•   Senin, 18 November 2019
Peristiwa Politik

Risma Dikaitkan Ahok

( words)
Tri Rismaharini


PDIP Jakarta tak Buru-buru Boyong Risma. Sedang Munculnya Ahok di Bursa Pilwali Surabaya 2020, Hanya Cek Sound

Rangga Putra, Hermi, Jaka Sutrisna
Tim Wartawan Surabaya Pagi

Belum menuntaskan masa baktinya sebagai Walikota Surabaya, Tri Rismaharini sudah diperbincangkan bakal melanjutkan karir politiknya ke Jakarta. Jika diboyong ke ibukota, Risma bakal berhadapan dengan Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta 2022. Ini yang kemudian memicu spekulasi di Pemilihan Walikota (Pilwali) Surabaya 2020. Pasalnya, secara mengejutkan nama Basuki Tjahaya Purnama (BTP) alias Ahok masuk bursa bakal calon walikota Surabaya. Padahal sejumlah nama siap menjadi suksesor Risma, mulai dua birokrat Pemkot Surabaya, Hendro Gunawan dan Ery Cahyadi, maupun kader tulen PDIP, Whisnu Sakti Buana dan Armudji.
--------------

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini enggan berkomentar banyak soal kemungkinan dirinya diboyong ke Jakarta untuk bertarung di Pilkada DKI Jakarta 2022. Risma mengaku saat ini masih fokus mengurus dan membenahi Kota Surabaya. "Kurang tahu, masih lama kok," kata Risma saat meninjau bayi gajah di Kebun Binatang Surabaya (KBS), Selasa (30/7/2019).

Kader PDIP ini lantas bertanya kepada awak media terkait siapa pihak yang menawari dirinya untuk mengikuti kontestasi Pilkada DKI Jakarta. "Sopo sing nawari? Awakmu yang nawari, sing nawari awakmu to? (Siapa yang menawarkan? Kamu yang menawarkan, kamu kan?, red)," cetus Risma sembari tertawa.

Sebelumnya, Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI, Bestari Barus, secara terang-terangan mengaku tertarik memboyong Walikota Surabaya Tri Rismaharini, ke Jakarta untuk Pilkada 2022. Ini dilontarkan Bestari di tengah gelaran studi banding DPRD Provinsi DKI untuk menyelesaikan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Sampah dengan konsep ITF (Intermediate Treatment Facility).

"Apakah ibu Risma mau kita boyong ke Jakarta dalam waktu dekat? Masalah sampah ini bisa terselesaikan kalau di pilkada yang akan datang Bu Risma pindah ke Jakarta," kata Bestari di Balai Kota Surabaya, Senin (29/7/2019).

Bestari menilai selama ini Risma telah berhasil dalam pengelolaan sampah di Surabaya. Ia menilai hal tersebut tak lepas dari kemampuan Risma untuk menciptakan suatu hal yang baik, efektif, dan efisien.

Menurutnya, DKI Jakarta pun membutuhkan figur-figur pemimpin seperti Risma. Pihaknya pun berharap pada Pilgub DKI Jakarta mendatang Risma mau turut serta. "Mudah-mudahan bisa saya sebutkan ke beliau itu, selamat datang di Jakarta, kita menunggu Bu Risma di Jakarta," katanya.

Jauh-jauh hari sebelum Nasdem, politikus PDIP Maruarar Sirait juga mengungkap kans Risma di Pilkada DKI Jakarta 2022. "Risma mungkin dua tahun lagi akan maju menghadapi Anies (Gubernur Jakarta Anies Baswedan) di Jakarta, menjadi calon gubernur. Nah itu bagus," ujar Maruarar Sirait saat itu, tepatnya di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis, 20 Juni 2019.

Maruarar hakulyakin dengan kapabilitas Risma. Pasalnya, pengelolaan Surabaya tak terpaut jauh dengan Jakarta. Kedua wilayah sama-sama kota besar. Di sisi lain, Risma dinilai memiliki rekam jejak yang baik. "Kalau menurut saya, Risma ideologis Pancasilais. Apakah dia punya track record? Dia punya. Ini hanya pandangan saya sebagai kader," ungkap Maruar.

Polemik di Jakarta
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menanggapi santai keinginan Partai NasDem yang tertarik memboyong Tri Rismaharini ke Jakarta. Gembong menyebut keinginan Nasdem itu tak lebih dari upaya ’memanasi’ dinamika politik yang ada saat ini. "Ya kan memang NasDem kerjanya manas-manasi saja. Tidak apa-apa, dinamika politik aja itu. Tidak masalah," ujar Gembong saat dihubungi, Selasa (30/7/2019).

