Risma Bikin Resah

Antrian panjang peserta Rapid test di Rumah Sakit Husada Utama (RSHU) Surabaya, Jumat (3/7/2020).

SURABAYAPAGI, Surabaya - Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini mewajibkan seluruh peserta Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) menunjukkan hasil rapid test corona (Covid-19) sebagai syarat mengikuti ujian. Kebijakan mendadak ini dinilai menimbukan keresahan di tengah warga. Walikota Risma-pun kembali menuai kritikan pasca aksi sujudnya di kaki dokter Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jawa Timur.

 Wakil Ketua DPRD Surabaya, Reni Astuti  mengatakan dengan mewajibkan rapid tes atau swab tes sebagai syarat UTBK oleh Pemkot Surabaya banyak dikeluhkan warga Surabaya, terutama peserta  UTBK.

“Pengaduan yang masuk ke saya dan dinamika di media sosial serta respon publik, warga, orang tua dan respon peserta yang dirasakan adalah kebijakan ini adalah kebijakan yang mendadak,” ungkap Reni, Jumat (3/7).

Reni melanjutkan kebijakan yang mendadak ini tentunya membawa persoalan baru, diantaranya menimbulkan keresahan. Peserta UTBK semestinya mendapatkan suasana yang kondusif, tenang dan fokus untuk mempersiapkan ujian yang akan berlangsung. Dengan adanya kebijakan tersebut, orangtua dan anak menjadi kaget dan resah.

“Ini tentunya menjadi hal yang kurang baik bagi anak-anak. Kita sebagai orang dewasa dalam mengambil kebijakan kurang memperhatikan suasana hati anak-anak kita yang tengah memperjuangkan mimpinya untuk masuk perguruan tinggi yang diinginkan,” ucapnya.

Di satu sisi, pertimbangan pemerintah kota Surabaya untuk mewajibkan rapid tes atau swab test untuk mencegah penyebaran covid-19, utamanya demi kesehatan dan keselamatan bersama memiliki maksud yang baik. Pemerintah daerah harus bertanggung jawab untuk mengendalikan penyebaran covid-19 di wilayahnya, apalagi Surabaya zona merah Covid-19. Namun, maksud yang baik tentunya harus diimplementasikan pada tahapan dan langkah yang baik pula. Kebijakan tidak seharusnya menimbulkan masalah baru yang meresahkan.

 

Unair Tak Mau Disalahkan

Terpisah, sadar akan adanya polemik, salah satu Universitas penyelenggara UTBK di Surabaya, Universitas Airlangga (Unair) tak mau disalahkan. Pihak Unair menegaskan jika pembuat aturan mengenai tes Covid-19 sebagai salah satu syarat bagi peserta adalah Pemkot Surabaya, bukan dari pihak Unair.

Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua PPMB Unair, Achmad Solihin kepada rekan media saat acara peninjauan langsung lokasi UTBK di Fakultas Farmasi Unair Kampus C, Jumat (3/7/2020).

"Saya tegaskan kembali, ini bukan peraturan yang dibuat oleh Unair, tapi peraturan dari Pemkot Surabaya. Kami sebagai penyelenggara berkewajiban untuk melaksanakan dan melaporkan pada pemerintah kota dan gugus tugas Covid-19 Kota Surabaya," ujarnya.

Achmad mengatakan jika pihak Unair sebenarnya sudah menyiapkan protokol kesehatan sesuai rekomendasi dari LTMPT. Seluruh sarana dan prasarana yang disediakan sudah siap untuk menyambut para peserta UTBK yang melangsungkan tes tersebut minggu depan.

Lebih lanjut, Achmad menjelaskan secara detail mengenai protokol kesehatan yang telah disiapkan oleh pihak Unair. Mulai dari pengecekan suhu bagi peserta dan pengawas, penggunaan masker medis, mewajibkan cuci tangan di wastafel yang telah disediakan, dan penyediaan sarung tangan.

