuk mengekpresikan aspirasi kekecewaan pada pemerintah," ujar Munthohar dihubungi siang ini.
Tak hanya mogok massal selama sepekan, kata Munthohar, perwakilan GTT/PTT Kabupaten Blitar juga berencana bertolak ke Jakarta, bersamaan dengan GTT/PTT wilayah lain di Jawa Timur, 27 September mendatang.
"Agenda ke Jakarta itu untuk mendesak pengurus besar PGRI melakukan negosiasi dengan kementrian terkait untuk merubah regulasi rekruitmen CPNS. Utamanya bagi honorer GTT/PTT," ungkapnya.
Menurut Munthohar, nasib GTT/PTT perlu diprioritaskan pemerintah. Secara kemampuan mendidik dan mengajar, mereka sudah terasah. Masa pengabdiannyapun rata-rata lebih dari 10 tahun. Namun, kesejahteraannya jauh panggang dari api.
"Tenaga honorer itu tenaganya dipakai sejak pukul 07.00 sampai 13.00 wib. Sebulan rata-rata hanya mendapat honor Rp 150 ribu. Manusiawikah itu?," beber Munthohar penuh semangat.
Honor GTT/PTT diambilkan dari 15% dana BOS yang disalurkan ke masing-masing lembaga pendidikan. Data PGRI Kabupaten Blitar mencatat, setiap lembaga pendidikan, jumlah GTT/PTT-nya lebih banyak dibandingkan PNS.
"Jadi bisa dikatakan, proses belajar mengajar itu dominan dilakukan justru oleh GTT ini. Katanya, sebuah bangsa akan besar ditentukan kualitas pendidikannya. Kualitas pendidikan ditentukan oleh kualitas tenaga pendidiknya. Dan kualitas pendidik ditentukan oleh kesejahteraan hidupnya. Bagaimana bangsa ini akan besar, jika tenaga pendidiknya tidak dipedulikan kesejahteraannya," pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar Drs. Budi Kusumarjaka, mengharapkan, para honorer segera meghentikan aksinya dan kembali ke sekolah masing-masing. Karena semua sudah diakomodir dan ditampung aspirasinya serta akan di sampaikan kepada Bupati.
Jelas kami sampaikan kepaa Bapak Bupati sekarang juga (Senen 24/9) aspirasi mereka. Karena kita yang di wilayah atau di daerah tidak memiliki kewenangan terkait rekrutmen CPNS. Biar Bapak Bupati yang menyampaikan hal ini ke pusat, ungkap Budi.les
Editor : Mariana Setiawati