Gembong menuturkan, rencana memboyong Risma ke Jakarta sebenarnya telah digadang-gadang oleh PDIP sejak Pilkada 2017 silam. Namun hal itu urung dilakukan karena Risma menolak. Hingga saat ini, lanjut Gembong, PDIP tak mau terburu-buru membicarakan sosok Risma untuk maju dalam Pilkada 2022. Menurutnya, Risma masih fokus merampungkan pekerjaan sebagai wali kota Surabaya.

"Biar Bu Risma konsentrasi menyelesaikan pekerjaan di Surabaya. Nanti ada saatnya partai akan memanggil kader-kader terbaik di Jakarta. Ada saatnya nanti," ucap Gembong.

Sementara itu, Fraksi Demokrat-PAN DPRD DKI Jakarta mempersilakan Tri Rismaharini untuk berlaga di Pilkada DKI Jakarta, jika ingin melanjutkan karirnya di ibu kota. Menurut Ketua Fraksi Demokrat-PAN DPRD DKI Jakarta, Taufiqurrahman, keinginan Nasdem itu baru sebatas obrolan politik. "Pertama, namanya obrolan kayak gitu wajar, omongan sesama politisi. Bu Risma juga kan politisi. Apakah nanti mau bertarung di Pilkada 2022, ya silahkan saja, yang penting dicalonkan partai," ungkap Taufiqurrahman.

Namun, lanjut dia, penyelesaian masalah sampah di Jakarta dengan Surabaya berbeda. Perlu data pasti untuk membandingkan antara keduanya. "Yang pasti karakteristik Surabaya dan Jakarta berbeda. Kalau ngomong begitu kan meski ada data yang jelas dan valid. Berapa tonase sampah yang dihasilkan warga Surabaya, dan berapa ton sampah Jakarta, dan lain-lain. Yang sebenarnya tidak bisa dibandingkan aple to aple," tandas Wakil Ketua DPD Demokrat DKI Jakarta itu.

Image
Cek Sound Cawali
Di tengah polemik Risma ke Jakarta, nama Ahok justru meramaikan bursa kandidat cawali pada Pilwali Surabaya 2010. Namanya disebut oleh pemerhati politik dari Damai Center for Social Life, Belina Ho. Bukan tidak mungkin Ia kelak menjadi kuda hitam.

“Saya melihat bursa Bacawali masih cair. Saya mengusulkan nama Basuki Tjahaja Purnama, Ulama Muda Gus Hans, Politisi PSI Dhimas Anugrah, Sekkota Hendro Gunawan, Politisi PDIP Indah Kurnia, Audrey Yu, Komandan Kogasma Demokrat Agus Yudhoyono, dan Politisi PDIP Kirana Larasati untuk bertarung di Pilkada Surabaya 2020,” ungkap Belina.

Pengamat politik Universitas Negeri Surabaya (UNESA) Agus Mahfud Fauzi menilai mengapungnya nama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok hanya sebagai ’cek sound’ untuk mengetahui agaimana respon masyarakat Surabaya bersikap ketika nama mantan terpidana penistaan agama ini masuk sebagai calon pemimpin mereka.

Menurut dosen sosiologi politik ini, masa pendaftaran Pilwali Surabaya masih jauh. Momen ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk menjaring preferensi cawali Surabaya. Oleh sebab itu, sederet nama dipublikasikan demi mengetahui bagaimana respon dari masyarakat. "Ini adalah cek sound. Masih jauh dari tanggal pendaftaran. Masa-masa seperti ini dipakai untuk melempar isu," cetus Agus Mahfud kepada Surabaya Pagi, Selasa (30/7/2019).

Selain itu, sambung mantan komisioner KPU Jatim ini, jika ditinjau lebih jauh, nama Ahok bakal menemui serangkaian batu sandungan bila benar-benar diseriusi maju sebagai cawali. Beberapa di antaranya adalah penerimaan masyarakat Surabaya yang sebagian masih tradisonal karena mendasarkan pilihan mereka atas dasar identitas.

"Ahok ini kan tidak tinggal di Surabaya, tidak pernah memperjuangkan Surabaya, sulit bagi Ahok untuk diterima masyarakat Surabaya. Walau sebagian pemilih Surabaya sudah cerdas dan terbuka, jumlah pemilih tradisional juga tak bisa diremehkan. Selain itu, PDIP juga tidak akan mengorbankan citra partai," papar Agus Mahfud.

Di samping itu, Ahok sendiri juga belum tentu bersedia maju sebagai cawali. Pasalnya, sebelumnya dia adalah gubernur DKI Jakarta sebelum kalah dari Anies Baswedan. Oleh sebab itu, Ahok tentu tidak ingin turun pamor dengan maju sebagai cawali. "Ahok dulu kan memimpin provinsi, masak mau maju sebagai cawali? Selain itu, target pilkada itu tidak hanya sukses jadi calon, tapi sukses juga sebagai pemenang," tutur Agus Mahfud. n

Berita Populer