"Kami juga sediakan ruangan khusus untuk transit. Jadi ini berguna agar para peserta tidak bergerombol saat pergantian sesi. Nah pada saat pergantian sesi tersebut ruangan UTBK juga dilakukan penyemprotan desinfektan," tambahnya.

Sementara itu, Tim Pelaksana UTBK Unair, Crismawan Ardianto menyatakan kesiapan pihaknya dalam pelaksanaan UTBK kali ini. Dirinya mengaku persiapan sudah hampir 100 persen, hanya tinggal menunggu pemasangan wastafel di beberapa titik saja.

"Peserta tes setiap harinya dibagi ke dalam dua sesi, pagi dan sore. Masing masing sebanyak 1.175 peserta di tiap sesi. Jarak tempat duduk pun kami perhatikan dengan benar, yakni berjarak sekitar 1,5 meter. Komputer di ruang tes pun yang jumlahnya 120 unit komputer per ruangan, tapi yang digunakan hanya 80 komputer saja," jelas Crismawan.

 

Antri Panjang

Kebijakan Risma membuat warganya kerepotan. Rumah Sakit Husada Utama (RSHU) Surabaya yang menyelenggarakan rapid test massal bagi para calon mahasiswa tampak harus bekerja ekstra keras.  Humas Rumah Sakit Husada Utama (RSHU) Redita Putri Iriani menjelaskan, sejak dibukanya test massal itu, sudah banyak calon peserta UTBK yang datang ke lokasi. Alhasil antrian Panjang pun terjadi.

"Jam 09.00-12.00 WIB, kalau hari biasa sama, yang untuk umum juga sama. Senin sampai Jumat ditempat yang sama," ujar Redita, Jumat (3/7/2020).

Lanjutnya, calon peserta UTBK bisa melakukan pengambilan hasil rapid test yang diikuti pada pada sore ini.

"175 ribu, kalo umum 300 ribu tapi kalo butuh surat keterangan untuk kerja biasanya nambah 50 ribu jadi 350 ribu. Bisa diambil sore. Langsung di laboratorium lantai dua jam 6," jelasnya.

 Persyaratan mengikuti rapid test di Rumah Sakit Husada Utama juga sangat muda, calon peserta hanya perlu menyerahkan KTP dan bukti cetak kartu peserta UTBK kepada petugas untuk dilakukan pemberkasan, sehingga data tiap peserta tidak tercampur dengan peserta lainnya.

Kuota rapid test yang disediakan oleh pihak Rumah Sakit Husada Utama untuk hari ini hanya 200 orang saja karena hari Jumat. Sedangkan di hari biasa, bisa sampai 500 orang.

Meski begitu, dirinya belum mengetahui secara pasti langkah kedepannya seperti apa, ketika ditemukan adanya hasil reaktif pada salah satu calon peserta UTBK.

Sementara itu, salah satu peserta yang akan mengikuti UTBK bernama Dani mengungkapkan, membenarkan jika hasil rapid test harus dilampirkan sebagai salah satu syarat mengikuti UTBK.

"Iya buat UTBK. Buat masuknya itu harus melengkapi syarat dengan surat keterangan non reaktif rapid tes," ujarnya saat menunggu hasil rapid test siang itu.

Dirinya juga mengaku keberatan karena uang yang digunakan untuk rapid test adalah uang jajan bulanan miliknya, dan orang tuanya tidak memberikan uang lebih untuk rapid test.

"Ini pakai uang jajan pribadi sih. Sebenarnya keberatan, tapi ya bagaimana lagi. Daripada nggak bisa ikut UTBK," pungkasnya.

 

 Bisa Gratis, tapi Ada Syaratnya

Sementara itu Pemkot Surabaya mengklaim telah menyiapkan skema rapid test gratis di Puskesmas. Layanan rapid test gratis ini dikhususkan bagi warga Surabaya pemegang KIPK (Kartu Indonesia Pintar Kuliah) dan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah).

Koordinator Bidang Pencegahan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan, pemegang KIP dan MBR biaya rapid test itu bisa ditanggung Pemkot Surabaya dengan gratis. Pemeriksaan rapid test ini dilaksanakan di seluruh puskesmas Surabaya.

“Pemeriksaan (rapid test) dilakukan di seluruh Puskesmas untuk mendekatkan masing- masing peserta. Ada 63 puskesmas yang tersebar di Surabaya," kata Feny di sela rapat koordinasi UTBK SBMPTN 2020 di Balai Kota Surabaya, Jum'at (3/7).

Karena itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya ini berharap, para peserta dapat memanfaatkan layanan rapid test gratis ini melalui puskesmas terdekat dari rumahnya untuk mendapatkan hasil uji sebagai syarat mengikuti UTBK. Sehingga mereka tidak harus memakai layanan transportasi yang terlalu jauh.

"Kami menyiapkan sekitar 10 ribu rapid test. Itu semua gratis dan bisa dilakukan hari ini mulai jam 2 sampai dengan jam 5 sore. Itu mulai Jum'at, Sabtu, dan Minggu," katanya.

Sedangkan untuk hari Sabtu (4/7) dan Minggu (5/7), kata Feny, pelaksanaan rapid test gratis di Puskesmas dimulai sejak pukul 09.00 WIB hingga 12.00 WIB. Selain itu, pelaksanaan rapid test gratis di Puskesmas ini juga berlangsung pada Senin (06/07) hingga Rabu (08/07) dimulai pada pukul 09.00 WIB – 12.00 WIB.

“Kalau di puskesmas masing-masing, petugas sudah cukup," paparnya.

Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya, Irvan Widyanto menyatakan, bahwa ada dua alternatif yang disiapkan untuk teknis pelaksanaan rapid test gratis bagi peserta UTBK SBMPTN 2020. Pertama, rapid test bisa dilaksanakan di 63 Puskesmas yang tersebar di Surabaya. Kedua, di lokasi PTN tempat berlangsungnya UTBK.

“Jadi ada dua alternatif, yang pertama adalah di Puskesmas. Kedua di lokasi universitas UTBK dan mungkin kita bahas jadwalnya, terkait jadwal (rapid test) di universitas. Karena yang di Puskesmas sudah dimulai hari ini pukul 14.00 WIB,” kata Irvan.

Irvan menjelaskan, syarat untuk mengikuti rapid test gratis, yakni peserta masuk dalam kategori MBR harus menunjukkan kartu UTBK bersama dengan identitas diri atau KTP Surabaya. Jika peserta merupakan pemegang KIPK tahun ajaran 2018 – 2020, juga wajib menunjukkan kartu itu kepada petugas di Puskesmas.

“Ketika para calon mahasiswa ini yang hasil rapid test reaktif, maka tidak diperkenankan mengikuti UTBK dan akan dijadwalkan ulang untuk mengikuti ujian. Kalau itu warga Surabaya kita sudah punya standar prosedur, maka kita tempatkan ke hotel dulu untuk isolasi mandiri,” ujarnya.

Dalam rapat koordinasi yang berlangsung di ruang rapat Sekretaris Daerah Kota Surabaya itu juga menghadirkan tiga perwakilan dari PTN Surabaya yang ditunjuk sebagai lokasi pelaksanaan UTBK SBMPTN 2020. Salah satunya adalah Ketua Panitia Pusat UTBK Universitas Airlangga (Unair) Prof Junaidi Khotib.

Prof Junaidi menjelaskan, bahwa secara umum warga Kota Surabaya yang mengikuti UTBK di Surabaya, baik Unair, ITS maupun Unesa (Universitas Negeri Surabaya), berjumlah sekitar 38 persen. Sedangkan peserta dari Surabaya Raya yang meliputi, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik sekitar 68 persen. Sementara itu, 22 persen merupakan peserta dari luar Surabaya Raya di Jawa Timur. “Sementara 8 persen (peserta) tersebar di 34 Provinsi. Tetapi dari provinsi yang tidak diberikan mobilitas ke Surabaya, mereka kita izinkan untuk berpindah pada pusat-pusat UTBK setempat dimana mereka tinggal,” kata Prof Junaidi.adt/byt/alq